Jumat, 30 September 2011

Bandar Udara Internasional Lombok Dioperasikan Hari Ini

MATARAM, (Tribunekompas)
By: Leo. S.


- Bandar Udara Internasional Lombok dipastikan bakal mulai dioperasikan hari ini. Hal ini dipastikan setelah Kementerian Perhubungan mengeluarkan sertifikasi bandar udara bernomor 041/SBU-DBU/IX/2011 kemarin. "Hari ini (kemarin) SBU itu diantar ke Mataram," kata Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Nusa Tenggara Barat Ridwan Syah, yang dihubungi lewat telepon, kemarin.

Ridwan mengaku lega, sementara sebelumnya pemerintah belum juga mendapat kabar tentang sertifikasi itu hingga Kamis lalu. "Hari ini sudah terjawab. Mimpi itu jadi kenyataan," katanya. Sebelumnya, banyak anggota masyarakat tak percaya bandara tersebut bisa dioperasikan hari ini.

Dalam pengoperasian perdana, pesawat yang mendarat di bandara tersebut pada hari ini direncanakan adalah pesawat Garuda dengan penumpang Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, Ketua DPRD Lalu Sujirman dan para wakilnya, Wali Kota Mataram Ahyar Abduh, Bupati Lombok Utara Johan Syamsu, serta para pemuka agama dan warga di lingkar bandara.

Luas Bandara Lombok ini mencapai 551 hektare. Ini merupakan bandara terluas kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Bandara ini dibangun menggunakan dana Rp 945 miliar. Pembangunannya dimulai pada 30 November 2005, namun sempat mengalami keterlambatan karena ada peningkatan kapasitas. Kini, bandara itu dibangun dengan landasan pacu sepanjang 2.750 meter dan terminal seluas 21 ribu meter persegi dengan kapasitas penumpang 3,5 juta orang per tahun.

Bandara Lombok ini menggantikan Bandara Selaparang di Mataram, yang dinilai sudah tak layak untuk memenuhi kebutuhan penerbangan pesawat berbadan lebar. Pengelolaan Bandara Selaparang mengalami kerugian hingga Rp 3 miliar setahun. Ini karena masih rendahnya volume penumpang, yaitu hanya 1,4 juta orang per tahun.

Sejak pengoperasian Bandara Lombok, Bandara Selaparang akan ditutup. Meski belum bisa dipastikan apakah bandara baru ini akan meraup untung, pengoperasiannya tetap dilaksanakan hari ini. "Rugi pun harus dihadapi," kata General Manager PT Persero Angkasa Pura I Selaparang, Ketut Erdi Nuka, saat ditemui di kantornya pada Selasa lalu.

Icha Si Pemalsu Identitas: 'Aku Punya Berita. Anda Butuh Berita'

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.

- Potongan kalimat itu meluncur tanpa sungkan. Para wartawan pun sukses dibuat kikuk. "Seikhlasnya saja."

Cerita ini terjadi di rumah Rahmat Sulistyo alias Fransiska Anastasya Octaviany alias Icha, terpidana kasus istri palsu yang empat hari terakhir ini menghirup udara bebas. Tyo--nama sapaan sesungguhnya pemuda 20 tahun itu--bebas setelah mendapat cuti bersyarat dua bulan dari total vonis delapan bulan yang diterimanya.

Wartawan mendatangi Tyo di rumahnya di Gang Samin, Jalan Kenanga, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Jumat, 30 September 2011. Tiba-tiba saja, seusai wawancara, Tyo tak langsung melepas wartawan pergi. Dia meminta uang. "Aku punya berita, dan Anda butuh berita," katanya, berdalih.

Tyo terus terang mengungkapkan kesulitannya karena belum bekerja lagi. Ia tidak mematok berapa biaya wawancara itu. "Sebagai kompensasi wawancara," kata Budi Malau, wartawan media lokal Jakarta, mengungkap isi pesan Tyo itu kepadanya.

Sejumlah wartawan mengaku kikuk atas permintaan dia. "Terkejut juga," kata Rita, salah seorang wartawati media nasional. Ia akhirnya memberi uang untuk Tyo.

Saat wawancara kemarin Tyo didampingi pamannya, Edi Supomo, 51 tahun. Sang adik, Rahman, 8 tahun, juga ikut menyimak wawancara itu dan sesekali tertawa mendengar penjelasan kakaknya.

Pagi itu Tyo, yang memakai baju polo ungu dan celana jins skinny hitam serta rambut rapi dengan gel, berjanji tidak akan mengulangi ulahnya menjadi perempuan. Dia ingin menunjukkan apa yang disebutnya "kelaki-lakian saya".

Tapi ketika disinggung tentang Muhammad Umar, bekas suami yang juga mengadukannya ke polisi, Tyo tersipu. Dia mengaku masih memendam rindu. "Aku takut CLBK (cinta lama bersemi kembali) dengan dia," katanya.

Dahsyatnya Media Sosial Online

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.


- Media sosial adalah sebuah kekuatan baru. Melalui media sosial, orang dengan mudah menghimpun massa dari berbagai kalangan yang berpandangan sama.

Di Timur Tengah, misalnya, media sosial seperti Twitter terbukti ampuh dalam menghimpun massa dan digunakan sebagai alat penggerak revolusi. Di Indonesia, pernah ada gerakan Seribu Koin untuk Prita melalui Facebook. Ada juga gerakan Satu Juta Facebooker Mendukung Cicak Lawan Buaya.

Fenomena menggerakkan massa melalui media sosial tergolong dahsyat. Inilah sebuah kekuatan baru yang lahir di era serbadigital. Berkat media sosial pulalah kini tumbuh subur komunitas online. Komunitas ini umumnya terkotak-kotak atas kepentingan dan tujuan yang sama.

“Ada tumbuh kesadaran bahwa tidak perlu menunggu pemerintah untuk membuat perubahan,” kata Enda Nasution, narablog veteran Indonesia di sela acara “Social Media Festival” di Jakarta, akhir pekan lalu.

Indonesia tak bisa dipandang remeh soal penggunaan jejaring atau media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Ada 40,4 juta pengguna Facebook di Indonesia. Jumlah ini merupakan yang tertinggi kedua di dunia. Sedangkan untuk Twitter, hingga Juni lalu, tercatat ada 5,6 juta akun.

Faktor lain yang mendorong membanjirnya pengguna media sosial di Tanah Air, menurut Enda, lantaran semakin mudahnya membuat grup. Kini sudah banyak perangkat bergerak yang memungkinkan hal tersebut. Selain itu sifat masyarakat Indonesia yang guyub atau suka bergaul juga menjadi faktor pendorong.

Salah satu bukti nyata tecermin dalam acara “Social Media Festival” yang digagas Salingsilang.com dan Daily Social. Acara ini menuai sukses besar.

Jumlah pengunjung acara yang berlangsung selama tiga hari di sebuah pusat belanja di Jakarta ini pun melampaui target dari 30 ribu menjadi 45 ribu orang. “Jumlah booth terus bertambah dari 69 menjadi 83 booth karena banyaknya peminat,” ujar Syarief Hidayatullah, ketua panitia dari Salingsilang.com.

Pada saat yang sama, festival media sosial yang pertama kali digelar ini juga diadakan di Yogyakarta, Semarang, Palu, dan Medan, dalam skala yang lebih kecil. Komunitas online yang yang hadir antara lain Blood for Life, Indonesia Berkebun, The Hermes, Radio Komunitas Twitter Indonesia, KeluaRumah, Respecta, Fiksi Mini, dan Parkour Indonesia. Ada pula komunitas Bike to Work, Backpacker, dan Jalin Merapi.

Selain pemaparan aktivitas tiap komunitas, ada acara “Acer Iconia Hack Day” yang menantang para pengembang software membuat aplikasi berbasis Android Honeycomb.

Arif Rahman, anggota komunitas Fiksi Mini, menyambut baik kegiatan ini. Ia berharap acara seperti ini tetap digelar pada tahun-tahun mendatang. “Kami bisa saling bertemu dengan komunitas lain yang sebelumnya hanya berhubungan lewat jejaring sosial,” ujarnya.

Menurut Enda, masa depan media sosial ataupun komunitas online di Indonesia masih akan cerah. Hanya, kata dia, pemerintah harus ikut serta untuk memajukan, semisal dengan meningkatkan infrastruktur jaringan Internet, yang saat ini masih jauh tertinggal dari negara lain.

Dokter Jackson Dinilai Sengaja Perlambat Cari Bantuan

LOS ANGELES, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Mantan pengawal pribadi Michael Jackson, Alberto Alvarez, mengaku menyaksikan penyanyi pop dunia itu tergeletak sekarat di kamar tidurnya. Namun dokter pribadi Michael, Concad Murray, menyuruhnya lebih dulu menyimpan botol-botol obat dan tas yang berada di tempat tidur. Setelah itu baru Murray menelepon ambulans untuk meminta bantuan.

"Saat saya berdiri di dekat tempat tidur, dia (Murray) meraih dan memungut botol-botol dan kemudian mengatakan, 'Sini, taruh semuanya di dalam tas,'" kata Alvarez saat memberikan kesaksian di pengadilan tinggi di Los Angeles, Amerika Serikat, kemarin.

Pengadilan mendakwa Murray melakukan pembunuhan secara sengaja terhadap Jackson, yang tewas pada 2009 di rumah mewahnya. Murray diduga memberikan obat-obatan yang justru memperparah kondisi Jackson.

Jaksa mengatakan Murray memberikan suntikan propofol pada pagi hari untuk membantu Jackson supaya dapat tidur. Namun Jackson ditemukan tidak lagi bernapas sekitar pukul 11.56.

Menurut Alvarez, setelah tas penuh, ia kemudian diminta menelepon pelayanan darurat ke rumah. Suara rekaman Alvarez menelepon pelayanan darurat diperdengarkan di pengadilan. Air matanya menetes saat mendengarkan rekaman itu.

"Kami membutuhkan ambulans segera," ujarnya kepada operator telepon. Sedangkan Jackson, 50 tahun, sudah tidak sadarkan diri.

Dua anak Jackson, Paris dan Prince Michael, berada di depan pintu kamar dan kaget melihat kondisi ayahnya. Namun, kata Alvarez, Murray berteriak, "Jangan biarkan (mereka) melihat ayah mereka seperti ini." Paris berteriak, "Ayah!"

Sebelumnya, juru masak pribadi Jackson, Kai Chase, menyatakan Murray berlari terburu-buru ke lantai bawah sekitar pukul 12.05 pada 25 Juni 2009.

"Dia sangat gugup, kalut, dan berteriak, 'Minta pertolongan, minta keamanan, bawa Prince (anak laki-laki Jackson berusia 12 tahun),'" ujarnya saat memberikan kesaksian di pengadilan.

Tersangka Suap Sebut Menteri Keuangan Ikut Berperan

JAKARTA, (Tribuneompas)
By: Tommy.


- Tersangka suap proyek infrastruktur transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Nyoman Suisnaya, mengatakan Menteri Keuangan berperan dalam perencanaan proyek Rp 500 miliar itu. Perannya, berhubungan dengan Badan Anggaran DPR.

"Dia berdiskusi dengan Badan Anggaran," kata Nyoman Suisnaya setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat 30 September 2011 kemarin.

Meski begitu, Nyoman menyatakan tak tahu isi diskusi Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan Badan Anggaran. Ia hanya mengatakan diskusi itu dilakukan dalam rangka proyek transmigrasi. "Saya cuma tahu secara prosedur saja," kata dia.

Kasus dugaan suap itu sendiri terkait dengan proyek infrastruktur kawasan transmigrasi di 19 kabupaten/kota. KPK sudah menetapkan Nyoman Suisnaya; Dadong Irbarelawan, Kepala Bagian Evaluasi dan Perencanaan di Kementerian Tenaga Kerja; serta Dharnawati, kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, yang ingin menggarap proyek itu di Papua Barat; sebagai tersangka. Mereka diciduk bersama duit Rp 1,5 miliar yang diduga sebagai uang pelicin.

