Minggu, 30 Oktober 2011

40 Titik Drainase Rusak, Tangerang Selatan Terancam Banjir

TANGERANG, (Tribunekompas)
By: Warto.


- Upaya pemerintah Tangerang Selatan untuk menyelesaikan perbaikan sistem saluran air sebagai upaya penganggulangan banjir nampaknya belum berhasil. Sebab, perbaikan belum selesai dilakukan, musim hujan sudah tiba sehingga sejumlah titik di wilayah Tangerang Selatan terancam banjir.

Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan, Judianto, mengakui bila masih banyak sistem saluran air (drainase) untuk penanggulangan bencana banjir belum seluruhnya tertangani.

Berdasarkan hasil identifikasi ada 51 titik rawan banjir dan baru 11 lokasi tahapan perbaikan rampung dikerjakan."Sisanya sebanyak 40 drainase yang kondisinya rusak berat dan sedang dalam proses pengerjaan. Ditargetkan akan selesai dalam kurun waktu tiga bulan ke depan," katanya akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, faktor penyebab sering terjadi banjir di pemukiman warga dan jalan akibat saluran-saluran air yang melintas dari hilir ke hulu tersumbat. Oleh karena itu, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 ini, telah digelontorkan dana segar sebesar Rp 30 miliar untuk penanganan masalah banjir dengan total sebanyak 100 pekerjaan. Sedangkan 11 titik rawan banjir yang telah selesai diperbaiki diyakini Judianto sudah dapat berfungsi lagi.

Saat disinggung apakah setelah seluruh drainase di daerah hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini bisa terbebas dari banjir. Judianto menegaskan, kegiatan revitalisasi drainase dan normalisasi anak sungai di saluran sekunder hanya berfungsi menekan dan mencegah seminim mungkin terhadap masalah pelik tersebut. Penanganan banjir menurutnya baru bisa diatasi bila sungai Pesanggrahan dan Krukut dilakukan pengerukan karena sendimen lumpur di kedua hulu ini sudah sangat tebal.

"Juga pembuatan tandon air yang rencananya dibangun di perumahan Bukit Pamulang Indah dan Pondok Maharta, Pondok Aren. Tapi kan anggarannya sampai trilyunan, sementara anggaran daerah sangat terbatas," kata Judianto.

Tunggakan Listrik di Yogyakarta Capai Rp 4,6 Miliar

YOGYAKARTA, (Tribunekompas)
By: Astri.


- Pelanggan listrik milik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai Rp 4,6 miliar. Ironisnya, penunggak terbesar justru pelanggan dari institusi pemerintah. Pemerintah Kota Yogyakarta menunggak Rp 700 juta untuk langganan listrik penerangan jalan umum. Begitu pula pemerintah kabupaten Sleman menunggak Rp 1,5 miliar juga untuk langganan listrik penerangan jalan umum.

"Hitungan itu merupakan tunggakan komulatif, ada 32 ribu rekening pelanggan yang belum membayar sampai hitungan pemakaian September 2011," kata Humas PLN Area Pelayanan Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta, Reffy Sangi, Ahad, 30 Oktober 2011.

Beberapa pelanggan dari institusi pemerintah diakui sering terlambat membayar tagihan listrik. Namun untuk pelanggan dari institusi pemerintah lainnya seperti Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo selalu tepat waktu dalam membayar tagihan biaya penggunaan daya listrik kepada PLN.

Selain institusi pemerintah yang terlambat bayar, para pelanggan yang belum membayar tagihan biaya listrik merupakan pelanggan dari rumah tangga, kantor swasta, hotel, dan pelanggan untuk institusi sosial. "Jadi pelanggnr yang telat bayar itu dari semua golongan tarif," kata dia.

Jumlah tunggakan Rp 4,6 miliar itu, kata Reffy, merupakan jumlah keseluruhan dari 32 ribu rekening pelanggan yang terlambat bayar. Bagi pelanggan yang terlambat bayar memang ada sanksi atau dendanya. Untuk rumah tangga jika terlambat bayar lebih dari tanggal 20 setiap bulan akan didenda sebesar Rp 3.000 per rekening.

"Itu sanksi telat bayar," tutur Reffi yang tidak mau menyebutkan jumlah denda bagi institusi pemerintah yang menunggak hingga miliaran itu.

Reffi mengatakan tunggakan tagihan rekening listrik itu cukup mengganggu cash-flow perusahaan. Termasuk pembiayaan untuk perawatan jaringan listrik.

PT PLN sejak tahun 2004 merupakan perusahaan pemegang kuasa usaha kelistrikan. Namun mulai tahun 2010, PLN menjadi perusahaan milik negara pemegang izin kelistrikan.

Dengan perubahan status itu, ia menambahkan, urusan tarif pihak PLN tidak dilibatkan, hanya dimintai pendapat. Tapi untuk keputusannya ada di pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Walhasil soal rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) pada awal 2012, PLN hanya menunggu keputusan kedua institusi birokratif dan legislatif itu. "Soal tarif listrik sekarang ini tergantung pada APBN, mau memberi subsidi berapa, kami tidak terlibat penentuan tarif," kata Reffy.

Menurut Farida Amalia, bagian pemasaran dan niaga PLN Area Pelayanan Jaringan Daerah Istimewa Yogyakarta, harga pokok produksi per 1 kilowatt hour (kWh) sekitar Rp 1.030. Sedangkan harga jual tertinggi per 1 kWh hanya Rp 790 saja. "Ada harga jual daya untuk sosial yang lebih murah per 1 kWh-nya," kata dia.

Warga Bangkok Mengungsi ke Resor-resor Wisata

BANGKOK, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Genangan banjir yang semakin tinggi memaksa ribuan orang meninggalkan ibu kota Thailand, Bangkok. Para pengungsi urban ini dilaporkan memadati kawasan-kawasan wisata, di antaranya Pattaya, yang terletak di selatan Negeri Gajah Putih. Warga Bangkok juga panik karena di sejumlah tempat dikabarkan bermunculan buaya dan ular berbisa.

Salah seorang pengungsi itu adalah Kongkrit Tangboonchu. Polisi berpangkat letnan kolonel itu rela membayar 28 ribu baht (sekitar Rp 8 juta) untuk menyewa resor di pantai wisata Hua Hin selama sebulan, setelah dua rumahnya di Bangkok terendam banjir. "Jika kami tetap tinggal di Bangkok, selain terisolasi, kami juga mengalami kelangkaan makanan dan air minum," ujarnya.

Demi alasan kemanusiaan, beberapa resor wisata pun memberlakukan diskon hingga 70 persen. Patcharin Sawetrat, Asisten Direktur Lembaga Pariwisata Thailand, mengimbau pengelola hotel agar memberi diskon kepada para pengungsi selama dua pekan hingga sebulan. "Terutama untuk hotel yang okupansinya masih rendah," katanya.

Banjir besar yang terjadi selama tiga bulan terakhir belum menunjukkan tanda-tanda surut. Air yang menggenangi 26 dari 77 provinsi ini mengakibatkan 377 orang tewas dan 10 ribu pabrik berhenti beroperasi. Korban sebagian besar berada di bagian utara dan tengah Thailand.

Banjir memasuki Bangkok akhir pekan lalu dan menggenangi kawasan-kawasan vital seperti bandar udara dan pusat pemerintahan. Perdana Menteri Yingluck Shinawatra telah memerintahkan tentara melindungi tempat penting tersebut serta berupaya mengalirkan air dari pusat kota dan sentra pertanian di tepi Bangkok. Tapi kini air dari Sungai Chao Praya sudah melampaui karung-karung pasir yang dipasang di gerbang kota hingga jalan masuk menuju Istana Kerajaan.

Badan meteorologi setempat mengeluarkan peringatan untuk warga di Thailand selatan, seperti Chumphon, Surat Thani, Songkhla, dan Pattani, agar bersiap menghadapi limpasan air. Hujan diperkirakan semakin deras dan bahaya banjir masih akan terjadi hingga 31 Oktober mendatang.

Pascabanjir, warga Bangkok kini juga menghadapi ancaman lain: buaya. Warga melaporkan banyak buaya yang masuk ke kompleks permukiman. Laporan ini ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota Bangkok. Mereka mengirim para pemburu buaya setelah menerima laporan banyak buaya dan ular bermunculan di beberapa wilayah banjir. "Kami mendengar laporan binatang-binatang itu bermunculan, sementara begitu banyak anak-anak bermain di genangan banjir," kata Annie Bodmer-Roy, juru bicara organisasi nirlaba Save the Children.

Bangkok Post melaporkan, selain Pattaya di Provinsi Chon Buri, para pengungsi menuju beberapa daerah lain seperti Provinsi Samut Songkhram, Nakhon Ratchasima, dan Phetchaburi. Kawasan-kawasan itu bisa ditempuh dengan bermobil beberapa jam.

Kabar Gembira, Tahun 2012, ATM Semua Bank Bakal Tersambung

JAKARTA,(Tribunekompas)
By: Parman.


- Direktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ronald Waas mengungkapkan Bank Indonesia dan penyedia jasa jaringan tengah merancang sistem interkoneksi antar seluruh Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang beroperasi di Indonesia. Targetnya, "Interoperabiltas 2012," kata dia saat dihubungi, Ahad, 30/10.

Selama ini, ada tiga penyedia jasa jaringan ATM yang beroperasi di Indonesia yakni jaringan ATM Bersama yang dikelola PT Artajasa Pembayaran Elektronis, Jaringan Prima yang dikelola PT Rintis Sejahtera, dan Jaringan Alto yang dikelola PT Daya Network Lestari. Ketiganya belum terhubung satu sama lain sehingga bank harus menjadi anggota lebih dari satu jaringan untuk bisa terkoneksi dengan seluruh bank di Indonesia.