Dari keterangan para tersangka, terungkap bahwa daerah-daerah penerima anggaran proyek yang termasuk dalam Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah itu diatur melalui peraturan Menteri Keuangan.

Menteri Agus sendiri mengatakan penentuan daerah penerima tidak dilakukan oleh pemerintah secara sepihak, melainkan bersama Badan Anggaran. "Yang menentukan pemerintah bersama Banggar," kata Agus di Istana Presiden kemarin.

Agus sendiri mestinya ikut diperiksa KPK kemarin. Statusnya adalah saksi. Tapi ia tak datang. Agus mengatakan batal hadir kemarin lantaran baru kembali dari Amerika Serikat. Selain itu, kemarin ia mempunyai sejumlah agenda kerja, termasuk rapat dengan Presiden. Dia menambahkan, konfirmasi ketidakhadirannya sudah dikirim ke KPK.

Tapi Agus akan datang pada pemeriksaan Selasa pekan depan. Agus berjanji akan hadir pukul 10.00 WIB. "Saya dan jajaran siap memberikan informasi dan bekerja sama dengan KPK," katanya.

Sementara itu, Nyoman tak hanya berbicara soal peran Agus. Ia juga kembali bercerita tentang peran-peran sejumlah orang yang diduga menjadi makelar proyek tersebut.

Menurut Nyoman, orang-orang itulah yang menghubungkan proyek ke daerah-daerah. "Saya tidak tahu mereka calo atau apa, tapi mereka yang menghubungkan proyek itu dengan daerah," katanya.

Dadong sendiri, seperti diceritakan pengacaranya, Syafri Noer, pernah mengungkapkan siapa saja orang-orang itu. Mereka yang disebut adalah Ali Mudhori, Sindu Malik Pribadi, Iskandar Pasajo alias Acoz, Dhanny S. Nawawi, serta Muhammad Fauzi.

Mereka yang disebut-sebut itu kompak membantah. Sindu Malik, misalnya, membantah tudingan dirinya jadi makelar. "Tidak benar kalau saya yang melobi proyek itu," katanya.

Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan status kelima orang tersebut masih sebatas saksi.
Nyoman sendiri mengaku khilaf. "Ada prosedur yang saya lakukan itu salah," katanya.

Busyro Laporkan Tiga Kementerian ke Presiden

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan telah melaporkan tiga kementerian kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiganya adalah Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan Nasional.

"KPK punya kewenangan seperti itu. Ada di undang-undang, dan itu kami lakukan," kata Busyro setelah menjadi pembicara seminar di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, kemarin.

Ketiga kementerian dilaporkan berkaitan dengan tata kelola keuangan di kementerian masing-masing. KPK menilai ada proses yang perlu diperbaiki dan dibuat lebih transparan. "Ya, untuk perbaikan sistem," kata Busyro.

Ihwal kemungkinan pelaporan berlanjut ke penelusuran indikasi korupsi, Busyro mengatakan masih perlu penelaahan lebih lanjut.

Kementerian Dalam Negeri belakangan ini disorot karena kisruh tender proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bernilai Rp 5,9 triliun. Pemenang tender, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, digugat para pesaingnya. Penelusuran tribunekompas.com menemukan jejak peran politikus kawakan dan kerabatnya dalam pengaturan tender tersebut.

Kementerian Pendidikan Nasional menjadi sorotan setelah sejumlah perusahaan milik M. Nazaruddin, tersangka kasus suap wisma atlet, terungkap memenangi proyek di kementerian itu.

Pada 2007, PT Mahkota Negara, PT Alfindo Nuratama Perkasa, PT Anugrah Nusantara Jaya, dan PT Taruna Bakti Perkasa memenangi proyek bernilai Rp 142 miliar. Kini, proyek peningkatan sarana dan tenaga kependidikan itu diusut Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI.

Perusahaan yang terkait dengan Nazaruddin juga pernah memenangi tender di Kementerian Agama. PT Alfindo dan PT Sean Hulbert memenangi tender pengadaan alat laboratorium IPA Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah pada 2010, dengan nilai proyek sekitar Rp 60 miliar.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Raydonnyzar Moenek, mengatakan tidak terlalu khawatir soal laporan KPK kepada Presiden. "Kami juga berkomitmen untuk perbaikan tata kelola keuangan," kata Raydonnyzar tadi malam.

Hal itu, menurut Raydonnyzar, terbukti dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan kementeriannya. Sejak 2006 hingga 2009, BPK selalu menyatakan disclaimer. Namun, pada 2009 dan 2010, BPK menyatakan wajar dengan pengecualian. "Tahun ini kami mengupayakan agar dinilai wajar tanpa pengecualian," ujar dia.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Musliar Kasim juga mengatakan kementeriannya tengah melakukan perbaikan dalam berbagai hal. "Kami pasti akan memperbaiki tata kelola," kata Musliar

HUT Polantas Polres Wonogiri Bagi-Bagi Helm

WONOGIRI, (Tribunekompas)
By: Wiwik Budipriyanto.


- Dalam Rangka merayakan Hari Jadi Polantas yang 56 dan Hari Jadi HKGB [Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ]ke 59 yang dipusatkan di Halaman Kantor Satuan Lalulintas dengan diawali lomba gerak jalan , yang dilepas oleh Kapolres Wonogiri AKBP Ni Ketut Swastika.

Sekitar 2 ribu peserta meliputi unsur Anggota Polres Wonogiri juga dari instansi terkait juga Masyarakat, Kapolres Wonogiri didampingi oleh Ketua DPRD Wonogiri Wawan Setio Nugroho ikut berbaur dengan peserta lainya.

Kasat Lantas AKP Joeharno bertindak sebagai Ketua Panitia mengatakan Hari Polantas yang 56 dan Hari HKGB yang 59 dikemas menjadi satu ,yang sebelumnya sudah diadakan kegiatan seperti Lomba cerdas cermat, bakti sosial , trabas yang dilangsungkan dengan membantu air bersih dan sembako yang dipusatkan di Dusun Gambir Manis yang akan dilaksanakan pada hari minggu ini.

Kasat Lantas Wonogiri Joeharno juga menambahkan dalam Operasi Simpatik Polantas Wonogiri memberi hadiah kepada Masyarakat pengguna kendarakan yang terkena Operasi Simpatik dan mereka betul- betul tertib diberikan satu helm secara cuma-cuma dan yang mendapat sekitar 30 orang yang memenuhi syarat,sementara peserta gerak jalan sehat dengan finis juga dihalaman Polantas Wonogiri dimeriahkan dengan campur sari bajang
koplak dari Selogiri Wonogiri yang menampilkan 4 penyanyi Bintang tamu
dari luar Wonogiri.

Kamis, 29 September 2011

Bupati Wonogiri Resmikan Bus Sekolah

WONOGIRI, (Tribunekompas)
By: Wiwik Budipriyanto.


-Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Wonogiri berikan bantuan satu bus sekolah gratis bagi pelajar. Bus ini akan melayani pelajar dari tingkat SD hingga SMA dan sederajat. Karena baru satu armada, maka rutenya pun baru menyentuh beberapa sekolah di wilayah Kelurahan Giriwono, Wonokarto, dan sebagian Desa Sendang. Penyerahan bantuan itu Senin (26/9) diterima langsung oleh Bupati Danar Rahmanto di halaman rumah dinas bupati usai apel pagi.

Saat ini, bus bisa dimanfaatkan oleh pelajar di SDN Giriwono, SMPN 4 Wonogiri,
SDN 2 Wonokarto, SMKN 1 Wonogiri, SMK Sudirman, MAN Wonogiri dan SMK PGRI 2 Wonogiri. Dalam sambutannya bupati berharap dengan adanya bus ini bisa membantu pelajar dalam ketersediaan angkutan transportasi.

Di sisi lain bupati mengatakan agar pemilik kendaraan umum tidak khawatir dengan adanya bus ini. “Pemilik kendaraan umum tidak perlu risau karena rute bukan rute yang biasa digunakan kendaraan umum,” katanya. Sementara itu Kepala Dishubkominfo Ige Budiyanto melalui Kepala Bidang Angkutan dan Lalu-Lintas E. Suwargianto mengatakan bus akan mengantar dan menjemput pelajar di jam-jam tertentu saja.

“Mulai besok pagi (hari ini-red) dioperasikan. Sekaligus akan dievaluasi bagaimana tanggapan pelajar. Pagi bus beroperasi dari jam 06.00 WIB sampai 07.00 WIB. Siang harinya beroperasi jam 12.30 WIB sampai jam 13.00 WIB. Jika memang nanti antusiasme pelajar tinggi, akan kami usulkan ke provinsi untuk tambahan bus,” jelasnya.

Rute bus akan melewati Lingkungan Seneng (Giriwono), Sendang Sari, Pucang Wolu, Gunung Kukusan, Pancuran, Seneng semua di Kelurahan Giriwono, dan keluar di Simpang Lima Giriwono untuk selanjutnya menuju Wonokarto dan kembali ke kantor Dishubkominfo. Bantuan bus gratis untuk pelajar ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional ke-40 dan HUT RSPD Wonogiri ke-42.

Rabu, 28 September 2011

Bisnis di Indonesia Perlu Kepastian Hukum

SINGAPURA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Menteri Muda Urusan Luar Negeri Singapura, Masagos Zulkifli mengatakan Indonesia akan lebih menarik di mata investor luar negeri jika mengikuti China yang menghormati dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku bisnis.

"Tanpa kepastian, sulit bagi investor," katanya kepada wartawan Indonesia yang mengunjungi Kementerian Luar Negeri Singapura sebagai rangkaian kegiatan program kunjungan ke negara itu, Rabu 28 September 2011

Karenanya, menurut Masagos Zulkifli, kepastian hukum itu sangat penting. Dipandang dari potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki, Indonesia bahkan berpotensi besar menjadi negara besar.

"Bahkan suatu hari nanti, Indonesia bisa menjadi seperti Amerika Serikat. Saya sangat percaya itu," kata Masagos, menteri yang pernah tinggal di Makassar dari 1996 hingga 1998 itu.

Berdasarkan pengalamannya berinteraksi dengan banyak orang Indonesia selama ini, termasuk saat bekerja di Indonesia untuk sebuah perusahaan telekomunikasi Singapura, Masagos Zulkifli mengatakan, tenaga kerja Indonesia umumnya lebih baik dari pekerja manapun di dunia dipandang dari aspek penguasaan teknik.

Di samping itu, Indonesia juga punya banyak sumber daya manusia berusia muda dan produktif dibandingkan banyak negara lain di dunia, kata menteri yang juga anggota Parlemen Singapura dari Partai Aksi Rakyat (PAP) kelahiran 16 April 1963 ini.

Sehari sebelumnya, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Teo Ser Luck juga sempat menyinggung tentang pentingnya kesadaran akan besarnya potensi ekonomi Indonesia terus ditumbuhkan di kalangan pebisnis luar negeri, termasuk Singapura.

Menteri kelahiran 8 Juni 1968 ini mengatakan, potensi perekonomian Indonesia sangat besar namun kesadaran para pengusaha negaranya tentang peluang bisnis di sana harus terus ditumbuhkan melalui kerja sama di tingkat pemerintah maupun antar komunitas bisnis kedua negara.

Untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di mata para pengusaha Singapura, Teo Ser Luck juga memandang penting ketersediaan mitra-mitra dagang dan kepastian berjalannya nilai-nilai pemerintahan yang bersih di Indonesia.

Terkait dengan peta negara-negara tujuan investasi Singapura, Manajer Humas International Enterprise (IE) Singapura, Janissa NG, sebelumnya mengatakan, Indonesia menduduki urutan ketiga terbesar setelah China dan Malaysia dengan total nilai investasi 26,3 miliar dolar Singapura.