Bank Indonesia berharap, setelah diberlakukannya sistem satu kali switching, transaksi antarbank bisa meningkat. "Sama seperti ketika interkoneksi antar provider (telekomunikasi seluler) dibuka, jumlah sms meningkat," ujarnya. Sistem ini, kata Ronald juga menguntungkan bank karena hanya perlu membayar biaya untuk satu kali switching agar bisa terkoneksi dengan semua bank.

Meski begitu, hingga kini belum diputuskan bagaimana teknis pengelolaan jaringan tersebut. Soal kemungkinan tiga perusahaan jasa interkoneksi bergabung, Ronald mengungkapkan, hal itu hanya satu dari sekian banyak kemungkinan. "Itu tergantung mereka," kata dia.

Sistem satu kali switching ini adalah implementasi dari National Payment Gateway (NPG) yang dirancang Bank Indonesia. Rencananya, Senin, 31 Oktober 2011, BI akan kembali bertemu dengan perusahaan penyedia jasa jaringan untuk membahas implementasi tersebut.

Koruptor Kini Tak Bisa 'Bebas Bersyarat'

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Angga.


- Mulai hari ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan kebijakan baru terkait narapidana kasus korupsi dan terorisme. Jika pada 19 Oktober lalu, kementerian telah memberlakukan penghentian sementara atau moratorium pemberian remisi maka mulai hari ini moratorium juga diberlakukan untuk pembebasan bersyarat.

“Per hari ini adalah kebijakan tidak memberikan pembebasan bersyarat kepada napi korupsi dan tertorisme,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Minggu 30/10 malam.

Namun, Denny memberikan pengecualian. “Remisi dan pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada pelaku yang bekerjasama mengungkapkan kasus korupsi (justice collaborator), misalnya Agus Condro,” katanya.

Untuk pelaku yang mau bekerjasama, lanjut Denny, yang bersangkutan harus mempunyai keputusan sebagai pelaku pelapor dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin belum bisa dimintai konfirmasi lewat telepon dan pesan singkat soal keterangan Denny terkait kebjiakan pemberhentian sementara remisi itu

Presiden PKS Akui Banyak Usulan Keluar Koalisi

MEDAN, (Tribunekompas)
By: Leo.


- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishak mengakui pihaknya banyak mendapatkan usulan dari kader, termasuk yang berada di daerah agar partai politik itu keluar dari koalisi.

"Persentasenya saya tidak hafal, tetapi cukup signifikan," katanya usai rapat kerja wilayah Dewan Pimpinan Wilayah PKS Sumut di Medan, Minggu.

Menurut Luthfi, pihaknya telah menampung semua aspirasi politik dan dinamika dari kader PKS terkait reshuffle yang dilakukan Presiden Yudhoyono tersebut.
"Seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dan diserahkan ke Majelis Syuro PKS untuk menentukan sikap politik dalam koalisi," katanya.

Pihaknya akan menaati jika Majelis Syuro memutuskan PKS keluar dari koalisi yang telah dibentuk dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) kedua, demikian juga dengan sebaliknya.

"Nanti, Majelis Syuro yang menentukan," katanya.

Ia mengatakan, banyaknya usulan untuk keluar dari koalisi itu disebabkan PKS dinilai tidak mendapatkan manfaat banyak dari mitra politiknya.
Hal itu dapat dimaklumi karena PKS justru pernah meraih kejayaan ketika tidak ikut dalam koalisi pada pemerintahan Presiden Megawati.
Setelah memutuskan untuk tidak ikut koalisi, PKS mampu meraih 45 kursi di DPR pada Pemilu 2004 atau mengalami peningkatan dibandingkan Pemilu 1999 yang hanya mendapatkan tujuh kursi.

Tanpa koalisi, PKS mampu menambah 38 kursi, katanya.
Namun ketika PKS ikut terlibat koalisi dalam KIB pertama, parpol tersebut hanya mendapatkan 57 kursi pada Pemilu 2009.
"Hanya meningkat 12 kursi. Jadi, wajar kalau ada yang mengusulkan keluar dari koalisi," katanya.

KY Teliti 100 Halaman Putusan Bebas Mochtar

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Komisi Yudisial telah menerima salinan putusan bebas Walikota Bekasi nonaktif Mochtar Mochammad pada Rabu, 26 Oktober 2011. Salinan putusan yang diterima KY dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung itu, akan diteliti 12 anggota tim ahli yang terdiri dari bekas hakim, akademisi dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Menurut Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh, salinan putusan yang akan diteliti itu tebalnya sekitar 100 halaman. Namun, dia belum mengetahui secara pasti kapan tim tersebut akan mulai bekerja.

Selain itu, kata Imam, KY tidak akan mengkaji soal putusan, melainkan hanya mengkaji hu­kum acaranya. “Misalnya, ada ti­daknya keterangan saksi yang di­abaikan oleh majelis hakim atau pelanggaran kode etik lainnya,” katanya kemarin kepada wartawan.

Imam menambahkan, setelah tim ahli sampai pada kesimpulan, langkah selanjutnya ialah pem­bentukan tim panel KY untuk me­nguji lebih dalam hasil penelitian itu. Namun, dia tak menyebutkan se­cara rinci berapa lama waktu yang dibutuhkan tim ahli untuk sampai pada kesimpulan.

“Po­kok­nya nanti saat tim panel ter­bentuk, hanya terdiri dari tiga orang komisioner KY,” ucapnya.

Selanjutnya, kata Imam, jika tim panel menemukan pelang­ga­ran kode etik, langkah berikutnya ialah membawa putusan itu ke rapat pleno. Saat pleno inilah re­komendasi KY akan terbit.

“Kalau melanggar, ya kami rekomendasikan untuk diberi sanksi. Baik itu sanksi berat maupun ringan,” katanya seraya menargetkan, kasus tersebut akan selesai dalam 90 hari.

Menurut Juru Bicara KY Asep Rahmat Fajar, KY telah me­ngum­pulkan data seputar sidang per­kara tersebut. “Setelah putusan dipelajari, nantinya disandingkan dengan hasil telaah KY atas pro­ses persidangan yang terjadi. Se­mua mekanisme ini dilakukan untuk mengetahui, apakah ada atau tidak pelanggaran kode etik dan perilaku hakim,” ucapnya.

Namun, Asep mengingatkan, yang dilakukan KY bukan untuk menilai benar atau salah putusan majelis hakim Pengadilan Tipi­kor Bandung. “Intinya, kami te­tap meneliti pelanggaran kode etik,” tandasnya.

Ditanya berapa lama pro­ses eksaminasi yang dilaku­kan KY dalam menelusuri ada atau ti­daknya pelanggaran kode etik itu, Asep menjawab, pihak­nya hanya membutuhkan waktu 90 hari kerja. “Itu di luar pe­me­rik­saan, karena tergantung ba­nyak sedi­kitnya yang perlu di­min­tai kete­rangan,” ucap bekas Direktur LSM Indonesian Legal Round­table (ILR) ini.

Selain telah menerima salinan pu­tusan bebas Mochtar, lanjut Asep, pihaknya juga telah me­ngi­rimkan surat ke Pengadilan Ne­geri Tanjungkarang guna men­da­pat­kan salinan putusan vonis be­bas yang diberikan kepada Bupati Lampung Timur nonaktif Satono dan bekas Bupati Lampung Te­ngah Andy Achmad Sampurna Jaya.

Sambil menunggu salinan pu­tu­san bebas dari PN Tanjung­karang, kata Asep, KY me­la­ku­kan analisis berbagai macam in­for­masi seputar proses persi­da­ngan kedua pejabat daerah Lam­pung itu. “Informasinya kami per­oleh dari masyarakat dan inves­ti­gasi yang dilakukan KY,” katanya.

Khusus untuk bebasnya kedua pejabat daerah Lampung itu, Asep menyatakan, KY telah mem­bentuk tim investigasi. Me­nurutnya, tim itu terdiri dari be­berapa Komisioner KY. Namun, dia tak menjelaskan siapa saja anggotanya. “Sudah dibentuk sejak Senin lalu,” ujarnya.

Namun, menurut Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, pihaknya belum menemukan dugaan pelanggaran etik terhadap tiga hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang memutus bebas Walikota Bekasi nonaktif Moch­tar Mochammad.

“Sedang dievaluasi, tapi sam­pai saat ini belum ada dugaan pe­langgaran,” katanya, di sela sela acara pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Pe­radilan (Balitbangkumdil) MA.

Kuasa hukum Mochtar Mocha­mmad, Sirra Prayuna meminta KY tak hanya mengeksaminasi putusan bebas kliennya. Sirra berharap, KY mau mengeksa­mi­nasi pula sejumlah vonis bebas yang diberikan pe­ngadilan Tipikor di berbagai tem­pat.

“Coba bandingkan dengan Pe­ngadilan Tipikor Surabaya yang ada 116 perkara korupsi yang ma­suk, 77 perkara dalam pro­ses, dan 22 diputus bebas. Ba­gaimana si­kap KY dengan hal itu, kok tam­pak diam saja,” katanya ketika di­hu­bungi Rakyat Mer­deka, kemarin.

Sirra merasa Mochtar telah men­jadi bulan-bulanan sejumlah lembaga penegak hukum yang tidak menyukai kliennya itu be­bas murni. Padahal, kata dia, ter­dakwa yang diduga terlibat ko­rupsi bukan hanya kliennya.

“Lagi pula kalau namanya in­vestigasi itu seharusnya di­la­ku­kan sejak awal persidangan. Ti­dak serta merta melihatnya dari pu­tusan hakim. Sebab, yang na­manya putusan itu ialah suatu pro­duk hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap,” tuturnya.

Dia mengimbau KY untuk me­lakukan eksaminasi juga terhadap sejumlah putusan bebas yang di­berikan kepada terdakwa lain di sejumlah pengadilan Tipikor. Jika tidak, Sirra menilai KY tebang pi­lih dalam mengusut suatu per­kara. “Tak fair dong kalau hanya klien kami yang putusannya diperiksa. Periksa pula majelis hakim lainnya,” pintanya.

Irak Kecanduan Militer AS

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Alex.


- Pasca pendudukan Amerika serikat, hingga saat ini Irak belum memiliki pasukan keamanan yang memadai. Kini militer Irak meminta pasukan AS untuk tetap berada di Irak.

Hal ini disampaikan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Irak, Letnan Jenderal Babaker Zebari yang mengatakan bahwa pasukan keamanan negeri itu baru memadai dan siap mempertahankan perbatasan darat dan udara negeri itu pada 2020.

"Jenderal Zebari memperkirakan butuh beberapa tahun lagi sebelum Irak mampu mempertahankan perbatasannya tanpa bantuan internasional," kata sebuah laporan Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Irak (SIGIR) saat mengutip pernyataan Letjen Zebari, sebagaimana dilansir BBC (Minggu, 30/10).

Meski saat ini pemerintah Irak sudah memesan 18 unit pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat, namun menurut Zebari, tentaranya masih membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari, berlatih menerbangkan pesawat dan mengoperasikannya dalam perang. Jenderal Zebari pun meminta pasukan AS untuk mengadakan pelatihan militer di Irak, setidaknya hingga 10 tahun ke depan.

Presiden Barack Obama pada 21 Oktober lalu mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat akan ditarik seluruhnya dari Irak pada 2011.Keputusan ini diambil setelah negosiasi antara AS dan Irak terkait misi pelatihan militer AS di Irak setelah tahun 2011, tidak menemukan kata sepakat.

Saat ini sekitar 90.000 prajurit AS berada di Irak dan perlahan-lahan mulai dikurangi setelah 10 tahun kampanye militer yang menewaskan ribuan prajurit dan menghabiskan anggaran hingga triliunan dolar Amerika.

Yuddy Chrisnandi: Pasti Publik Lebih Kecewa pada Politisi Tua

JAKAARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.


- Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan citra politisi muda kian terpuruk. Mayoritas publik pun menilai bahwa politisi muda cuma mereproduksi keburukan politisi tua atau politisi senior.

Politisi muda dari Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, pun mengaku kecewa dengan hasil survei tersebut. Apalagi politisi yang disebut dalam survei tersebut adalah politisi yang korup di DPR maupun politisi muda yang korup di kabinet.

"Kalau rakyat sudah tidak percaya dan kecewa pada orang muda, pasti lebih kecewa pada kaum tua yang sebagian besar tidak mampu memberikan keteladanan pada kaum muda," kata Yuddy, Minggu, 30/10.

Ketua DPP Partai Hanura ini juga mengingatkan bahwa maraknya money politics dan korupsi di kalangan politisi muda merupakan akibat contoh buruk yang ditunjukan kaum tua yang korup dan haus kekuasaan.

"Dan sasil survei juga tidak berdiri sendiri. Pasti ada pemesannya," demikian Yuddy.

PP Tetap Komitmen Dengan UUD 45 Dan Pancasila

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Memperingati HUT atau Hari Lahir (Harlah) Pemuda Pancasila (PP) yang ke 52, segenap kader dan komponen yang tergabung dalam organisasi kepemudaan PP tersebut bertekad untuk tetap mendukung, mengamalkan dan mengawal UUD 1945 dan lambang negara Pancasila, hingga titik darah penghabisan.

Demikian dikatakan ketua umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Yapto Soeryowardoyo, saat peringatan HUT PP ke 52 di Hall C PRJ, Kemayoran, Jakarta, 30/10 malam. Acara yang ditandai dengan pemotongan tumpeng dan donor darah tersebut dihadiri Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) M. Jusuf Kalla, dan para tamu undangan lain dari berbagai kalangan.

HUT PP kali ini juga ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan bersama antara PP dengan PMI, setelah dilakukan donor darah para kader PP. "Sumbangan darah kali ini semoga dapat membantu rakyat dan PMI, sehingga rakyat yang membutuhkan darah tidak lagi harus membeli darah di toko drakula," kata Yapto, yang prihatin terhadap rakyat tidak mampu harus susah payah membeli darah ditempat yang disebutnya "toko drakula".

Ketua panitia HUT PP mbak Mamik Soeharto yang didampingi Humas PP Didik. W, mengatakan agar para kader PP di seluruh Indonesia tetap menjaga dan mengawal keutuhan NKRI sesuai dengan Thema HUT PP, "Komitmen PP Tidak Pernah Berubah Terhadap Pancasila, UUD 45 sesuai dengan naskah aslinya, NKRI Bhineka Tunggal Ika".

Sementara itu tanggapan beberapa masyarakat yang sempat ditemui Tribunekompas mengharapkan agar PP tetap menjaga kredibiltas dan nama baiknya selama ini, jangan sampai dimanfaatkan oknum-oknum untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

"Sangat disayangkan jika PP yang sudah profesional dan ada di seluruh Persada Nusantara bahkan di Asia dan Eropa harus terkena setitik nila yang bisa merusak susu sebelanga," kata Mulyono dan Joko Sutanto, saat bincang di rumahnya, Minggu 30/10 malam, dikawasan Jabodetabek.

Foke Akan Tambah Pompa Air

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Parman.


- Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengajak warga Jakarta, khususnya di wilayah Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, untuk mengantisipasi banjir yang kerap melanda Jakarta. "Sudah mau masuk musim hujan. Jadi dijaga kebersihan saluran airnya," kata Gubernur yang akrab disapa Foke ini di Semanan, Ahad 30 Oktober 2011.

Saat berdialog dengan warga, Maman, warga RT 03/07 Kelurahan Semanan, meminta sebuah pompa air kepada Fauzi Bowo. Menurut dia, warga di RW 07 kerap mengalami kebanjiran. "Kalau banjir bisa sepinggang orang dewasa," ucap Maman.

Kebutuhan warga akan pompa air dinilai sangat mendesak lantaran hampir setiap tahun daerahnya mengalami kebanjiran. "Kebetulan di RW 07 itu daerah hilir juga dari Situ Cipondoh. Jadi sering banjir," kata Maman.

Menanggapi hal itu, Fauzi Bowo mengatakan akan memberikan warga sebuah pompa air. "Kami akan tambah. Sebelumnya kami juga sudah kasih pompa untuk RW 01 Semanan," kata Foke.

Dia menambahkan, selain akan memberikan pompa air, pihaknya juga akan menyiagakan kembali posko-posko banjir yang sudah ada di tingkat kelurahan. "Perbaikan gorong-gorong juga salah satu upaya menambah kapasitas saluran air," tutur Fauzi.

Fauzi tidak menjawab ketika wartawan menanyakan soal rencana pengerukan endapan yang ada di bantaran Sungai Cisadane. Namun Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Novizal mengungkapkan wewenang pengerukan merupakan domain Kementerian Pekerjaan Umum. "Tahun ini daerah Kali Angke yang akan dikeruk," ucap dia.

Menurut salah seorang warga Rt 06/05 Semanan, Joko Maulana, pemerintah mengeruk endapan di bantaran Sungai Cisadane terakhir kali setahun yang lalu. "Hanya diperdalam, tidak tuntas," kata Joko. Ia menyebutkan daerah di RW 05 Semanan relatif bebas banjir.

Begitu juga dengan Ketua RT 02/05 Kelurahan Semanan, Saroni, 62 tahun, mengatakan bahwa wilayahnya tidak pernah dilanda banjir. "Kalau hujan lebat cuma genangan. Tidak lama langsung kering," tutur dia.

Uang Keamanan Freeport Langsung Diberikan kepada Personel Polisi

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.

- Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Ispektur Jenderal Saud Usman Nasution mengatakan uang keamanan dari PT Freeport Indonesia tidak diberikan melalui Mabes Polri, tapi langsung kepada personel polisi yang bertugas menjaga keamanan Freeport. “Pemberiannya langsung dari perusahaan kepada personel yang bersangkutan. Kalau tujuannya untuk meningkatkan motivasi tugas polisi, kenapa tidak,” kata Saud saat dihubungi pada Minggu, 30 Oktober 2011.

Saud menjelaskan biaya hidup di Papua lebih mahal dibandingkan dengan Jakarta atau daerah lainnya. Itu sebabnya pemberian dana pengamanan oleh PT Freeport Indonesia kepada polisi diizinkan untuk meningkatkan kinerja polisi.

Mengenai temuan Indonesia Police Watch yang menyebutkan adanya anggaran US$ 14 juta per empat bulan dari Freeport kepada polisi, menurut Saud, kemungkinan itu terjadi saat adanya pengiriman pasukan ketika terjadi konflik beberapa waktu lalu. “Kemungkinan itu untuk pengiriman pasukan butuh transportasi, akomodasi, dan lain-lain. Di sana ancaman gangguan cukup tinggi,” ujar Saud.

Adapun Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Wahyono, menolak berkomentar soal anggaran pengamanan dari PT Freeport Indonesia. “Saya tidak bisa komentar soal itu,” ucapnya.

Polisi Diam, Tersangka Kasus Penggoroyokan Bebas Berkeliaran

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Rahmat Husein.


- Peistiwa penggeroyokan dan pemukulan yang terjadi pada Hari Rabu (27/9/11) jam 22.00 Wib, di jalan Z Rt 06/04 kampung baru, kelurahan sukabumi selatan, kecamatan kebon jeruk jakarta barat, namun hinga kini pelaku tidak tersentuh hukum.