Dilihat dari realisasi investasi asing langsung (FDI) Singapura di Indonesia, ia mengatakan, nilainya mencapai 6,5 miliar dolar Singapura dengan 530 proyek pada 2010. "Singapura merupakan sumber utama FDI bagi Indonesia," katanya.

Selain Indonesia, lima negara lain yang menjadi tujuan utama FDI Singapura adalah China, Malaysia, Hong Kong (China), Thailand dan India dengan total nilai investasi mencapai 58,1 miliar dolar Singapura (China), 28,1 miliar dolar (Malaysia), 21,5 miliar dolar (Hong Kong), 19,5 miliar dolar (Thailand) dan 8,7 miliar dolar (India), katanya.

Polres Wonogiri Menggelar Temuan dan Hasil Kejahatan

WONOGIRI, (Tribunekompas)
By: Wiwk Budipriyanto.


- Bertempat di halaman Mapolres, Kepolisian Resort Wonogiri menggelar temuan hasil kejahatan berupa kendaraan roda empat sebanyak 23 unit dari berbagai jenis dan 44 kendaraan roda dua, Rabu 28/9.

Kapolres Wonogiri AKBP Ni Ketut Swastika kepada Wartawan mengatakan hasil temuan berupa kendaraan roda dua dan empat tersebut hasil kejahatan tersebut hasil Operasi 5 tahun terahkir.

"Jumlah unit tersebut merupakan hasil operasi lima tahun terakhir," kata Ni Ketut saat menggelar hasil operasi Polres Wonogiri.

Selanjutnya Kapolres menghimbau kepada Masyarakat, apa bila ada masyarakat yang
merasa kehilangan sepeda Motor maupun kendarakan roda 4 harap cepat menghubungi atau datang ke Polres Wonogiri, dengan dokumen yang komplit.

"Daftar barang bukti sudah tercantum di bagian Reskrim," jelas Kapolres AKBP Ni Ketut Swastika.

Kapolres menjelaskan, dalam memberantas perjudian yang selama ini meresahkan masyarakat, Polres Wonogiri berhasil menangkap tersangka perjudian berbagai jenis seperti permainan judi dadu,kartu ceky dll, sebanyak 35 kasus dan 70 tersangka, semuanya sudah diproses," kata Ni Ketut Swastika.

Selain itu Kapolres juga mengatakan, untuk mengantisipasi segala bentuk teror yang akhir-akhir ini terjadi, seperti pengebomam yang baru terjadi di Kota Solo, maka dihimbau agar Ketua RT waspada 24 jam, tamu yang menginap dikampungnya dan itu mencurigakan cepat melaporkan ke Polres Wonogiri.

Selasa, 27 September 2011

Bakti Sosial HUT TNI Ke 66

WONOGIRI, (Tribunekompas)
By: Wiwik Budipriyanto.


- Dalam Rangka Hari Jadi Tentara Nasional Indonesia [TNI] Ke 66 Kodim 0728 Wonogiri bersama Masyarakat mengadakan Bakti Sosial dengan sasaran memperbaiki rumah orang yang tidak mampu atau rumah tidak layak huni Selasa 27/9.

Dandim 0728 Wonogiri Letkol Infantri Murjoko menjelaskan sasaran rumah tiadak layak huni dengan target 11 rumah namun baru bisa menyelesaikan 6 rumah masing –masing Warga Manjung Wonogiri Kota ,Saimin 53 th,Sadiyah Warga Sendang Ijo Selogiri,Kiyem Warga GiriTontro,Samiyem 53 th Warga Sambirejodan Giyanti 64 th Warga Kopen Jatiroto masing –masing rumah mendapat biaya perbaikan sebanyak 3 juta.

Murjoko juga menjelaskan dalam Rangka HUT TNI Ke 66 tersebut kami mendapat perintah langsung dari pimpinan bersama penerintah dan juga daru pihak ketga dalam kami menghimpun dana untuk perbaikan rumah tersebut,dan kami juga melibatkan Anggota juga dibantu dari Masyarakat.

Bupati Wonogiri H Danar Rahmanto di sela-sela meninjau rumah Sadiyah di Dusun Bagusan rt 02/07 Sendang Ijo Selogiri Ibu Sadiyah hidup sendirian di rumah tiadak layak huni tanpa ada penerangan lampu listrik cuma menggunakan penerangan lampu minyak tanah sedangkan makanya atas belas kasihan tetangga kanan kiri.

Danar juga sangat menyambut baik bahwa dalam Rangka HUT TNI Ke 66 ,TNI sangat peduli kepada orang tidak mampu dan semoga kegiatan ini bisa disambut baik dan bisa diikuti terutama Warga yang sudah mampu mau peduli kepada sesamanya dan kami atas nama Pemerintah medukung dengan kegiatan ini selanjutnya Bupati Danar bersama Dandim 0728 Wonogiri Murjoko bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke Desa Manjung.

Capai Puluhan Miliar, Proyek Bimasda Depok Kebanyakan Bermasalah

DEPOK, (Tribunekompas)
By: Tommy.


– Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) Kota Depok diindikasikan tidak memperlihatkan kinerja yang “membaik” dalam proses lelang maupun pelaksanaan pekerjaannya oleh kontraktor pemenang tender atau lelang. Hal ini terlihat dari 185 proyek APBD 2011 yang telah dilelang, ada 105 proyek bermasalah dengan mencapai puluhaqn miliar rupiah . Demikian keterangan yang diperoleh dari Lembaga Pemantau Sosial Ekonomi (LPSE) Kota Depok dalam siaran persnya yang ditujukan ke redaksi Tribunekompas, Selasa 27/9.

Menurut Ketua LPSE Agus Sutondo, masalah itu telah terjadi sejak awal dimulainya proses lelang, yakni persyaratan administrasi yang tidak memenuhi syarat. Misalnya tentang akurasi surat-surat keterangan yang dipersyaratkan dalam keikutsertaanya dalam lelang sudah kadaluarsa.

Bahkan, lanjutnya, saat ditetapkan pemenangnya, juga kriteria nilai atau point untuk menetapkan rangking pemenang, masih mengacu hanya pada penawaran terandah. Sehingga, perusahaan yang profesional dan memiliki kemampuan untuk mengerjakan proyek, bisa dikalahkan oleh perusahaan yang dinilai hanya penawaran lebih rendah.

“Padahal perusahaan yang nilai tawarannya tidak significan, kalau dihitung secara ratio bisa mampu mengerjakan proyek itu lebih berkualitas baik secara mutu maupun hari kerjanya yang lebih efisien,” ujar Agus Sutondo, yang menjelaskan banyak kontraktor pekerjaannya terlambat hingga melampaui batas kontrak hari kerja.

Dijelaskan, ketika kontraktor pemenang itu merealisasikan pekerjaannya, ternyata tidak sesuai dengan kontrak kerjanya dan spesifikasi pekerjaan yang diharapkan. Banyak pekerjaan yang kualitasnya tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
Agus sutondo mengatakan, bahwa ratusan proyek bermasalah itu adalah hasil
investigasi dan penelitian lembaganya. Namun secara rinci berapa nilai kontrak yang terjadi dalam 105 proyek bermasalah tersebut, ketua LPSE ini belum menyampaikannya.

Sementara itu Sekretaris LPSE Kota Depok Mulyadi Pranowo, menghimbau Kepala Dinas Bimasda Kota Depok, Yayan Ariyanto, untuk memperbaiki kinerja ini menuju kemajuan yang lebih baik, kendati masalah tersebut sudah terjadi sejak sepuluh tahun lalu.

“Minimal upaya perbaikan itu, Kepala Dinas berani untuk memberikan sanksi dengan
memberikan status ‘blacklist’ bagi kontraktor yang dalam tanda kutif nakal,” ujarnya yang juga meminta, bila perlu kontraktor tersebut tidak diberikan kesempatan dalam lelang proyek selanjutnya.

Hal senada juga dikemukakan salah seorang kontraktor lokal yang telah ikut sejak Kota Depok ini dilahirkan sebagai Kota Otonom, Eddy Karundeng. “Saya sangat prihatin dengan kinerja buruk Dinas Bimasda yang tidak memperhatikan hasil evaluasi kinerja kontraktor yang semakin tahun semakin banyak jumlahnya,” ujarnya.

Dalam pesan singkat yang disampaikan, “Sebetulnya ada apa dengan dinas sehingga
memaksakan justru yang sudah salah. Apakah ada sesuatu yang dilakukan oknum tertentu,” tulis Eddy Karundeng dalam pesan singkatnya.

Selanjutnya juga disampaikan, hal tersebut terindikasi adanya KKN (Kolusi Korupsi Nepotisme), karena ada apa kesalahan yang dilakukan oleh kontraktor malah diberikan kebijakan addendum. Apalagi situasi dan kondisi alam saat ini sangat bersahabat dengan kontraktor untuk lebih mudah mengerjakan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik mutunya.

Menurut Eddy, jika yang lalai itu kontraktornya harus diberi sanksi bukan diberikan kebijakan dengan menambah hari kerja yang sudah dilanggar kontraktor. “pejabat di Dinas Bimasda itu sudah melampaui batas toleransi dengan memberikan kebijakan kepada kontraktor yang lalai melanggar kontrak kerja,” ujarnya prihatin melihat pejabat di dinas santai memberikan kebijakan lunak, kendati kegiatan tidak ada hingga batas kontrak kerja.

Senin, 26 September 2011

Rugikan Negara Rp 9 Triliun, Perkebunan Ilegal Dilaporkan ke KPK

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.


- Indonesia Corruption Watch (ICW), bersama Save Our Borneo dan Kontak Rakyat Borneo, melaporkan kasus-kasus perkebunan ilegal kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut kajian para pegiat antikorupsi dan lingkungan itu, kerugian negara gara-gara perkebunan ilegal di dua provinsi di Kalimantan saja mencapai Rp 9,146 triliun. Kedua provinsi yang dikaji adalah Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas, Ketapang, dan Bengkayang) serta Kalimantan Tengah (Kabupaten Seruyan).

"Itu semua terjadi terutama karena praktek konversi dan ahli fungsi kawasan hutan yang melanggar aturan," kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, Senin 26 September 2011.

Febri menerangkan, di Kalimantan Barat, dari luas lahan 14,68 juta hektare, telah dialokasikan sekitar 9,18 juta hektare untuk kawasan hutan tetap. Faktanya, di provinsi ini, praktek penebangan kayu dan bisnis sawit tanpa izin sangat marak. Menurut penelusuran jaringan ICW, setidaknya ada tujuh perusahaan yang diduga melakukan penyerobotan hutan secara ilegal.

Di Kalimantan Tengah pun terjadi hal yang sama. Tapi modusnya sedikit berbeda. Di Kabupaten Seruyan, ICW menemukan jejak oknum pejabat yang membentuk perusahaan "boneka" sebagai penerima izin untuk membuka dan mengelola perkebunan. Sedikitnya ada 15 perusahaan serupa dan menguasai sekitar 211 ribu hektare lahan secara ilegal.

Melihat besarnya kerugian negara, ICW mendesak KPK agar mengusut dengan serius dugaan korupsi di balik alih fungsi hutan menjadi perkebunan di kedua provinsi. "Sudah saatnya KPK dan negara mengurusnya," kata Febri.

Warga Pertanyakan Hak-Hak DPRD Kota Depok

DEPOK, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Warga Kota Depok yang melayangkan keluhannya ke redaksi Tribunekompas, mempertanyakan Anggota DPRD Kota Depok apakah memahami dan mengerti tentang HAK_HAK yang dimilikinya. Dipandang dari perjalanan Kota Depok dari pemimpin-pemimpin terdahulu hingga sekarang, memiliki penilaian2 tersendiri.