Peristiwa tesebut bermula dari salah paham masalah parkir mobil sehingga menjadi pengeroyokan dan pemukulan terhadap tiga oang korban yakni Much Dar Fadli,Awi Fadli dan Aminah Padil, sehingga orang tersebut mengalami luka-luka.

Pelaku pengeroyokan diduga 15 orang, periswtiwa tersebut akhirnya dilaporkan ke Polsek Metro Kebon Jeruk jakarta Barat, pada tanggal 28 Sepember 2011 di dampingi kuasa hukumnya Ramdan Alamsyah SH yang kemudian ditanggani tim dua Reskrim Polsek Metro Kebon Jeruk.

Tindakan yang dilakukan polsek metro kebon jeruk memenggil saksi dan para pelaku penggeoyokan dengan surat panggilan bernomor S.PGL/170,171,172,173/X/2011 tanggal 10 Oktobe 2011 panggilan ditujukan kepada HR,DM dan DE dengan tuduhan penggeroyokan dan peemukulan.

Ramdan Alamsyah SH selaku kuasa hukum dari tiga orang korban pengeroyokan dan pemukulan mengatakan kepada Tribunekompas kemarin di rumahnya Jln.Panjang Kampung Bu Sukabumi Selatan tanggal (28/10/11) “ para pelaku melanggar KUHP Pasal 170 harus segera ditahan dan diamankan oleh polsek setempat bila sudah cukup bukti, jangan dibiarkan pelaku bekeliaran, di khawatirkan menimbulkan gangguan Kamtibmas," jelas Ramdhan. Pelaku melanggar KUHAP pasal 170, tidak ada toleansi sebab telah mengancam keselamatan oang lain.

Kapolsek Metro Kebon Jeruk ketika akan dikomfimasi melalui telepon pada Sabtu (29/10/11) jam 14.00 WIB diterima oleh SPK Ari Tonang mengatakan “ Kapolsek tidak ada di tempat.

Jumat, 28 Oktober 2011

Empat Polda Berganti Pimpinan

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.


- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Timur Pradopo, Jum’at, 28 Oktober 2011, melantik empat Kepala Kepolisian Daerah baru, di Markas Besar Polri, Jakarta.

Brigadir Jenderal Anang Iskandar dilantik menjadi Kepala Polda Jambi. Anang yang sebelumnya menjabat Pati Yanma Polri (Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional) menggantikan Brigadir Jenderal Bambang Suparsono. Bambang kemudian ditempatkan sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya (Sahlisosbud).

Kepala Polda Lampung yang baru dijabat Brigadir Jenderal Jodie Rooseto. Jodie yang sebelumnya menjabat sebagai Karodalpers SSDM Polri, menggantikan Brigadir Jenderal Sulityo Ishak yang berganti posisi menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdikpol Polri.

Brigadir Jenderal Unggung Cahyono yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Papua dilantik menjadi Kepala Polda Kalimantan Barat. Cahyono menggantikan Brigadir Jenderal Sukrawandi Dahlan yang ditempatkan sebagai Widyaiswara Madya Sekretaris Pimpinan Polri Lembaga Pendidikan Kepolisian (Sespim Polri Lemdikpol).

Polda Nusa Tenggara Timur mendapat pimpinan baru, yakni perwira tinggi yang sebelumnya menjabat sebagai Kapus Provos Polri, Brigadir Jenderal Ricky Helbert Parulian Sitohang. Ricky menggantikan Brigadir Jenderal Yorry Yance Worang.

Kepala Polri Timur Pradopo juga sekaligus melantik sejumlah pejabat tinggi Polri. Di antaranya Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi Humas Polri ditempatkan sebagai Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana (Assarpras). Sedangkan posisi Kadiv Humas yang baru diisi Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri.

Adapun Inspektur Jenderal Edward Aritonang yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri akan memasuki masa pensiun. Posisinya digantikan Inspektur Jenderal Alex Bambang Riatmodjo yang saat ini sebagai Sahlisosek Kapolri.

Pergantian pejabat tinggi di lingkungan Polri tersebut berdasarkan surat Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/2044/X/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

Dalam kata sambutannya, Timur Pradopo minta kepada para para pejabat yang baru dilantik menjalankan tugas dengan baik, responsif dan aktif menghadapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat, sehingga terwujud keamanan di masyarakat.

Rabu, 26 Oktober 2011

Peserta Rapimnas Golkar Dipancing Setujui Ical Jadi Capres

JAKARTA,(Tribunekompas)
By: Anto.

- Meski secara formal Partai Golkar belum memutuskan jagonya untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2014, secara informal siapa jago Partai ini sudah terlihat di Rapat Pimpinan Nasional Partai itu. Saat dipancing Ketua Panitia Rapimnas Sharif Cicip Sutardjo, pengurus partai dari daerah-daerah itu dengan kompak menyetujui Ketua Umum mereka, Aburizal Bakrie, dicalonkan pada 2014.

Lontaran itu disampaikan Cicip yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar saat berpidato mengantar pembukaan Rapimnas. Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru itu sengaja memancing percakapan soal jago 2014. Kepada pengurus daerah Golkar seluruh Indonesia ia minta koleganya itu memilih sang Ketua Umum sebagai calon presiden 2014 mendatang.

"Tak perlu lama-lama, semua setuju kan Ketua Umum Aburizal Bakrie jadi calon presiden 2014?" kata Cicip kepada seluruh kader Golkar tingkat provinsi di Hotel Mercure, Rabu 26 Oktober 2011.

Lantas para kader Golkar yang hadir pun mengiyakan pertanyaan Cicip disertai sorak sorai dan tepuk tangan. "Setuju!" jawab peserta Rapimnas.

"Dengan begitu, Rapimnas mendatang hanya untuk menetapkan saja secara resmi Ketua Umum sebagai capres," kata Cicip lagi.

Aburizal dalam pidatonya tak menyinggung soal pencalonan dirinya. Ia hanya minta kadernya tidak lupa diri meski saat ini berbagai survei menempatkan Golkar di urutan teratas jika pemilu diselenggarakan sekarang.

Ketika ditanya soal pencalonan itu Ical mengaku belum mendengarkan kabar tersebut. "Saya belum dengar, yang lain-lain kan baru gosip-gosip cerita saja," katanya.

Namun dia menjelaskan bahwa pemilihan calon presiden dari Golkar akan dilaksanakan pada Rapimnas tahun depan. Setelah target elekbilitas partai dan nama calon presiden mengalami peningkatan di tahun depan.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan dalam rapat ini belum ada kepastian pemilihan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai calon dari Golkar. "Belum, itu saja pendapat-pendapat dari peserta Rapimnas, dari daerah-daerah," katanya.

Akbar mengatakan dalam Rapimnas ini akan didengar apa yang ingin disampaikan oleh kader-kader Golkar dari berbagai daerah. "Dari dewan perwakilan daerah (DPD) tingkat satu dan dua dalam pandangan umum mereka nanti," katanya.

Hari Ini Simoncelli Dimakamkan di Coriano

RIMINI, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Rimini - Keluarga besar Marco Simoncelli telah menyiapkan pemakaman untuk mantan pembalap itu di Coriano, Rimini, Italia. Rencananya pemakaman akan dilakukan pada hari ini, Kamis sore 27 Oktober 2011, waktu setempat.

Seperti dilansir bikermagz.com, Rabu 26 Oktober 2011, sebelum pemakaman Paolo Simoncelli, ayah sang pembalap, menggelar misa arwah di Gereja Santa Maria, Coriano. Coriano adalah tempat keluarga Simoncelli tinggal.

Minggu, 24 Oktober 2011, Simoncelli mengembuskan napas terakhirnya setelah terjatuh dalam kecelakaan tragis di MotoGP Sepang Malaysia. Terjatuh di tikungan 11, benturan hebat dengan dua pembalap di belakangnya, Colin Edwards dan Valentino Rossi, tak mampu dihindari.

Sempat terkapar di lintasan, dengan keadaan tanpa helm, nyawa Super Sic tak tertolong. Kecelakaan itu disaksikan seluruh keluarganya yang sengaja datang ke Sepang untuk menonton Simoncelli bertanding.

Simoncelli mengembuskan napas terakhir di usia sangat muda, tepatnya 24 tahun 9 bulan 3 hari. Sepanjang dua musim berkiprah di MotoGP juara dunia kelas 250cc pada 2008 ini belum sekali pun mencicipi manisnya mengangkat trofi di atas podium tertinggi.

Prestasi terbaik Super Sic adalah saat meraih podium di posisi 3 MotoGP Republik Ceko pada 14 Agustus lalu. Saat itu ia mengamankan posisi runner-up di Sirkuit Phillip Island, Australia, pada 16 Oktober 2011.

Setelah diotopsi, jenazah Simoncelli diterbangkan ke Italia, Selasa 25 Oktober 2011. Pada Rabu, 26 Oktober 2011, jenazahnya sudah tiba di Bandara Fiumicino, Roma, Italia, dan langsung dibawa pulang ke kampung halamannya di Rimini.

Jenazah Super Sic akan diterbangkan ke Italia pada Rabu malam waktu Malaysia. Dalam perjalanan ini turut pula mendampingi ayah Simoncelli, Paul, dan pacar Simoncelli, Kate. Juga sahabatnya, Valentino Rossi.

Di Coriano keluarga besar Simoncelli akan memberikan kesempatan kepada fan sang pembalap untuk mendoakannya. Di kota kecil yang dihuni sekitar 10 ribu jiwa itu para penggemar juga memajang poster dengan nomor sepeda motor Simoncelli, 58. Mereka juga meletakkan bunga di taman kota Coriano, Italia.

Pemakaman itu sendiri akan berlangsung tetutup dan hanya dihadiri oleh keluarga, teman, pembalap, dan rekan setimnya.

Bantuan Sosial BAZ Diserahkan

WONOGIRI, (Tribunekompas)
By: Wiwik Budipriyanto.


- Bertempat di Balai Desa Joho, Kecamatan Pracimantoro, bantuan sosial
Badan Amil Zakat Daerah (BAZ) untuk warga di wilayah rawan air bersih diserahkan.
Secara simbolis, penyerahan bantuan dilakukan Bupati Wonogiri Danar Rahmanto, 26/10 kemarin.

Dalam sambutannya, bupati mengajak semua kalangan PNS untuk mengisi kas BAZDA
dengan jalan membayar zakat 2,5 persen dari gaji. Saat dibutuhkan, maka bisa digunakanuntuk bantuan sosial.

“Akan lebih baik jika BAZDA bersatu padu dengan PNS. Bisadengan membayar zakat sehingga kegiatan sosial seperti ini bisa tertangani. Kegiatan hariini masih satu rangkaian dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-83,”
katanya.

Sementara Sekda Budiseno selaku Ketua BAZDA Wonogiri mengatakan akan
bertahap mensosialisasikan satu PNS menyumbangkan Rp 10.000. Dengan asumsi
diberikan tiap bulan dengan jumlah PNS sekitar 14.000, maka tiap tahun akan ada kas
Rp 1 miliar lebih untuk bantuan sosial.

Terlepas dari APBD. “Sebelum menuju zakat itu maka akan secara bertahap diawali dengan menyisihkan Rp 10.000 dari gaji PNS tiap bulan. Uang akan masuk ke BAZ,” terangnya. Dalam kegiatan sosial kemarin, kas dari BAZ yang terpakai sebesar Rp 196 juta yang digunakan untuk bantuan bedah rumah 36 waraga, 12 diantaranya warga Desa Joho; lalu untuk bantuan air bersih di tiga kecamatan rawan air bersih; serta sembako gratis sebanyak 120 paket.

Selain BAZ, tim penggerak PKK juga mengadakan pasar murah dan bantuan 60 paket alat sekolah untukSD. Juga kegiatan donor darah oleh PMI dan pengobatan gratis oleh Rumah Sakit AmalSehat. Pihak ketiga lain, diantaranya Gapensi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,Paguyuban PLKB, Dealer Motor, RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso.

Sekolah RSBI tidak ada Bina Lingkungan

WONOGIRI, (Tribuneompas)
By: Wiwik Budipriyanto.


- Pra Rekontruksi di SD Negeri 1 Wonogiri diperketat dengan pengamanan dari Anggota Polres Wonogiri Tersangka Marno 29 tahun Warga Salak rt 01/08 Kelurahan Giripurwo pada tgl 19 oktober jam 09,00 melakukan terror Bom lewat SMS yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Drs Pamuji dengan dalih anaknya tidak diterima di SD Negeri 1 Wonogiri.

Tersangka Marno melakukan 10 adegan yang delapan adegan dilakukan di sekitar SD
Negeri 1 Wonogiri,sedangkan yang dua adegan dilakukan di Nguter Sukoharjo tersangka
mengaku perbuatan iseng meneror Bom itu hanya semata untuk menakuti Kepala
Sekolah Pamuji, hal tersebut diperkuat oleh tetangga SD Negeri 1 Wonogiri penjual sate Jaman ,menjelaskan Marno itu orangnya baik perbuatan meneror Bom itu hanya semata sakit hati tentang perkatakan Kepala Sekolah Pamuji yang mengatakan kalau SD Negeri 1 Wonogiri bukan untuk lingkungan .

Sebetulnya Pamuji tidak usah berkata demikian terang pemilik Warung sate Jaman lain
halnya Ketua Rt 01/08 Dusun Salak Agus Wiranto tersangka marno termasuk orang yang rajin di lingkungan orangnya tidak pernah mengeluh , sebelum ditangkap Polisi Marno meminta no HP Pamuji, lantas saya bilang untuk apa minta no hp, di jawab untuk SMS Pamuji, terus saya bilang kalau SMS perkataanya yang halus –halus jangan menyakiti Pamuji," jelas Agus.

Sedangkan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Wonogiri Pamuji saat dikonfermasi tidak ada
ditempat diwakilkan oleh stafnya ,Suparmin mengatakan karena SD ini RSBI, jadi siswa yang mau masuk disini juga betul betul harus lolos dari seleksi walaupun itu anak orang tidak mampu kalau memang lolos dari seleksi juga pasti diterima dan di SD Negeri 1 Wonogiri ini SD RSBI maka tidak menerima bina lingkungan," terang
Suparmin.

Suparmin juga menjelaskan Siswa yang diterima sebanyak 84 siswa tetapi yang mendaftar sebanyak 94 siswa termasuk yang tidak diterima anaknya tersangka teror
Bom Marno.

Kapolres Wonogiri AKBP Ni Ketut Swastika mengatakan setelah Rekontruksi di lingkungan SD Negeri 1 Wonogiri akan dilanjutkan Rekontruksi di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukohajo.

Bersama tersangka Wiyanto yang masih keponakan tersangka Marno Kapolres juga menambahkan tersangka Marno bisa dijerat dengan pasal UUD NO 15 Tahun 2003 tentang penetapan perpu no 1 / 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ancaman hukuman seumur hidup.

Antisipasi Krisis, Pemerintah Maksimalkan Dana Cadangan

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Menteri Keuangan Agus Martowardojo memperkirakan gejolak krisis ekonomi yang terjadi tahun ini akan berlanjut hingga tahun depan. Untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi itu, Agus mengatakan, pemerintah akan memaksimalkan dana cadangan risiko fiskal.

Tahun depan, Agus mengatakan, pemerintah menyiapkan dana cadangan risiko fiskal sebesar Rp 15,8 triliun. Angka ini jauh lebih besar ketimbang tahun ini yang hanya sebesar Rp 4,7 triliun.

Menurut Agus, dana cadangan fiskal ini untuk biaya mitigasi risiko perubahan asumsi ekonomi makro akibat faktor ketidakpastian ekonomi global. Dana ini juga akan digunakan untuk memitigasi risiko yang mengganggu ketahanan pangan akibat perubahan iklim secara ekstrem, penurunan produksi, dan gejolak harga di pasar internasional. "Dalam hal resolusi krisis membutuhkan pembiayaan yang lebih besar, Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL)," ungkap Agus, Rabu (26/10).

Indikasi berlanjutnya krisis sudah terlihat dari proyeksi beberapa lembaga internasional. Lembaga-lembaga tersebut mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2012 mendatang.

Pemerintah juga akan meningkatkan belanja modal dan belanja dalam penguatan konsumsi dalam negeri. Sebab, Agus beralasan belanja modal perlu untuk menggenjot produktivitas ekonomi. Sedangkan belanja seperti bantuan sosial dan subsidi, lanjutnya, untuk menjaga daya beli masyarakat bila kinerja ekspor dan impor melorot akibat krisis.

Agus mengingatkan, penguatan konsumsi domestik menjadi komponen pendukung saat ekonomi melemah dan terjadi resesi pada 2008 silam. "Pada saat itu, Indonesia menjadi satu diantara sedikit negara yang berhasil melakukan ekspansi ekonomi di tengah resesi dan tren kontraksi global," jelasnya.

Proyek Gorong-Gorong di Sudirman Berbahaya Dan Bikin Macet

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Parman.


- Pelaksanaan proyek rehabilitasi gorong-gorong di sepanjang Jalan Sudirman bikin macet dan tidak memperhatikan faktor keselamatan pengendara yang melintas di situ. Kepolisian Daerah Metro Jaya pun akan melayangkan surat somasi kepada pihak pelaksana proyek.

"Surat somasi pertama sudah dilayangkan. Kami akan berikan somasi kedua," kata Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Yakub Dedi Karyawan, Rabu (26/10) siang.

Ditlantas Polda Metro Jaya menilai pelaksana proyek tidak memperhatikan aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas saat memasang gorong-gorong. Pengerjaan proyek untuk mengatasi genangan banjir ini dipandang telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dari pantauan Tribunekompas, di depan halte Polda Metro Jaya sampai ke tikungan menuju kawasan SCBD, terdapat galian jalan untuk proyek pemasangan gorong-gorong. Galian sedalam kurang lebih 5 meter itu hanya dipasang tali pembatas di pinggir galian. “Ya memang, kami lihat itu masih minim sekali,” ucap Yakub.

Imbas galian adalah kemacetan, seperti Rabu siang sekitar jam 10.00, kemacetan di jalur lambat Jalan Sudirman di kedua arah. Di arah yang mengarah ke Blok M mobil dan motor mengular sampai terowongan Semanggi, HSBC, dan Atmajaya.

Dalam surat somasinya, Ditlantas Polda Metro Jaya mengajukan berbagai poin instruksi yang harus dijalankan pemegang proyek, dalam hal ini PT Ide Murni Pratama. Pertama, Polda meminta pelaksana menambah perangkat pengamanan lalu lintas di sepanjang lokasi proyek, seperti traffic cone, lampu kedip, dan lampu selang. Dengan begitu pengguna jalan bisa tahu mana batas antara galian dengan jalanan.

Kedua, Polda meminta pelaksana proyek memindahkan semua barang material yang diletakkan di trotoar seperti pos proyek, block gorong-gorong, dan material lainnya. “Menaruh material di trotar dan di depan halte itu tidak benar, melanggar undang undang lalu lintas dan angkutan jalan,” tutur mantan Kasubdit Penegakkan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya ini.

Ketiga, kata Yakub, Polda meminta pelaksana taat waktu dalam mengerjakan proyek. Kendaraan berat seperti truk dan traktor hanya boleh berjalan di atas pukul 22.00 malam.