Beberapa program-program yang semestinya ditindak lanjuti oleh pemimpin yang baru. seperti contohnya, program Jalan Tol, pembangunan Pasar2 Tradisional, pembangunan Rumah Sakit, pembangunan Sekolah, yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat adalah bagian dari konsep walikota terdahulu sebelum walikota sekarang, Nur Mahmudi Isma'il. Konsep yang dicanangkan tersebut sebagian telah terealisasi, kecuali PROGRAM JALAN TOL.

Sangat ironis, kepemimpinan Nurmahmudi selama satu periode (2006-2011), dan sekarangpun kepemimpinan itu (unlegitimated), tidak satupun program yang bisa dirasakan oleh masyarakat, mampu direalisasikan. Kalaupun ada, hanya santunan kematian yang hanya menimbulkan kontroversi, termasuk juga "KONSEP PEMBIARAN".

Dapat dilihat berbagai kasus yang terjadi, kasus CPNS, Bansos Gate yang mengkambing hitamkan Kepala Dinas Kesehatan, dr. Mien Hartati, kerugian biaya sosial akibat betonisasi di jalan utama, baliho-baliho Nurmahmudi yang cenderung pencitraan yang memakan biaya yang cukup besar, ikon belimbing sementara petani tidak punya lahan, batik Depok yang tidak ada industrinya. Dikatakannya, "Kalo batik Pekalongan memang ada."

Kasus pembangunan Pasar Cisalak yang sedang di proses di Kejari Depok, kasus penye diaan lahan tiga kantor kecamatan, belum lagi persoalan-persoalan perijinan, yang dipertanyakan apakah masuk kas daerah?, dan lain sebagai nya yang masih terpendam.

Menurut CEC Depok, dari seluruh rangkaian persoalan ini, semestinya DPRD Kota Depok sebagai Lembaga pengontrol sudah lebih memahami, bahwa ada dampak negatif "OUT PUT & OUT COME", dari kebijakan walikota. Lantas, apa sikap DPRD Kota Depok. Apakah juga akan melakukan "Pembiaran", seperti yang dilakukan oleh Walikota Depok?

Apakah HAK INTERPELASI, HAK ANGKET dan HAK MENYATAKAN PENDAPAT, hanya dalam bentuk wacana, atau sebagai bargain politik, atau gertak sambal, atau kompromi satu kamar, atau sebenarnya DPRD Kota Depok memang tidak mengetahui hak-hak nya.

Seharusnya, jelas CEC Depok, DPRD Kota Depok yang dipilih oleh rakyatnya dan diberi kepercayaan untuk meluruskan jalan yang bengkok, mengingatkan supaya tidak menyimpang, menegur jika berbuat salah, menghindari para pegawai/pejabat Pemerintahan Kota Depok tidak terjebak masuk penjara karena loyal terhadap atasannya, sementara atasannya melakukan konsep "pembiaran" walaupun sudah berbuat salah, membiarkan rakyat menggerutu.

Yang jelas, tandasnya, kompleksitas persoalan diatas, sudah memenuhi persyaratan bagi DPRD Kota Depok untuk menggunakan Hak-Hak tersebut.

Tersangka Bomber Solo Diduga Orang Wonogiri

WONOGIRI, (Tribunekompas)
By: Wiwik Budipriyanto.


- Tersangka Bom Bunuh diri yang terjadi di GBIS Kepunton Solo Pada hari Minggu 25/9 lalu, di duga orang Wonogiri. Dari sumber Tribunekompas yang dapat dipercaya, tersangka bernama Budi Raharjo dengan alamat Dusun Nadi Kecamatan Bulu Kerto Wonogiri. Kepala Desa Nadi Sukatno mengatakan Warganya tidak ada yang bernama Budi Raharjo,yang ada Budi Harsono itupun sudah pindah ke Kabupaten Karang anyar.

Penjelasan tersebut diperkuat oleh camat Bulu Kerto Sriyanto bahwa yang bernama Budi Raharjo tidak ada dan saya baru mencari datanya. Ditempat terpisah Ketua Muhamadiyah Kabupaten Wonogiri, H.Kusman menyayangkan terjadinya Bom Bunuh diri di GBIS Solo dan kami menghimbau kepada Warga Muhamadiyah Wonogiri supaya saling membantu mengamankan Wonogiri. Membuat suasana Wonogiri aman dan sejuk selain itu kami sudah percaya kepada kepolisian untuk pengamanan Kota Wonogiri.

Ditempat terpisah Wakil Ketua GP Ansor Kabupaten Wonogiri Hafit Budi Raharjo menjelaskan pihaknya telah menyiapkan Banser sebanyak 300 personil untuk pengamanan Wilayah Kabupaten Wonogiri dan Hafit juga meminta jangan sampai peristiwa Solo masuk ke Wonogiri penjelasan tersebut juga datang dari Wakil Sekertaris FKUB yang juga mantan Ketua LDII Kabupaten Wonogiri Joko Santosa HP.

Sementara itumenurut data yang diperoleh, korban Bomber sebanyak 14 orang berstatus rawat inap meliputi 1Ferdianta 19 tahun 2Belarmin Boris 18 th 3 TN. Sugiyatno 48 th 4,NN Noviawati 27 th 5 NN Septirohida22 th6 Restiono 35 th,8 Defiana 18 th,9Hariyoko 78 th,10,Febe57 th,11 TN Go Sing Wan52 th,13 Febriana puspadewi 44 th,14 Olivia putri16 th.

Semua perawatan ditanggung Pemerintah sedangkan korban yang 11 orang statusnya rawat jalan.

21 Transaksi Perusahaan Nazar-Anas Terungkap

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tak hanya pernah menjadi pemegang saham di PT Anugrah Nusantara bersama Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Sebelum menjadi Ketua Umum Demokrat, Anas pun tercatat menerima aliran dana dari PT Anugrah.

Situs berita Gresnews.com kembali merilis catatan transaksi keuangan PT Anugrah yang mencantumkan nama Anas. Nilai dari 21 transaksi pada kurun 2006-2008 itu bervariasi, dari Rp 5.000 sampai Rp 100 juta. Peruntukan uangnya pun beragam, dari pemberian fee, pembuatan baju, pembayaran tiket pesawat, hingga pembelian es krim dan minuman cappuccino.

Pengacara Anas, Hinca Panjaitan, mengatakan menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut atas informasi itu kepada proses hukum. "Sejak semula dan sampai kini, sikap kami atas berbagai tuduhan itu tetap sama. Seluruhnya kami serahkan ke mekanisme hukum," kata Hinca melalui pesan pendek kemarin.

Nama Anas terus terseret ke pusaran dugaan korupsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan Nazar. Terakhir Anas dibawa-bawa dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dugaan korupsi proyek PLTS yang berbiaya Rp 8,9 miliar terjadi pada tahun anggaran 2008. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga kuat kasus ini merugikan negara sebesar Rp 3,6 miliar.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua tersangka. Mereka adalah Timas Ginting, pejabat pembuat komitmen di kementerian, dan Neneng Sri Wahyuni, istri Nazar.

Kamis lalu, KPK memeriksa Anas sebagai saksi kasus PLTS. Menurut juru bicara KPK, Johan Budi S.P., penyidik KPK menanyakan beberapa informasi, antara lain mengenai posisi Anas di PT Anugrah.

Dalam konferensi pers seusai pemeriksaan di KPK, Anas mengaku tak mengetahui proyek PLTS. "Saya justru baru tahu proyek itu dari media dan ketika dipanggil KPK." Anas pun menolak berkomentar soal status dia di PT Anugrah. "Tanya penyidik."

Saat mendampingi Anas ke KPK, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan bahwa Anas sudah tak lagi tercatat sebagai pemegang saham PT Anugrah. Menurut dia, Anas telah keluar dari PT Anugrah sebelum Pemilihan Umum 2009.

PT Anugrah merupakan salah satu peserta lelang proyek PLTS. Yang menjadi pemenang lelang adalah PT Alifindo Nuratama Perkasa, perusahaan lain yang banyak dipakai Nazar untuk mengeruk proyek pemerintah. Namun pengerjaan proyek diserahkan kepada PT Sundaya Indonesia.

PT Anugrah juga tercatat berkali-kali memenangi tender proyek pemerintah. Misalnya proyek pengadaan peralatan laboratorium di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi bernilai Rp 49,42 miliar (2007), pembangunan fasilitas teknologi vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan bernilai Rp 718,8 miliar (2008), serta pengadaan 13 pesawat latih dan dua simulator sayap di Kementerian Perhubungan bernilai Rp 114,59 miliar (2008).

Tahun Depan Siswa SLTA Gratis

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Parman.


- Pemerintah akan memulai rintisan program wajib belajar 12 tahun tahun depan. Selama ini, program wajib belajar tersebut hanya dicanangkan selama 9 tahun atau setara dengan tingkat sekolah menengah pertama.

"Menteri sudah mengajukan program rintisan," kata Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Hamid Muhammad, saat dihubungi, Senin 26 September 2011.

Menurut Hamid, program rintisan tahap awal akan berfokus pada tiga hal. Pertama, pemerintah akan menyiapkan daya tampung sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011, kata dia, sudah menyetujui tambahan anggaran. "Sudah diketuk tambahan untuk 8.000 kursi sekolah."

Kedua, kata Hamid, pemerintah menambah jumlah beasiswa untuk lulusan SMP dan sederajat. Beasiswa diutamakan bagi siswa yang tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Fokus ketiga adalah pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah untuk 6,7 juta siswa SMA/SMK. Menurut Hamid, hal ini menjadi konsekuensi pencanangan program wajib belajar 12 tahun. "Kami usulkan Rp 200 ribu per anak per tahun," ujarnya.

Dana BOS untuk SMA/SMK, menurut Hamid, rencananya akan disalurkan mulai tahun ajaran 2012/2013. Adapun mekanisme penyalurannya akan disesuaikan dengan mekanisme penyaluran BOS di tingkat pendidikan dasar.

Saat ini, dana BOS disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke kas pemerintah provinsi. Selanjutnya, dana disalurkan ke sekolah masing-masing. "Di pendidikan menengah ada kemungkinan akan sama," kata Hamid.

Bareskrim Pernah Minta Blokir Rekening Gayus Dibuka

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.


- Kesaksian sejumlah pegawai Bank BCA, BII, Bank Mega, Bank Panin, dan Bank Mandiri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI hari ini, 26 September 2011, mengungkapkan, Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pernah meminta blokir rekening Gayus Tambunan, terdakwa kasus korupsi dan pencucian uang, dibuka.

Lilyana, Kepala BCA Cabang Bursa Efek Jakarta, mengatakan, dirinya pernah diminta Bareskrim membuka blokir dua rekening Gayus, pada 4 Desember 2009. "Kami menerima surat dari kantor Pusat soal pembukaan blokir yang disertai surat dari Bareskrim," kata dia dalam kesaksiannya.

Surat dari Bareskrim disebut Lilyana ditandatangani Direktur II Ekonomi Khusus saat itu, Brigadir Jenderal Raja Erizman. "Atas dasar itu kami memblokir. Kemudian pada 9 Maret 2010, kami menerima kembali surat dari Bareskrim untuk pembukaan blokir rekening Gayus."

Antara 4 Desember 2009 sampai 9 Maret 2010, Lilyana mengungkap sempat ada permohonan tutup blokir. Namun pada rentang itu juga, ada penarikan sejumlah duit melalui anjungan tunai mandiri dengan nilai penarikan berbeda-beda tiap transaksinya.

Hal itulah yang membuat isi rekening Gayus berubah. "Awalnya rekening berisi Rp 34,65 juta. Tapi saldo terakhir setelah pemblokiran kedua, Rp 17,8 juta," ujarnya.

Jaksa penuntut umum, Kuntadi, kemudian bertanya apakah BCA juga menerapkan prosedur pengecekan saat Gayus pertama kali membuka rekening. Menurut Lilyana, Gayus yang saat membuka rekening mengaku karyawan Ditjen Pajak itu tidak terlalu diperhatikan kantornya karena hanya menyetor Rp 2,5 juta pada transaksi awalnya.