Pekerja proyek, kata Yakub, juga harus dilengkapi seragam yang memadai, seperti jaket khusus proyek yang memantulkan cahaya lampu kendaraan. “Di lapangan, kami lihat pekerjanya tidak pakai seragam,” ucapnya.

Pengerjaan rehabilitasi gorong-gorong juga tidak rapi mengerjakan pembangunan. Kondisi Jalan Sudirman banyak kotoran sisa galian. Tak pelak pada saat hujan, jalanan jadi becek dan licin. ”Ini kan sangat membahayakan keselamatan pengguna kendaraan," katanya.

Pada kesimpulan surat somasi tersebut, Polda menyatakan bahwa PT Ide Murni Pratama terbukti telah melanggar UU nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan lainnya yang terkait soal keselamatan pengendara di jalanan. Surat somasi ini juga akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Malinda Sidang Perdana 8 November

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.


- Tersangka kasus penggelapan dan pencucian uang nasabah Citibank, Malinda Dee, akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 8 November.

"Baru saja jaksa penuntut umum (JPU) melaporkan bahwa penetapan hari sidang atas nama Malinda Dee telah ditetapkan pada Selasa, 8 November 2011, di PN Jaksel," kata Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Masyhudi, Rabu (26/10) sore.

Sebelumnya, Masyhudi mengatakan, Senin (24/10), bahwa sidang perdana Malinda Dee tinggal menunggu penetapan jadwal setelah semua berkas dilimpahkan ke PN Jaksel pada Rabu, 19 Oktober.

Sementara itu, pengacara tersangka Malinda Dee, Batara Simbolon, memperkirakan sidang perdana terhadap kliennya akan berlangsung pada Senin(31/10).

Batara mengatakan bahwa pihaknya berharap proses persidangan Malinda Dee dapat segera dilangsungkan agar kasusnya dapat terungkap dengan jelas.

"Saya ingin proses persidangan dapat segera dilakukan agar publik tidak bertanya-tanya, sehigga jelas semuanya," kata Batara Simbolon,Senin (24/10).

Inong Malinda Dee adalah mantan karyawati Citibank yang diduga telah menyalahgunakan uang milik nasabahnya hingga miliaran rupiah.

Malinda diduga telah melakukan tindak kejahatan perbankan selama dia menjabat sebagai "Senior Relationship Manager" di Citibank. Dia dengan sengaja melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar pada beberapa formulir transfer.

Dana milik sejumlah nasabah Citibank dialirkan ke 30 rekening yang dikuasai tersangka Malinda. Salah satu rekening atas nama tersangka diketahui menerima aliran dana sebesar Rp 11 miliar.

Tim penyidik telah menyita barang bukti, di antaranya adalah 29 formulir transfer yang disalurkan ke beberapa rekening dari berbagai bank. Baru tiga nasabah yang tercatat mengajukan laporan ke Citibank karena merasa dirugikan secara perbankan sebesar total Rp 16,6 miliar.

Pemuda Perampok Warnet Dicokok Polisi

SEMARANG, (Tribunekompas)
By> Bamba
ng. R.

- Jajaran Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Pedurungan Kota Semarang, Jawa Tengah, menangkap empat pemuda yang merampok dua warung internet dengan menggunakan senjata tajam.

"Kami baru dapat menangkap empat dari enam perampok yang tidak segan-segan melukai korbannya," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Komisaris Besar Elan Subilan, di Semarang, Rabu (26/10).

Keempat perampok warnet yang ditangkap adalah Muhammad Habib (18) dan Heri Setiawan (16), keduanya warga Bangetayu Wetan, Choirul Mustajab (19), warga Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Semarang, serta Agus (18), warga Dusun Klego, Kecamatan Kararayung, Kabupaten Grobogan.

Kapolrestabes mengatakan, para tersangka ditangkap setelah melakukan perampokan di Warnet "Mild Net" di Jalan Arteri Soekarno-Hatta dan Warnet "Flash Net" di Jalan Fatmawati Nomor 31 Semarang pada Jumat (21/10) dini hari.

"Saat merampok di dua warnet tersebut, selain merampas uang operasional warnet, para perampok juga menganiaya operator warnet dan mengambil barang-barang milik korban," ujar Kapolrestabes didampingi Kapolsek Pedurungan Kompol Kurnia Hadi.

Menurut dia, perampokan dua warnet tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup singkat dan diduga sudah direncanakan sebelumnya.

"Setelah merampok di Warnet `Mild Net`, kawanan perampok ini langsung merampok Warnet `Flash Net` dan merusak barang-barang yang ada seperti televisi serta kaca etalase," katanya.

Ia mengatakan, kasus perampokan di dua warnet ini dapat diungkap dan menangkap empat tersangka setelah petugas kepolisian dapat mengidentifikasi para pelaku berdasarkan keterangan sejumlah saksi termasuk korban.

"Hingga saat ini kami masih terus mengembangkan kasus perampokan warnet dan mengejar dua tersangka yang belum ditangkap," katanya.

Salah seroang tersangka perampokan, Choirul Mustajab mengaku dirinya dan kelima rekannya dalam kondisi mabuk minuman keras saat merampok dua warnet.

Berdasarkan pengakuannya, perampokan warnet tersebut didalangi oleh dua tersangka yang masih buron yakni E dan K.

"Kami berempat hanya ikut-ikutan merampok setelah pesta minuman keras," katanya.

Selasa, 25 Oktober 2011

Dari Tubuh Kapolsek Mulia, Ditemukan Sebutir Peluru

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anton.


- Jenazah Kepala Kepolisian Sektor Mulia, Ajun Komisaris Dominigus Oktavianus Awes sempat dibawa ke Rumah Sakit Polri Jayapura untuk menjalani outopsi. Dari outopsi yang dilakukan, ditemukan sebutir peluru.

“Peluru yang digunakan untuk menembak korban berasal dari senjata yang dirampas pelaku,” kata Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian RI Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, kepada wartawan di kantornya, Selasa 25 Oktober 2011.

Penembakan terjadi di lapangan terbang Mulia, Puncak Jaya, Senin siang kemarin sekitar pukul 11.30 WIB. Oktavianus yang tengah bertugas mengamankan lapangan terbang Mulia, tiba-tiba disergap dua orang tidak dikenal hingga jatuh. Seorang pelaku kemudian merebut pistol milik Oktavianus dan menembak hidungnya. Dia tewas seketika itu juga. Para pelaku kemudian menghilang ke hutan dengan membawa pistol milik Kapolsek.

Anton menjelaskan, dari hasil autopsi yang dilakukan hanya bisa ditemukan sebutir peluru di tempurung kepalanya. “Ada kemungkinan sebutir peluru lagi ada di lokasi kejadian, kami belum menemukan,” katanya.

Jenazah Oktavianus diberangkatkan dari Mulia ke Jayapura tadi pagi. Sesampai di Jayapura, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Jayapura guna autopsi. Menurut Anton, jenazah anggota polisi yang mendapat penghargaan kenaikan pangkat menjadi Komisaris Polisi itu rencananya akan dimakamkan besok.

Jaksa Itu Akhirnya Divonis 5 Tahun Penjara

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.


- Jaksa Cirus Sinaga, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI pimpinan Albertina Ho, pada sidang Selasa, 25 Oktober 2011. Jaksa bagian Intelijen Kejaksaan Agung nonaktif itu dihukum penjara lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan penjara.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Cirus Sinaga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah merintangi secara tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan terdakwa perkara korupsi," kata Albertina membacakan amar putusan.

Yang memberatkan hukuman Cirus adalah perbuatannya tidak sejalan dengan upaya negara menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan menderita sakit yang membutuhkan pengobatan intensif.

Vonis hakim lebih rendah dibanding tuntutan jaksa. Oleh tim jaksa pimpinan Edi Rakamto, Cirus dituntut hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Yang memberatkan tuntutan adalah terdakwa selaku aparat penegak hukum seharusnya bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan malah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan.

Cirus terseret ke pengadilan karena diduga merekayasa berkas perkara mafia pajak PT Surya Alam Tunggal Gayus Tambunan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang awal 2010 lalu. Menurut hakim, Cirus terbukti menghalang-halangi penyidikan karena menambah secara sepihak, pasal yang menjerat Gayus.

Oleh penyidik Polri, Gayus disangkakan pasal korupsi dan pencucian uang. Namun, oleh Cirus, Gayus juga dijerat pasal penggelapan. Hal itu diduga dilakukan agar kasus Gayus bisa ditangani Bagian Pidana Umum, posnya saat itu.

Peran Cirus dimulai sejak 15 Oktober 2009 saat mengadakan pertemuan di Hotel Kristal Jakarta dengan dua penyidik Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Polisi Arafat Enanie dan Ajun Komisaris Polisi Sri Suamrtini, pengacara Gayus, Haposan Hutagalung, dan rekannya sesama jaksa peneliti, Fadil Regan.

Dalam pertemuan itu Arafat memaparkan latar belakang pihaknya menjerat Gayus dengan pasal korupsi, Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yang didasari laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Terhadap laporan tersebut Cirus mengatakan, "Kalau perkara korupsi, kami nggak bisa tangani. Kami kan di Pidana Umum."

Cirus lalu mencetuskan ide penambahan pasal penggelapan, Pasal 372 KUHP, ke berkas Gayus, agar kasus pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu bisa ditangani bagiannya. Ide Cirus ditindaklanjuti Fadil dengan memeriksa sopir Gayus, Budi Santoso. Budi diminta membuat keterangan yang menunjukkan pernah ada penyerahan Rp 370 juta dari PT Megah Jaya Citra ke Gayus.