Adapun untuk transaksi berikutnya yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 3 miliar, Lilyana mengaku tak tahu karena saat itu masih bertugas di kantor cabang lain. Ia juga mengaku tak tahu apakah kantornya melapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ihwal gendutnya rekening Gayus.

Kepala Cabang BCA lainnya, Nike Kusumo Hapsari, mengungkap Gayus berduit sekitar Rp 4,595 miliar di rekening di cabangnya. "Transaksinya tidak besar untuk harian. Pernah sekitar Rp 230 ribu, dan Rp 1 juta. Kemudian pada 6 November 2008, uangnya ditempatkan ke dollar," kata dia.

Sidang hari ini juga mengungkap cara Gayus menggangsir duitnya. Bankir dari Panin, Maulana, menyebut Gayus berharta Rp 24 miliar di banknya. Namun dalam perjalanan, Gayus beberapa kali diketahui mengambil sebagian di antaranya, untuk kemudian dipindah ke rekening lain.

Maulana mengungkapkan, Gayus sempat memindahkan Rp 10 miliar dari rekeningnya ke rekening Andi Kosasih, melalui RTGS. Andi, diketahui, adalah pengusaha yang bekerjasama dengan Gayus membuat keterangan palsu soal asal-muasal harta Gayus.

Selain menyetor Rp 10 miliar ke Andi, Gayus juga mentransfer duitnya ke rekeningnya yang lain, serta ke rekening istri dan adik iparnya, Sally Amalia. Menurut Maulana, Gayus pernah menyetor Rp 1,95 miliar ke rekening BCA-nya, Rp 450 juta ke rekening istrinya, dan Rp 9,15 miliar ke rekening Sally di Bank Mega.

Pada April 2009, Bareskrim mengajukan pembukaan blokir ke Bank Panin. Pemblokiran baru kembali dilakukan, atas permintaan Bareskrim, pada Maret 2010. Namun, kata Maulana, saat pemblokiran nilai rekening Gayus sudah merosot drastis. "Terakhir tinggal Rp 87 juta," ujarnya.

Gayus tidak memberi tanggapan atas keterangan saksi. Oleh Ketua Majelis Hakim Suhartoyo, sidang ditunda hingga Senin pekan depan, dengan agenda lanjutan pemeriksaan saksi.

India Sukses Uji Tembak Rudal Balistik Prithvi-II

NEW DELHI, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- India telah berhasil melakukan uji-tembak rudal balistik yang bermampuan membawa nuklir `Prithvi-II`, dengan jelajah 350 kilometer, pada Senin 26 September 2011.

Uji coba ini adalah bagian dari percobaan pengguna oleh angkatan bersenjata dari negara bagian Chandipur di lepas pantai Orissa. "Rudal dari permukaan-ke-permukaan yang dikembangkan pribumi ini adalah penerbangan uji coba dari alat peluncur bergerak dari Uji Rentang Terpadu (ITR) di kompleks luncur III," kata Kantor Berita India PTI mengutip pernyataan Direktur ITR, Dash SP, di Balasore.

Percobaan itu dilakukan sebagai bagian dari latihan operasional, dan sepenuhnya berhasil, katanya.Uji tembak rudal balistik jarak pendek, yang telah dilantik ke dalam angkatan bersenjata itu, adalah `percobaan pengguna`, kata sumber-sumber pertahanan.

Rudal ramping itu `ditangani oleh komando pasukan khusus peningkatan strategis,` kata mereka.Mereka menambahkan bahwa rudal itu memiliki panjang sembilan meter dengan penampang satu meter.

Rudal nuklir itu didorong oleh dua mesin yang menggunakan bahan bakar cair.
Prithvi, rudal balistik pertama yang dikembangkan di bawah Program Pengembangan Rudal Terpadu (IGMDP) negara yang bergengsi itu memiliki kemampuan membawa hulu ledak nuklir seberat 500 kilogram. Rudal itu menggunakan sistem bimbingan canggih inersia dengan manuver lintasan.

Inggris Sudah Prediksi Solo Jadi Target Teroris

JAKARTA, (Tribunekompas)
By:Tommy.


- Pemerintah Inggris ternyata sudah memprediksi Solo akan menjadi target teroris setelah serangan di Masjid Kepolisian Resort Cirebon pada 15 April lalu. "Kami yakin setelah Cirebon target berikutnya lokasi lain di Pulau Jawa, yakni Semarang, Surabaya, termasuk Solo," begitu bunyi keterangan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Inggris di situsnya www.fco.gov.uk, Minggu 25 September 2011.

Kesimpulan tersebut terbukti berdasarkan laporan adanya kemiripan antara bom Cirebon dan bom Solo yang menyerang Gereja Bethel Injil Sepuluh di Kepunton, Solo, Jawa Tengah, kemarin, Minggu 25 September 2011. Pemerintah Inggris meminta warganya di Indonesia untuk mengikuti berita di media lokal dan memantau perkembangan terakhir.

Dalam keterangannya, Pemerintah Inggris juga mengungkapkan serangan teroris akan menyasar bangunan-bangunan milik pemerintah dan sejumlah gedung penegak hukum serta tempat-tempat publik lainnya, termasuk tempat beribadah. Menurut mereka ancaman teroris di Indonesia masih nyata.

Kelompok-kelompok teroris terus berencana menyerang dan mempunyai kemampuan melakukan serangan kapan saja dan di mana saja. Selain bangunan milik pemerintah, tempat berkumpul ekspatriat atau turis mancanegara juga menjadi sasaran.

Sejak serangan teroris pada 17 Juli 2009 di Jakarta dan Oktober 2002 di Bali yang menewaskan warganya, Pemerintah Inggris selalu mengeluarkan peringatan bagi warganya yang datang ke Indonesia. Peringatan tersebut terutama pada Paskah, Natal, dan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Selain kota di Pulau Jawa, Pemerintah Inggris juga memperingatkan warganya ketika berkunjung ke Sulawesi Tengah (Palu, Poso dan Tentena), Maluku (Ambon), dan Papua. Sebab, pada 1 Agustus 2011, empat orang terbunuh dan sejumlah orang luka-luka dalam serangan ke bus umum di distrik Abepura.

Minggu, 25 September 2011

Ketika Bom Mengusik Kedamaian Solo

SOLO, (Tribunekmpas)
By: Anto.


– Kebaktian di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Jebres, Solo, menjelang siang itu, hampir berakhir. Kerumunan jemaat dengan khidmat bersiap meninggalkan tempat duduk mereka masing-masing menuju pintu keluar, diiringi alunan paduan suara gereja. Namun siapa sangka, kedamaian itu dalam sekejap berubah menjadi kengerian.

Dentuman keras memekakkan telinga terdengar dari arah pintu gereja. Paduan suara Gereja Kepunton, Solo, berhenti bernyanyi. Hening sekejap, disusul dengan padamnya listrik. Beberapa jemaat berteriak bahwa sound system di gereja itu meledak. Namun tak lama kemudian, sebagian jemaat mulai menjerit-jerit. “Ada bom... ada bom...” kisah Anna Halim, salah seorang jemaat di gereja tersebut, Minggu 25 September 2011.

Anak-anak kecil lalu berlarian. Jeritan histeris bertaut-tautan dari arah pintu depan gereja. Situasi berubah kacau dan gaduh. Gembala gereja, Pendeta Yonathan Yap Setiawan, juga terlihat pucat dan panik. Ia segera mengatur evakuasi korban dan mendampingi korban ke rumah sakit. Sebagian besar korban dibawa ke RS Dr Oen Kandang Sapi yang hanya berjarak 2 kilometer dari gereja.

Anna mengatakan, ledakan bom terjadi di bagian depan gereja. Gereja Kepunton memiliki dua pintu – pintu samping dan pintu depan. Jemaat biasanya berkumpul sambil bersalam-salaman di bagian depan gereja. Anna sendiri selamat karena keluar dari pintu samping. Ia sudah berada di halaman parkir ketika bom gereja meledak.

Pendeta GBIS Kepunton, Wim Agwin, mengatakan bahwa pelaku menyelinap ke dalam gereja lewat pintu samping, sesaat sebelum kebaktian usai. “Lewat rekaman CCTV, pria yang diduga pelaku itu masuk dari pintu samping, lalu berjalan ke arah depan pintu, dan meledakkan diri di sana,” kata Pendeta Wim.

Rekaman CCTV itu serupa dengan kesaksian pemilik warung di samping gereja. Pemilik warung menuturkan, pria yang diduga pelaku pemboman dan kemudian tewas itu, berkeliaran mondar-mandir di samping gereja selama kebaktian berlangsung di dalam gereja.

Ledakan bom di Gereja Kepunton itu menyebabkan 2 orang tewas dan 19 jemaat terluka. Korban luka terkena lontaran material bom seperti mur, baut, dan paku. Sementara salah satu korban tewas adalah pelaku bom bunuh diri. Bagian dada ke bawah dari tubuh si pelaku yang belum teridentifikasi, hancur. Namun kepalanya utuh, dan wajahnya masih bisa dikenali dengan baik.

Satu korban tewas lainnya menghembuskan nafas terakhir dalam perawatan di rumah sakit. Kepala korban tertembus mur dari material bom. Korban tak berdosa itu masih sangat muda. Ia seorang pelajar putri berusia 15 tahun bernama Olivia Putri Yoeseni.

Presiden Geram

Tiga jam setelah peristiwa pemboman, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto segera menggelar rapat. Usai rapat, ia menggelar konferensi pers khusus. Ia menyampaikan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku kepala negara, sangat geram dengan tindakan biadab dan pengecut tersebut.

“Presiden mengutuk keras tindakan itu. Beliau memerintahkan untuk mencari dan menemukan siapa pelaku dan jaringannya. Presiden juga meminta masyarakat meningkatkan social awareness terhadap tindakan teror. Beliau memperingatkan, masih ada sekelompok orang atau individu yang rela mengorbankan diri dan orang lain untuk tujuan tidak jelas,” papar Djoko.

Menindaklanjuti instruksi Presiden untuk menangkap dan mengusut tuntas pelaku teror, kini kepolisian beserta jajaran aparat penegak hukum lainnya terus melakukan penyisiran dan penyelidikan terhadap pelaku pemboman, dan jaringan yang mungkin berada di belakangnya. Polisi menginvestigasi, apakah pelaku bisa dikaitkan dengan rangkaian peristiwa pemboman sebelum ini atau tidak.

Di sisi lain, Walikota Solo Joko Widodo meminta masyarakat Solo tetap tenang. “Saya berharap masyarakat tetap menjaga ketenangan, sambil terus waspada. Mari pelihara konstruksi bangunan kebersamaan dan toleransi untuk ketenangan republik ini,” kata pria yang akrab disapa Jokowi itu.

Bom di Solo menambah deretan peristiwa pemboman yang terjadi di tanah air. Beberapa waktu lalu, bom juga mengoyak ketenangan Cirebon. Bom itu bahkan meledak di tengah-tengah keberadaan aparat tenaga hukum, tepatnya di Masjid Mapolres Cirebon. Bom meledak usai ibadah salat Jumat.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Anshor, Nusron Wahid, turut mengecam keras peristiwa pemboman di Gereja Kepunton. “Lagi-lagi tindakan seperti ini terjadi. Sungguh biadab dan tidak bisa ditolerir. Tindakan ini merusak martabat dan kebhinnekaan Indonesia,” kata Nusron. Ia menambahkan, GP Ansor akan siaga I menjaga berbagai tempat ibadah di Solo.

Aksi Sporadis?

Mantan Komandan Jamaah Islamiyah untuk Asia Tenggara, Nasir Abas, berpendapat bahwa aksi bom bunuh diri di Gereja Kepunton, Solo, tidak jauh berbeda dengan bom bunuh diri yang terjadi di Masjid Mapolres Cirebon pada 15 April 2011 lalu.

“Mereka lebih pada kelompok kecil yang beraksi secara sporadis. Mereka biasanya merekrut sendiri anggotanya. Jumlahnya paling banyak hanya tiga orang saja,” kata Nasir. Ia bahkan berani memastikan, pelaku lainnya masih berada di wilayah Solo.

“Melihat dari bom Cirebon, saya lihat pelakunya tidak jauh dari situ, masih di daerah Solo dan sekitarnya. Pelaku dapat mengetahui dengan pasti lokasi dan waktu yang tepat, sehingga dia tidak perlu lagi menyesuaikan diri dengan lingkungan dan lokasi sekitar,” papar Nasir.

Pemilihan Solo sebagai lokasi, ujar Nasir, karena pelaku tidak punya banyak dana untuk melakukan aksinya. “Dia hanya cari perhatian. Lain halnya jika melakukan pemboman di kota besar seperti Jakarta. Pelaku harus mengeluarkan dana besar dan akomidasi yang tidak sedikit,” kata dia.

Anis: Reshuffle Salah Pilih Atau Salah Urus

BALI, (Tribunekompas)
By: Siti. N.


– Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan kabinet menuai pertanyaan tajam dari Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta. Anis mempertanyakan kebijakan reshuffle yang dilakukan SBY.

“Ini (reshuffle) karena salah pilih atau salah urus?” sindir Anis, di Denpasar, Bali, Minggu 25 September 2011.

Anis heran dengan kepimpinan Presiden SBY. Dulu, katanya, ketika Soeharto masih berkuasa, pergantian menteri itu hanya melalui sambungan telepon saja. Namun saat ini, menteri yang akan bergabung dalam kabinet harus melalui seleksi ketat.

“Sebab di kabinet ini saja yang begitu ketat, melalui fit and proper test, tetapi paling sering juga digantinya. Sampai-sampai ada pakta integritas antara Menteri dengan Presiden. Seleksi ketat, perubahan paling sering,” kata Anis.

Presiden SBY mengisaratkan akan merombak kabinetnya. Sejumlah nama disebut-sebut bakal di-reshuffle, dan lainnya akan dirotasi. Namun, meski Yudhoyono menyiratkan reshuffle dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober, namun PKS belum diajak bicara soal itu.

PKS sendiri, kata Anis, hingga saat ini belum dihubungi terkait rencana reshuffle tersebut. Bagi PKS, di dalam atau di luar pemerintahan sama saja. Kendati demikian, Anis menyiratkan optimisme jika PKS terhindar dari rencana reshulffe yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pasalnya, tambah dia, PKS memiliki kontrak eksklusif dengan Presiden yang tak dimiliki partai-partai lain. Sayang, ia tak mau menyebutkan kontrak eksklusif yang dimaksudnya itu. “Itu semua tentang power set lah. Kami yakin PKS aman,” jawab dia singkat.

ICW Minta Mendiknas Diganti

JAKARTA,(Tribunekompas)
By: Parman.

- Indonesia Corruption Watch (ICW)mendesak Pr esiden Susilo Bambang Yudhoyono mengganti Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh. Menteri Nuh dinilai gagal mengatasi berbagai maalah di dunia pendidikan Indonesia.

"Kami mendukung bila beliau diganti," ujar Koordinator Divisi Monitoring Layanan Publik ICW, Febri Hendri, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu malam, 25 September 2011.

Menurut Febri, sejak diangkat di kabinet Indonesia Bersatu jilid II tahun 2009 lalu, kinerja Muhammad Nuh selaku orang nomor satu di Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan kesalahan mendasar yang meliputi kebijakan dan lemahnya kepemimpinan. "Banyak sekali persoalan selama beliau memimpin dan ini telah merugikan masyarakat," kata dia.

ICW mencatat, berbagai kekeliruan dan masalah muncul di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional selama Muhammad Nuh memimpin.

Masalah-masalah tersebut antara lain: sertifikasi guru yang tidak mampu meningkatkan kualitas pengajaran guru, ujian nasional, penyaluran dana bos yang kerap terlambat, penerimaan siswa baru, mahalnya pendidikan saat penerimaan siswa baru, tata kelola perguruan tinggi yang otoriter, hingga soal tata kelola Kementerian Pendidikan yang buruk dan terindikasi korupsi.

Hal senada disampaikan oleh Perwakilan Koalisi Pendidikan, Jimmy Paat. Menurut Jimmy, selama dua tahun kepemimpinan Muhammad Nuh, banyak sekali masalah pendidikan yang tak kunjung diselesaikan.

"Soal tawuran yang melibatkan siswa dengan kalangan jurnalis beberapa waktu lalu merupakan puncak adanya persoalan serius dari institusi pendidikan. Kenapa tawuran di bulungan tidak bisa diatasi? Apa yang dilakukan oleh Kemendiknas kita?," ujarnya.

Jimmy berharap Presiden segera mengambil tindakan tegas dengan mengganti Menteri Pendidikan. Sebab jika tidak, maka dikhawatirkan menghambat target pendidikan nasional seperti akses pendidikan yang murah dan mudah serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. "SBY harus berani lakukan evaluasi terhadap Mendiknas," pungkasnya.

Puluhan Ribu Penonton Penuhi Sirkuit Marina Bay

SINGAPURA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Puluhan ribu penonton balap mobil Formula 1 mulai membanjiri kawasan Marina Bay, tempat diselenggarakannya balapan Grand Prix Singapura. Mereka terlihat mengular menuju pintu masuk sirkuit. Penonton harus berjalan sekitar dua kilometer dari kendaraan hingga ke tempat berlangsungnya balapan.

Tempo yang akan menyaksikan balapan ini harus berjalan dari pusat perbelanjan Marina Square menuju gate 7. Di sepanjang jalan, terlihat penonton mengenakan atribut tim kesayangannya.

Setelah tiket diperiksa, petugas mempersilahkan penonton untuk masuk. Dari gerbang, penonton harus menuruni tangga sebelum berjalan sekitar 500 meter menuju tempat duduk masing-masing. Bangku ini menyerupai tempat duduk yang ada di stadion sepak bola.

Dari ribuan penonton itu, beberapa orang datang dari Indonesia. Benyamin, 43 tahun, penonton asal Indonesia mengaku terkejut dengan suasana di dalam Sirkuit Marina Bay. "Pemandangannya luar biasa, lebih-lebih jika mendengar suara jet darat lewat," katanya. Ia datang bersama istri dan anaknya.

Tiara Astuti, istri Benyamin, mengatakan ini pertama kalinya nonton langsung F1 Singapura. "Wow, perpaduan pantai, gedung bertingkat sangat memukau,” katanya. Sedangkan anaknya, Juwita sangat senang meski harus izin dari sekolah. "Saya dukung tim McLaren,” kata pelajar kelas 4 di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara itu.

Mereka datang k Singapura sejak Jumat lalu menggunakan Garuda dan akan kembali ke Jakata pada Selasa pekan depan.

Seorang warga Indonesia lainnya, Aria Perdana, Mahasiswa UI yang datang bersama 4 temannya mengaku takjub. ''Kapan Indonesia bisa menggelar event serupa ini," katanya. Pria berusia 18 tahun ini terlihat menggunakan baju merah tim Ferrari. "

Inilah Alasan PSSI Memenangkan Kubu Muhamad Nur

MALANG, (Tribunekompas)
By: Soewardi.


- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memenangkan kubu Ketua Yayasan Arema Muhamad Nur berdasarkan kelengkapan dokumen legalitas yayasan dan PT Arema Indonesia yang diajukan Muhamad Nur.

Menurut Sihar Sitorus, Anggota Komite Eksekutif PSSI merangkap Ketua Komite Kompetisi PSSI, dari data-data legalitas yang diserahkan Muhamad Nur bisa terlihat urutan riwayat yayasan dan perseroan secara rinci sejak berdiri pada 11 Agustus 1987 sampai sekarang.

“Semua dokumen bisa dipertanggungjawabkan keasliannya dan yang terpenting kami bisa mengetahui urutan sejarah atau riwayat yayasan dan PT Arema Indonesia,” kata Sihar, Minggu siang, 25 September 2011.

Pengakuan PSSI terhadap pengelolaan Arema Indonesia oleh Muhamad Nur tertuang dalam surat bernomor 1698/AGB/152/IX/-2011 tanggal 23 September 2011 tentang Status Klub Arema Indonesia, yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Tri Goestoro. Pengakuan PSSI dibuat berdasarkan rapat Komite Eksekutif di Jakarta pada Kamis, 22 September 2011.

Bukti-bukti yang meyakinkan PSSI antara lain surat pengunduran diri Darjoto Setyawan dari jabatan Pembina Yayasan Arema yang bertanggal 8 Agustus 2009 (efektif mundur per 8 September 2009), surat pengunduran diri Mudjiono Moedjito dari jabatan Sekretaris Yayasan Arema tanggal 2 Agustus 2010, dan surat pengunduran diri Rendra Kresna dari jabatan Bendahara Yayasan Arema yang bertanggal 25 Oktober 2010—pada 6 Februari 2010 Rendra melepas jabatan manajer tim.

Dengan mundurnya Darjoto, Mudjiono, dan Rendra praktis tinggal Muhamad Nur yang mengendalikan yayasan. Dengan demikian, secara hukum, usulan pemecatan sementara Muhamad Nur dari jabatan Ketua Yayasan Arema oleh Pengawas Yayasan Arema Bambang Winarno pada Selasa (14/6) dan kemudian disetujui Rendra Kresna pada akhir Juni lalu tidak sah.

Keputusan PSSI pun diperkuat surat pengunduran diri Gunadi Handoko selaku Direktur Utama PT Arema Indonesia pada Selasa, 9 Maret 2010. Praktis, di jajaran direksi tinggal Siti Nurzanah sebagai direktur.

“Dari dokumen direksi, sampai Pak Gunadi mundur, tak pernah diadakan RUPS (rapat umum pemegang saham) perseroan untuk mengangkat pejabat direksi yang baru; belum ada bukti pengesahan Iwan Budianto (sebagai direktur utama perseroan). Struktur direksi terakhir tinggal Bu Siti Nurzanah. Dari dokumen yayasan juga belum ada bukti yang meyakinkan bahwa Pak Rendra sah jadi pembina,” kata Sihar.

PSSI makin yakin mengakui manajemen Arema di bawah Muhamad Nur setelah Pengadilan Negeri Malang yang mengabulkan permohonan Pengesahan Pendiri Yayasan yang diajukan Lucky Adrianda Zainal. Penetapan itu tertuang dalam Turunan Penetapan Perdata No. 140/Pdt.P/2011 PN Malang tanggal 6 Juli 2011.

“Dari dokumen-dokumen yang diajukan Pak Nur lebih berjenjang. Maksudnya, kami bisa merunut riwayat yayasan dan perseroan. Sedangkan kubu yang lain terlihat sangat aktif dalam tiga bulan terakhir dalam hal melengkapi legalitas baik di tingkat yayasan dan perseroan,” kata dia, seraya menegaskan keputusan PSSI tak dilatarbelakangi kedekatan Muhamad Nur dengan konsorsium Liga Primer Indonesia.

Sedangkan menyangkut keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.01.10-29039 tahun 2011—keluar 14 September dan diterima kubu Rendra pada 20 September—yang ditujukan pada Notaris Eko Handoko Widjaja, yang intinya antara lain menyetujui penetapan Iwan Budianto sebagai direktur utama PT Arema Indonesia, merupakan hal yang terpisah.

Sihar mempersilakan kubu yang tak puas dengan keputusan PSSI untuk mengajukan keberatan ke pengadilan. “Silakan ke pengadilan atau tanyakan kepada notaris yang mengurus dokumen-dokumen itu.”