Setelah pemeriksaan terhadap Budi, dalam tahap P19 Cirus hanya menjerat Gayus dengan pasal penggelapan. Petunjuk Cirus tersebut disampaikan ke Fadil, yang kemudian diteruskan ke Sri Sumartini. Ia beralasan pasal penggelapan akan membuat berkas cepat lengkap atau P21. Padahal oleh Mabes, rekening Gayus senilai Rp 28 miliar sudah diblokir untuk membuktikan dia melakukan korupsi.

Detik-detik Simoncelli Tabrakan

SEPANG, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Marco Simoncelli, pembalap MotoGP asal Italia, menyerah setelah cedera parah menimpanya. "Supersic" itu mengembuskan napas terakhirnya pukul 16.56 waktu setempat atau 15.56 WIB meski telah mendapat perawatan di Medical Centre Sirkuit, setelah kecelakaan mengerikan di Grand Prix Malaysia di Sepang, Minggu, 23 Oktober 2011.

Bagaimana kecelakaan itu membanting Simoncelli dan membuatnya pergi? Sang pembalap itu diduga jatuh pada lap kedua tikungan 11. Simoncelli, 24 tahun, saat itu sedang bertarung dengan Alvaro Bautista dalam merebut posisi keempat.

Simon tak bisa mengendalikan kendaraannya ketika menikung ke kanan, sehingga tergelincir. Saat jatuh, Simon dan motornya melintasi sirkuit dan masuk ke jalur milik pembalap Yamaha Tech 3, Colin Edwards, dan pembalap Ducati, Valentino Rossi.

Tabrakan pun tak bisa dihindari. Edwards terlihat berusaha mengerem kendaraan, tapi gagal. Motor Edwards melindas Simoncelli, tepatnya di kepala. Namun Rossi yang sempat oleng berhasil mengendalikan Ducatinya. Edwards jatuh di luar trek dengan cedera dislokasi bahu. Rossi pun sempat terpental ke luar lintasan.

Tubuh Simoncelli melayang dan jatuh di atas trek dengan helm terlepas setelah dilindas. Tubuhnya menggelepar di atas trek lalu sama sekali tidak bergerak. "Dia mengalami trauma yang sangat serius di kepala, leher, dan dada," kata Direktur medis Grand Prix Malaysia Michele Macchiagodena seperti dikutip Reuters.

Ketika dibawa petugas medis di ambulans, detak jantung Simon berhenti. Petugas medis terpaksa melakukan cardiac pulmonary resuscitation (CPR) atau teknik menolong korban dengan menormalkan detak jantung. Usaha ini dilakukan 45 menit. Namun gagal. Pukul 16.56 atau 15.56 WIB, Simoncelli dinyatakan meninggal dunia.

Bendera merah langsung dikibarkan. Panitia lomba mengumumkan bahwa balapan GP Malaysia itu resmi dibatalkan.

Warga Dunia Capai 7 Miliar pada 31 Oktober

NEW YORK, (Tribunekompas)
By: Heryansyah.


- Populasi dunia akan mencapai 7 miliar jiwa akhir bulan nanti. India, yang berpenduduk 1,2 miliar, ditaksir bakal menyalip Cina di urutan pertama pada 2030, dengan 1,6 miliar jiwa. "Mencapai 8 miliar pada 2025 dan 10 miliar pada 2083," kata Wakil Presiden Dewan Populasi Badan Dana Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, John Bongaarts, Senin 24 Oktober 2011.

Menurut dia, kepadatan penduduk berdampak buruk bagi lingkungan. "Berujung pada kelangkaan air bersih dan penipisan air tanah," Bongaarts menambahkan. "Itu belum termasuk sumbangan terhadap polusi." Bongaarts tak berlebihan. Hal itu didukung oleh pernyataan Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo, dua pekan lalu.

"Sebanyak 60 juta jiwa penduduk Indonesia masih memerlukan penanganan pelayanan air bersih," ujarnya di Konferensi Sanitasi Air Minum Nasional di Jakarta.

Menurut Bongaarts, negara di Sub Sahara Afrika adalah yang paling menderita. "Sumber daya alam dan pertambahan penduduknya tak seimbang," ujarnya.

Maklum saja, populasi di Afrika bisa melonjak tiga kali lipat hingga 3,6 miliar pada akhir abad nanti. Nigeria merupakan negeri di Afrika dengan penduduk terpadat. Populasi Nigeria, yang mencapai 162 juta jiwa, bisa tumbuh hingga 730 juta pada 2100. Populasi penduduk dunia sendiri bertambah hingga 7 miliar tak sampai selusin tahun.

Adnan Nevic, 12 tahun, adalah satu dari 80 juta bayi yang terpilih menjadi manusia ke-6 miliar pada 1998. Gara-gara itu, ia digendong Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan. Nevic lahir di Visoko, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Manusia ke-5 miliar juga lahir di bekas wilayah Yugoslavia ini pada 1987. Manusia ke-4 miliar lahir pada 1974 dan ke-3 miliar pada 1960.

Menurut PBB, manusia ke 8-miliar akan lahir pada 2025, ke-9 miliar pada 2043, dan ke-10 miliar pada 2083. Kira-kira bayi mana yang akan terpilih menjadi manusia ke-7 miliar?

Ini Alasan DPR Setuju Beli F-16 Bekas

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku senang karena Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR menyetujui hibah 24 unit pesawat F-16 dari Amerika Serikat. "Alhamdulillah, DPR Komisi I sudah setujui (pesawat hibah itu) akan di-upgrade ke blok 52 supaya itu versi terbaru," kata dia seusai rapat kerja dengan Komisi Pertahanan, Selasa, 25 Oktober 2011.

Sebelumnya, Komisi Pertahanan sempat menolak rencana Kementerian Pertahanan untuk menerima hibah pesawat tempur bekas seri F-16 dari Amerika Serikat. Komisi menilai, meski harga 24 pesawat tempur F-16 bekas itu setara dengan 6 pesawat F-16 baru, biaya pemeliharaan pesawat bekas akan jauh lebih mahal.

Selain itu, dalam proposal awalnya, Kementerian Pertahanan menginginkan pemutakhiran (upgrade) pesawat jet F-16 dari awalnya blok 25 menjadi blok 32. Sedangkan Komisi Pertahanan menginginkan pemutakhiran pesawat dari blok 25 menjadi edisi teranyar, yakni blok 52.

Purnomo mengatakan, usai mendapat persetujuan DPR hari ini, pemerintah akan segera menindaklanjuti proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. "Kita akan mulai secepatnya," ujar dia.

Ia mengatakan, pemutakhiran 24 unit pesawat F-16 tersebut akan menelan biaya, tapi ia tidak menyebutkan secara pasti jumlahnya. Dengan persetujuan DPR, Kementerian akan memperoleh pesawat bekas blok 25 untuk selanjutnya dimodernisasi menjadi pesawat blok 52. "Yang kita upgrade itu persenjataan, avionik, air frame, dan engine," kata dia.

Purnomo menyatakan, jika proses hibah berikut pemutakhiran pesawat rampung, armada udara TNI bakal memiliki setidaknya dua skuadron pesawat tempur F-16. "Jadi, kita nanti punya dua skuadron. Ini kan 24 (unit) ditambah 10 yang kita punya, jadinya kan 34," ujar dia.

Partai Islam Menangkan Pemilu Tunisia

TUNISIA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Partai Islam moderat, Partai Ennahda, mengklaim memenangkan pemilihan umum Tunisia pada Senin, 24 Oktober 2011, setelah hasil penghitungan pendahuluan menunjukkan partai itu memenangkan bagian suara terbesar.

Keberhasilan Partai Ennahda diperkirakan akan memperkuat partai-partai Islam lainnya di Afrika Utara dan Timur Tengah, meskipun Ennahda bersikeras pendekatannya terhadap syariah atau hukum Islam adalah konsisten dengan tradisi progresif Tunisia, terutama mengenai hak-hak perempuan.

Pejabat Partai Ennahda memperkirakan partainya memperoleh paling sedikit 30 persen dari 217 kursi dalam konstitusi baru. Perkiraan lainnya menempatkan suara partai itu mendekati 50 persen. Hasil resmi diharapkan dirilis pada hari Selasa.

Pengamat internasional memuji pemilihan tersebut sebagai pemilihan yang bebas dan adil. Mereka menekankan partai-partai dalam pemerintahan baru harus bekerja sama dan menjaga hak-hak perempuan.

Tidak ada pengumuman resmi tentang hasil pemilu domestik pada hari Senin, tapi media Tunisia menampilkan hasil dari lembaga poling individu. Hasilnya menunjukkan Ennahda atau Partai Renaisans menjadi kekuatan politik dominan di negara itu, dengan menempati posisi pertama di hampir setiap konstituen.

Ennahda mengambil setengah dari 18 kursi yang dicadangkan bagi warga Tunisia yang tinggal di luar negeri dalam hasil awal resmi yang dirilis Senin. Dua partai kiri-tengah mengambil tujuh kursi lainnya. Distribusi kursi itu diperkirakan juga terjadi di dalam negeri.

"Ennahda telah mengambil tempat pertama pada tingkat nasional dan pada tingkat konstituen," kata Abdel Hamid Jelassi, manajer kampanye partai, pada konferensi pers di luar kantor pusatnya di tengah pendukungnya.

Dalam setengah abad sejak kemerdekaannya dari Prancis tahun 1956, Tunisia praktis menjadi negara satu partai hingga rakyat Tunisia mengusir Presiden Zine El Abidine Ben Ali pada Januari setelah sebulan pemberontakan rakyat. Sembilan bulan dilanda kerusuhan, demonstrasi, dan perdebatan politik di negara berpenduduk 10 juta itu, mendahului pemilu hari Minggu.