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Aidir Amin Daud, membenarkan adanya persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan yang menetapkan Iwan Budianto sebagai Direktur Utama PT Arema Indonesia.

Aidir mengetahui masalah dualisme kepengurusan Arema. Namun, bekas wartawan itu menegaskan, Kementerian Hukum hanya melayani dan memproses dokumen-dokumen yang diajukan. Ketika dokumen-dokumen itu bisa dipertanggungjawabkan sebagai dokumen yang otentik atau sah, maka sudah sewajarnya bila Kementerian Hukum memberikan persetujuan. Istilahnya, Kementerian Hukum hanya melakukan verifikasi administrasi.

“Lalu masalahnya apa? Kalau ada pihak yang tak puas atas keputusan itu, silakan ke pengadilan atau tanyakan pada notaris yang menyusun dokumen-dokumen itu,” kata Aidir kepada.

Bom Gereja Kepunton Mirip Bom Cirebon

SOLO, (Tribunekompas)
By: Wiwik. B./Anto

Photo: Pelaku bom bunuh diri.

- Bom bunuh diri yang meledak di Gereja Bethel Injil Sepenuh Kepunton, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah diduga mirip dengan bom yang meledak di Masjid Mapolres Cirebon beberapa waktu lalu.

Indikasinya, bom kategori low explosive dan isinya paku dan baut. "Mirip seperti di Cirebon. Isi bom paku dan baut," jelas salah seorang petugas olah tempat kejadian perkara yang menolak disebutkan namanya, Minggu, 25 September 2011 sore.

Paku dan baut itulah yang melukai jemaat yang usai melakukan kebaktian di gereja. Paku dan baut juga ditemukan bertebaran di sekitar gereja. Polisi melingkari pecahan paku dan baut dengan garis putih.

Sementara untuk kondisi pelaku, dia menyebut bagian dada dan perut hancur. Namun dada ke atas masih utuh. Diduga, kata penyidik, bom ditaruh di depan perut pelaku.

Sebelumnya Menko Polkam Djoko Suyanto mengatakan, tim penyidik sedang mengumpulkan siapa pelaku, jaringannya." Kami mengungkap dari puzzle demi puzzle," kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto didampingi Kepala BIN Sutanto dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Ahad 25 September 2011.

Menurut Djoko, usai kejadian ia langsung berkomunikasi dengan Presiden dan Kepala Polres Jenderal Timur Pradopo. Presiden meminta pelaku segera diidentifikasi melalui data yang dimiliki pihak kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Djoko juga meminta rakyat tak boleh lengah dalam setiap situasi serta meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat. "Bahwa masih ada orang, sekelompok orang, yang masih rela mengorbankan diri sendiri dengan tujuan yang tidak jelas dan mengorbankan orang lain," ujarnya.

Hingga saat ini pemerintah baru menegaskan dua korban yang tewas akibat peristiwa bom bunuh diri dan beberapa korban luka-luka.

Jumat, 23 September 2011

DPR-RI Tetapkan Anggaran Lembaganya Tahun 2012 Rp.3,5 Triliun

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy
.

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menetapkan Anggaran DPR RI Tahun 2012 sebesar Rp.3,5 Triliun terdiri kebutuhan Satuan Kerja Dewan dan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal. “Anggaran DPR RI Tahun 2012 untuk mendukung pelaksanaan program satuan kerja yaitu Satker Dewan dan Satker Setjen,” kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Indrawati Sukadis.

Dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie, Jum’at (8/4), di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta. Indrawati Sukadis menyampaikan laporan BURT tentang rancangan anggaran DPR RI Tahun 2012, kebutuhan satker Dewan sebesar 1,961 Triliun, yang terdiri dari program pelaksanaan fungsi legislatif sebesar 541 Milyar, program pelaksanaan fungsi anggaran Rp.38,5 Milyar, pelaksanaan fungsi pengawasan 255 Milyar, dan program penguatan kelembagaan sebesar 1,126 Trliiun.

Selanjutnya, Indrawati politikus dari Fraksi Partai Demokrat itu, memaparkan untuk kebutuan satker Setjen sebesar 1,5 Triliun, yang terdiri dari dukungan menagemen dan pelaksana tugas teknis lainnya sebesar 199 Milyar, serta peningkatan sarana dan prasarana sebesar 1.3 Triliun.

Selain itu Indrawati juga menyampaikan jumlah usulan Rancangan Undang-Undang Tahun 2010 yang telah diajukan oleh seluruh Alat Kelengkapan Dewan sejumlah 76 RUU, yaitu RUU yang merupakan usul inisiatif DPR sebanyak 35, RUU usul inisiati Pemerintah sebanyak 26, dan RUU ratifikasi dan pemekaran sebanyak 15.

Indrawati Sukadis berharap dengan besarnya anggaran ini kinerja lembaga DPR RI dapat lebih baik, dengan diiringi komitmen seluruh alat kelengkapan Dewan untuk mewujudkan anggaran yang efektif, efesien, transparan dan akuntabel dalam memenuhi amanat aspirasi rakyat.

Penyebab Keracunan Seratusan Anggota FPI Belum Diketahui

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.


- Kepolisian Sektor Setiabudi belum mengetahui kandungan yang terdapat dalam makanan yang membuat beberapa anggota Front Pembela Islam (FPI) keracunan setelah berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 22 September 2011.

"Hasil penelitian makanan ada di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Saya belum tahu," kata Kepala Kepolisian Sektor Setiabudi, Komisaris Aries Syahbudin saat dihubungi, Jumat, 23 September 2011.

Polisi, kata Aries, masih belum bisa memastikan asal makanan itu karena beberapa korban keracunan masih belum bisa dimintai keterangan lengkap. Pasalnya, korban masih dirawat di beberapa rumah sakit. Kasus itu sendiri, terang Aries, akan diserahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilanjutkan ke Polda Metro Jaya.

"Kasusnya kan lintas wilayah karena korbannya tersebar di wilayah-wilayah lain. Jadi akan diserahkan ke Polda. Tapi belum tahu kapan mulai diserahkan. Sekarang masih di Polsek," ujar Aries.

Aries juga belum bisa merinci jumlah korban keracunan kemarin. "Kemarin yang lapor ke Polsek hanya tiga orang," ujar Aries.

Menurut Ketua FPI DKI Jakarta, Habib Selon, ada 120 anggota FPI yang keracunan akibat makanan kemarin. Korban-korban itu, katanya, dirawat tersebar di rumah sakit yang ada di lima wilayah DKI.

Selon mengaku sudah mengantongi pihak yang diduga memasok makanan kepada anggotanya. Namun ia enggan menyebut identitas pemasok makanan itu. "Pihak yang kami duga sudah kami laporkan ke polisi. Kami juga sudah lakukan investigasi, menelusuri pemberi makan itu," Selon melanjutkan.

Pertemuan Wartawan dan SMA 6 di Dewan Pers Tertutup

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Parman.


- Perwakilan dari SMA Negeri 6 dan perwakilan dari wartawan bergantian bertemu dengan dewan pers di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 23 September 2011. Dewan Pers mengawali pertemuan dengan kepala sekolah, perwakilan murid dan Komite Sekolah SMA Negeri6. Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 14.30 itu berlangsung tertutup dan berakhir dua jam kemudian sekitar pukul 15.30.

Usai pertemuan dengan SMA Negeri 6, Dewan Pers menggelar pertemuan dengan wartawan. Rencananya, jika memungkinkan, usai pertemuan ini, kedua belah pihak terkait akan dipertemukan untuk mediasi.

Pertemuan buntut dari persoalan antara SMA Negeri 6 dengan wartawan. Jumat, 16 September 2011. Juru Kamera Oktaviardi mengungkapkan dirinya dipukuli puluhan siswa SMA Negeri 6 usai merekam aksi tawuran SMA Negeri 6 dengan SMA 70. Dalam peristiwa tersebut, kaset peliputannya dirampas. Tiga hari setelah kejadian, Senin siang, 19 September 2011, wartawan menggelar aksi damai yang berujung pada bentrokan dengan siswa SMA Negeri 6.

Sejumlah wartawan yang meliput kejadian, sempat diberi waktu untuk mengambil gambar di sela dua pertemuan itu, namun pihak SMAN 6 sudah tak berada di dalam ruangan. "Perwakilan SMA Negeri 6 menunggu di ruangan lain," kata seseorang dalam ruangan.

Toko Buku Dirampok, Rp 50 Juta Raib

BEKASI, (Tribunekompas)
By: Kamaruddin.

- Komplotan perampok menjarah uang tunai sebesar Rp 50 juta dari brankas toko buku Intermedia di Jalan Pramuka 26B, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jumat, 23 September dini hari.

Menurut Kepala Kepolisian Sektor Bekasi Timur Komisaris Yana Darmayana, perampokan toko buku terjadi antara pukul 02.30-03.00 WIB. "Pelaku membawa senjata tajam, jumlahnya lebih dari dua orang," kata Yana kepada wartawan di Bekasi.

Saat beraksi, para perampok menyandera dua petugas kebersihan yang sedang tidur di ruang istirahat toko buku. Korban adalah Mahmud, 20 tahun, dan Minanto, 18 tahun, keduanya diikat tangan dan kakinya menggunakan tali rafia dan mulutnya disumpal celana dalam agar tidak berteriak.

Setelah melumpuhkan kedua korban, para pelaku masuk kantor administrasi yang berada di lantai dua toko itu. Pelaku merusak dua brankas dan membuka paksa lemari besi serta menjarah semua isinya berupa uang tunai. "Sepertinya memakai linggis," Yana menjelaskan alat yang dipakai perampok membongkar lemari besi.

Setelah menjarah uang, pelaku kabur dan kedua korban dibiarkan terikat. Mahmud dan Minanto berhasil melepaskan ikatannya beberapa saat kemudian. Mereka lalu melaporkan perampokan tersebut kepada pengelola toko buku yang kemudian melapor ke polisi.

Menurut Yana, aksi perampokan mencurigakan. Sebab, kunci gembok yang dirusak berada di bagian dalam pintu toko buku. Artinya, kata dia, pelaku bersembunyi di dalam toko lalu membuka paksa gembok saat dini hari. "Atau bisa jadi ada keterlibatan orang dalam, ini yang masih kami dalami," ujarnya.

Rapat Paripurna DPRD Depok Bahas Tiga Raperda

DEPOK, (Tribunekompas)
By: Tommy.

- Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Wakil Walikota Depok, Sekda Kota Depok, Muspida, Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Depok, serta 38 anggota DPRD Kota Depok digelar di Kantor DPRD Kota Depok, Kamis (22/9).

Dalam rapat paripurna tersebut beragendakan tentang, pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Depok terhadap RAPBD perubahan TA. 2011, jawaban Walikota Depok terhadap pandangan umum para Fraksi DPRD Kota Depok serta persetujuan DPRD Kota Depok terhadap 3 Raperda Kota Depok.

Ketiga Raperda tersebut adalah, satu, Raperda Kota Depok tentang RPJMD Th. 2011-2016. kedua, Raperda Kota Depok tentang izin pemanfaatan ruang dan ketiga adalah, Raperda Kota Depok tentang izin perubahan atas Perda No. 7 Th. 2003 tentang izin usaha jasa konstruksi.

Dalam rapat tersebut DPRD Kota Depok menyetujui ketiga Raperda berdasarkan keputusan DPRD Kota Depok No. 3 Th. 2011 tentang persetujuan DPRD terhadap 3 Raperda. Walikota Depok Nur Mahmudi Isma'il menyatakan berterimakasih kepada DPRD Kota Depok yang telah menyetujui ketiga Raperda tersebut dan berharap akan menjadi payung hukum bagi Pemerintah.

"Saya sangat berterima kasih, ini semua untuk kemajuan kota Depok yang kita cintai,"kata Nur Mahmudi.

Walikota juga berterimakasih atas pandangan umum para Fraksi DPRD Kota Depok terhadap RAPBD perubahan TA. 2011 dan akan menjadikan pandangan tersebut sebagai bahan masukan bagi kesempurnaan RAPD TA. 2011.

Kamis, 22 September 2011

SBY: Reshuffle Sebelum 20 Oktober

JAMBI, (Tribunekompas)
By: Leo.


- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memastikan akan melakukan reshuffle (perombakan kabinet) sebelum 20 Oktober 2011 atau sebelum usia pemerintahannya memasuki tahun kedua sejak 2009.

"Bulan depan akan genap kabinet Indonesia Bersatu II berusia dua tahun, sehingga dengan pola pikir seperti itu evaluasi separuh jalan" kata Presiden SBY saat membuka Munas Persatuan Tarbiyah Islamiyah di Jambi, Kamis 22 September 2011 malam." Saya mesti mengatakan sekarang saat yang tepat melakukan penataan kembali atas kabinet yang saya pimpin, karena saya ingin tiga tahun mendatang memiliki kinerja yang baik,"

Menurut Presiden, perombakan kabinet itu didasarkan atas pertimbangan rasional, merujuk pada kinerja dan integritas. Termasuk pada penilaian objektif dan sesuai dengan tantangan kabinet tiga tahun mendatang.

"Prinsip right man dan right place. Beberapa menteri mungkin sudah cukup" kata SBY. " Saat ini diperlukan pejabat baru sesuai tantangan tiga tahun mendatang"



Karena itu, SBY meminta semua pihak memberi kesempatan kepadanya untuk menyusun komposisi kabinet, sesuai kewenangan konstitusi yang dimilikinya. Saat ini, kata SBY, banyak figur-figur baik yang langsung atau tidak langsung menyatakan kesiapannya masuk ke jajaran kabinet. Namun, Presiden mengatakan akan menilai secara objektif kemampuan apakah tepat menduduki jabatan yang dibutuhkan.

"Saya tahu banyak yang akan jadi menteri, banyak yang sampaikan minatnya pada saya baik langsung ataupu tidak langsung" kata SBY. "Itu tidak dilarang tetapi tentu tidak baik kalau kita berpikiran bongkar habis dan (berpikiran-red) yang penting gantian padahal tujuan tidak jelas,"

SBY menambahkan, "Saya mohon pengertian, dengan demikian kabinet bisa terus lanjutkan tugas efektif menuju 2014 terbuka kompetisi di antara calon pemimpin dan doakan para calon pemimpin itu bisa berkompetisi dengan baik."

Amerika Serikat Bangun Pangkalan Jet Tanpa Awak di Afrika

AS, (Tribunekompas)
By: Tommy.


Amerika Serikat membangun pangkalan jet tempur tanpa awak di Etiopia, Seychelles, dan Jazirah Arab lainnya untuk menghadang serangan teroris.

Pangkalan ini merupakan bagian dari salah satu gugus tugas militer Amerika Serikat di Afrika yang bertugas menangkal serangan kelompok teroris, terutama Al-Qaidah, serta melakukan kegiatan mata-mata.

Laporan Washington Post menyebutkan, salah satu pangkalan tersebut sangaja dibangun di Etiopia, sekutu dekat Amerika Serikat di Afrika. Pangkalan berikutnya didirikan di Seychelles, negara bekas jajahan Prancis, setelah armada berjuluk "hunter-killer" ini efektif melakukan patroli langit di Somalia.

Selama ini, pesawat tanpa awak itu diterbangkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di Djibouti yang digunakan untuk menghadang gerakan teroris di Somalia dan Yaman.

"Kami belum begitu mengenal para pemimpin yang berafiliasi dengan Al-Qaidah di Afrika," kata seorang pejabat Amerika Serikat kepada Wall Street Journal.

Gerakan Al-Qaidah yang telah berlangsung selama 10 tahun di daerah tak bertuan di Somalia sulit terendus. Mereka bergabung dengan kelompok pemberontak Islam garis keras untuk merebut kekuasaan negara.

Untuk menepis gerakan radikal di sana, pasukan Etiopia menginvasi Somalia pada 2006 dengan dukungan intelijen, logistik, dan keuangan Amerika Serikat. Namun, kedatangan serdadu Etiopia mendapatkan perlawanan sengit al-Shahaab, kelompok militan Islam di Somalia yang didukung oleh Al-Qaidah dan kelompok jihad lainnya sehingga serangan Etiopia gagal total.

Operasional OJK, Pemerintah Ajukan Anggaran Rp 304 Miliar

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Parman.

- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan mengajukan anggaran pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tahun fiskal 2012 sebesar Rp 304,8 miliar. "Ini untuk optimalisasi berdirinya OJK," kata Ketua Bapepam-LK Nurhaida saat rapat kerja dengan Komisi Keuangan, DPR, Kamis 23 September 2011.

Ia mengatakan pengajuan anggaran persiapan pembentukan OJK menampung belanja jasa konsultan sebesar Rp 50 miliar yang sudah dianggarkan sebelumnya. Yang di dalamnya sisa kebutuhan anggarannya diusulkan melalui pengajuan inisiatif baru dalam APBN mendatang. "Kebutuhan anggaran untuk OJK tergantung pada hasil pembahasan RUU OJK antara pemerintah dan DPR," ujarnya.

Nurhaida menegaskan jika pembentukan OJK tidak disepakati, alokasi anggaran yang sudah ada dan sudah disahkan akan ditiadakan dan nantinya dimasukkan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran. "Nanti tergantung dari pembahasan RUU OJK-nya."

Dalam pemerinciannya, pengajuan anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Dewan Komisioner sebesar Rp 28,8 miliar. Sebanyak Rp 12 miliar untuk tim transisi pembentukan OJK honorarium, beban operasional, serta tenaga outsourcing dan ahli Tim Transisi Pembentukan OJK. Rp 130 miliar untuk jasa konsultasi IT, Rp 10 miliar untuk database kolaborasi sistem informasi perbankan, dan Rp 20 miliar untuk sosialisasi dan edukasi. "Komisi setuju dengan pengajuan tersebut," ujar Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi Keuangan.

Pemerintah Ingatkan Badan Anggaran DPR

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Pemerintah tetap akan menunggu kesiapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012. "Kami masih tunggu karena ini masih proses internal di DPR," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo, usai rapat kerja dengan Komisi Keuangan DPR, Kamis, 22 September 2011.

Herry mengingatkan Dewan agar mempertimbangkan waktu pembahasan RAPBN yang sudah harus disahkan Oktober mendatang.
Kementerian Keuangan menegaskan akan tetap menunggu undangan pembahasan RAPBN 2012. Kemarin, Rabu, 21 Agustus, Badan Anggaran memutuskan tidak akan membahas APBN 2012 sampai batas waktu yang belum ditentukan. "Partner pemerintah dalam pembahasan ini Badan Anggaran," kata Herry.

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menghentikan sepihak pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Keputusan tersebut diambil setelah Badan Anggaran melakukan rapat tertutup dI Gedung MPR/DPR. Rapat internal tersebut awalnya berencana membahas persiapan Panitia Kerja dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat satu Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012. Alasan penundaaan karena pimpinannya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Badan Anggaran sendiri sudah merencanakan pebahasan asumsi dasar, pendapatan, defisit, dan pembiayaan anggaran dengan pemerintah. Rencananya pembahasan akan dimulai pada 21 sampai dengan 26 September 2011 di Ruang Rapat Griya.

Dolfi Ofp, anggota Badan Anggaran dari Fraksi PDI-P, mengatakan penundaan ini akan dilakukan sampai ada kejelasan hukum sah atau tidaknya pembahasan RAPBN yang dilakukan Badan Anggaran. "Kami ingin mempertanyakan balik apakah salah pembahasan APBN selama ini. Jangan sampai semua anggota Badan Anggaran disebut melangar undang undang," ujarnya di sela rapat Badan Pengelola Jaminan Sosial.

Dolfi menegaskan Badan Anggaran meminta pimpinan Dewan mempertanyakan hal tersebut kepada penegak hukum khususnya KPK karena ada perbedaan persepsi menyangkut pembahasan APBN. KPK, kata Dolfi, menilai pembahasan di Badan Anggaran hanya fokus pada usulan pada pemerintah. Nota keuangan sebagai referensi utama. "Kalau itu acuannya, siapa yang mau membahas APBN?" katanya.

Diperiksa KPK Seharusnya Tak Ganggu Badan Anggaran Bahas APBN

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.


- Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, meminta Badan Anggaran tidak menggantungkan pembahasan APBN 2012 terlalu lama. Ia mengatakan, sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya sadar bahwa APBN merupakan hal penting untuk mensejahterakan rakyat.

"Di satu sisi harus ada kepastian hukum terhadap APBN, APBN itu untuk seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai yang dilakukan (Badan Anggaran) mengganggu," ujarnya ketika ditemui wartawan di Gedung MPR/DPR, Kamis, 22 September 2011.

Ia pun mengimbau aksi mogok Badan Anggaran ini tidak terlalu lama dilakukan. "Jangan lama-lamalah, satu-dua hari cukup."

Menurut Nasir, ia memahami emosi para rekannya di Badan Anggaran. Menurut informasi yang diterimanya, para pimpinan Badan Anggaran tak terima karena dalam pemeriksaan penyidik KPK melayangkan pertanyaan yang cenderung menuding. "Ditanya apakah menerima aliran dana, dan sebagainya. Seolah-olah dalam bahasa kasarnya, lu pencuri," ujar Ketua DPP PKS Bidang Hukum dan Keamanan ini.

Kendati demikian, ia mengimbau KPK menindaklanjuti terus soal keterlibatan Badan Anggaran jika memang memiliki cukup bukti. "Kalau memang ada bukti, silakan saja ditindaklanjuti," tuturnya.

Namun,ia meminta jangan sampai proses hukum di KPK mengganggu proses pembahasan APBN di DPR. "Jangan sampai dalam pembahasan (APBN) ini mereka tiba-tiba dipanggil," ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Anggaran DPR memutuskan memberhentikan pembahasan APBN 2012 bersama pemerintah. Alasannya, Badan Anggaran merasa kewenangannya diusik oleh KPK setelah empat pimpinannya diperiksa KPK, Selasa lalu, 20 September 2011. Mereka adalah Melchias Markus Mekeng, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, dan Olly Dondokambey.

KPK, seperti dikatakan ketuanya, Busyro Muqoddas, akan melacak aliran dana dari dua kasus korupsi yang sedang ditangani Komisi dan diduga sampai ke Badan Anggaram. Menurut dia, ada dua kasus yang sedang ditangani KPK dan diduga melibatkan Badan Anggaran. Pertama, kasus korupsi proyek wisma atlet SEA Games dan kasus dugaan suap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait proyek di kawasan transmigrasi senilai Rp 500 miliar.

Dalam kasus dugaan suap pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, nama Badan Anggaran disebut oleh tiga tersangka kasus ini, yakni I Nyoman Suisnaya, Dadong Irbarelawan, dan Dharnawati. Kepada penyidik KPK mereka membeberkan peran Iskandar Pasojo alias Acoz. Acoz ini disebut-sebut sebagai staf dari Wakil Ketua Badan Anggaran Tamsil Linrung.

Dadong menyebut Acoz bersama Ali Mudhori dan Sindu Malik pada April lalu datang ke kantor Kementerian dan menawarkan proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) untuk kawasan transmigrasi pada APBN-Perubahan 2011. Bahkan ketiganya menyampaikan adanya komitmen fee sebesar 10 persen dari proyek itu nantinya.

Lima persen dari proyek itu, kata Dadong, dibayar sebelum program tersebut ditetapkan yang diberikan ke Badan Anggaran. Lima persen sisanya dibayar setelah peraturan Menteri Keuangan ihwal program itu diterbitkan.