Anggota dewan terpilih akan memiliki peran sangat penting dalam membangun demokrasi yang baru di Tunisia. Mereka tidak hanya akan menunjuk pemerintah sementara yang baru, tapi juga menulis konstitusi yang akan menentukan bagaimana negara itu akan berjalan.

Minggu, 23 Oktober 2011

Takut Skandal Century Terulang, DPR Terbitkan Otoritas Jasa Keuangan di 2012

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Guna mencegah terjadinya kasus Bank Century, DPR memastikan Rancangan Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diterbitkan pada 2012 nanti. Pengawasan perbankan nanti menjadi satu atap.

Bank Indonesia (BI) hanya di­fo­kuskan pada sistem pem­ba­yaran dan moneter. Pengamat ekonomi dari Uni­versitas Gajah Mada (UGM), Ichsanuddin Noorsy menyambut baik ke­se­riusan DPR terhadap RUU OJK. Dengan disahkan OJK, maka kewe­nang­an penga­wasan BI terhadap per­bankan tidak ada lagi. “Peng­awasan cu­kup satu pintu. BI cukup mem­fo­kuskan pa­da ke­bija­kan moneter dan pembayaran,” tegas Noorsy saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Noorsy juga mengingatkan, dalam proses transformasi ter­sebut, otoritas perbankan untuk berhati-hati khususnya dalam melakukan transformasi sistem, lembaga dan anggaran. ”Tiga poin itu sangat krusial, kalau transformasinya tidak hati-hati ya sulit,” ingat dia.

Wakil ketua komisi XI DPR dari Demokrat, Achsanul Qosasih mengatakan, OJK akan diterb­it­kan menjadi Undang Undang pada awal 2012 dengan masa trans­formasi antara bank dan non bank selama dua tahun.”Masa transformasi ini diberikan untuk penyesuaian bank dan non bank terhadap UU OJK. Sehingga ta­hun 2013, sudah mulai bekerja,” terang politisi asal Madura ini.

Disisi lain, lanjut Achsanul, ke­beradaan OJK juga un­tuk mencegah terjadinya prak­tik tran­saksi produk bodong antar per­bankan. Dan yang penting, agar tidak terjadi skandal perbankan seperti di Bank Century.

“Praktik kongkalingkong di industri perbankan cukup besar, lantaran sistem pengawasan yang dilakukan tidak satu pintu. Se­perti kasus Century, pengawasan, kebijakan dan keputusan semua di­lakukan oleh BI. Ini salah sub­tansi dari OJK sebagai reformasi diperbankan,” kata Achsanul.

Achsanul mengungkapkan, pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI RUU OJK telah menyepakati satu pasal krusial yang menjadi sumber silang pendapat, yakni soal komposisi Dewan Komisioner OJK. Kese­pakatan itu diambil dalam rapat kerja DPR dengan pemerintah, Rabu malam (19/10).

Dari kesepakatan itu, lanjut Achsanul, jumlah Dewan Ko­misioner OJK berjumlah sem­bilan orang. Tujuh orang hasil penetapan DPR atas usul pre­siden, ditambah dengan dua anggota ex officio dari Kemen­terian keuangan dan BI. Dua wakil dari BI dan Kementerian Keuangan mempunyai hak suara (voting rights).

DPR meminta dua ex officio tersebut memiliki hak suara agar Dewan Komisioner OJK bisa mengetahui tanggapan dari para pelaksana perekonomian terse­but. “Harapannya Dewan Komi­sioner OJK bisa mengantisipasi kri­sis atau kejadian di sektor mo­neter dan fiskal,” kata Achsanul.

Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Aziz, tidak ada alasan bagi BI untuk menolak putusan ini. “OJK adalah amanat dari Undang Un­dang BI No 3 tahun 2004, pasal 34 ayat 1 yang harus dihormati dan dijalankan. Sehingga penga­wasan dilakukan dalam satu pintu dan menjada independensi per­bankan ,” tegas Harry.

Deputi Gubernur Bank Indo­nesia, Halim Alamsyah pernah mengatakan, BI kurang sepen­dapat dengan penghapusan fungsi pengawasan di BI. Dia menyebut, ada dua alasan kenapa penga­wasan itu perlu ada di BI. Per­tama, pengawasan sektor ke­uangan dekat dengan stabilitas moneter. Kedua, bila terjadi gangguan pada sistem keuangan, dampaknya akan berimbas ke sektor moneter.

Dia menjelaskan, pengertian tugas mengawasi bank dalam ru­musan pasal 34 ayat (1) un­dang-undang itu perlu dipahami da­lam arti luas. Yaitu, pe­nga­wasan bank merupakan ba­gian integral dari pencapaian dan pelaksanaan tugas bank sentral sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan 8 undang-un­dang yang sama.

Tokoh Lintas Agama dan Aktivis Lintas Organisasi Geruduk Istana Ternyata Hanya Hoax

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.


- Rencana aksi demonstrasi penggulingan SBY-Boediono ternyata hanya kabar bohong alisa hoax. Adalah Abdul Rachim, aktivis gerakan diskusi 77/78 yang memastikan bahwa kabar itu hoax.

"Berita tokoh lintas agama dan aktivis geruduk Istana untuk gulingkan SBY itu sama sekali tidak benar," kata Abdul Rach im yang di klaim menjadi koordinator aksi kemarin.

Abdul Rachim kemudian menilai bahwa adanya sms palsu tersebut, mencerminkan kepanikan luar biasa pihak penguasa.

"Kepanikan itu kemudian membuat mereka menyebarkan kabar bohong seperti ini. Apalagi, beberapa hari sebelumnya juga beredar sms bodong yang mengabarkan bahwa hari ini akan ada kerusuhan rasial seperti 1998," katanya lagi.

Hal-hal ini, imbuhnya, menunjukkan adanya permainan dari kekuasaan untuk memperkeruh suasana dan akhirnya akan mengaborsi gerakan perubahan yang semakin hari semakin kuat.

SBY Baru Sekarang Bilang Uang Negara Dirampok

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Ucapan presiden SBY bahwa uang negara dirampok mendapat sorotan. Sambutan yang muncul pun beragam.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier adalah salah satu tokoh yang sangat senang dengan pernyataan SBY tersebut.

"Saya sangat senang. Ini karena pidato SBY sangat bagus. Tapi, ucapan presiden itu, seringkali berhenti pada pidato yang bagus. Tidak sampai pada aksi nyata. Ini pengamatan saya selama tujuh tahun," kata Fuad Bawazier dalam sebuah diskusi bertema "Uang Negara Dirampok, Kenapa Tidak Diusut Secara Tuntas" di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Minggu sore (23/10) .

Fuad juga menyayangkan, mengapa baru sekarang SBY mengungkapkan hal tersebut. Karena sebenarnya, sudah lama orang berteriak bahwa uang negara dirampok.

"Dari tokoh lintas agama, tokoh masyarakat sipil, pemuda dan mahasiswa. Jadi SBY kemana aja?" tanya Fuad.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, korupsi oleh oknum pemerintah pusat dan daerah serta di parlemen masih terjadi.

"Uang negara dirampok oleh mereka yang tidak bertanggung jawab," kata Presiden seusai melantik 12 menteri dan 13 wakil menteri hasil perombakan kabinet di Istana Negara, Rabu 19/10 lalu.

Pembunuhan Qadhafi Dinilai Kejahatan Perang

TRIPOLI, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Sebuah kelompok hak asasi manusia mengatakan pembunuhan mantan pemimpin Libya Muammar Qadhafi mungkin memenuhi syarat sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional.

Pada hari Sabtu tubuh Qadhafi tetap dipertontonkan dalam sebuah pendingin di kota Misrata. Mayat Qadhafi menarik ratusan warga Libya yang mengenakan masker untuk melihat jasad yang membusuk itu.

Sementara kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional meminta penjelasan lebih lengkap tentang bagaimana Qadhafi dan anaknya, Muatassim, meninggal setelah ditangkap hidup-hidup pada hari Kamis.

Dewan Transisi Nasional, otoritas berkuasa sementara Libya, belum mengumumkan sebuah penyelidikan. Dewan juga belum menyepakati bagaimana atau di mana menguburkan mantan pemimpin itu.

Mereka menjanjikan rincian lebih lanjut pada hari Minggu. Saat itu diperkirakan akan diumumkan secara resmi pembebasan Libya.

Human Rights Watch pada hari Sabtu mengatakan bahwa bukti yang terkait Qadhafi dan anaknya menunjukkan 'bahwa mereka mungkin telah dieksekusi setelah ditahan', yang merupakan sebuah kejahatan perang di bawah hukum internasional.

Human Rights Watch mewawancarai seorang komandan revolusioner yang mengatakan kondisinya 'di luar kendali' setelah penangkapan Qadhafi, yang menunjukkan bahwa dia dibunuh dalam kondisi kekacauan.

Kelompok itu juga mengunjungi lokasi di mana Qadhafi ditangkap dan melihat sekitar 95 mayat, sebagian dari mereka ternyata tewas dalam serangan NATO dan korban lainnya menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka dieksekusi.

"Ada banyak bukti untuk membuka penyelidikan yang kredibel atas kematian Qadhafi dan putranya Muatassim," kata Sarah Leah Whitson, Direktur Human Rights Watch Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Mencari tahu bagaimana mereka meninggal adalah penting. Ini akan menentukan apakah Libya baru akan diatur oleh hukum atau dengan kekerasan."

Rekaman video menunjukkan bahwa Qadhafi selamat dari serangan NATO terhadap konvoi kendaraannya dan meninggal kemudian dalam tahanan pasukan revolusioner, dengan keterangan yang saling bertentangan tentang apakah ia dieksekusi atau tertangkap dalam baku tembak.

Suku Qadhafi ingin tubuhnya dikembalikan untuk dimakamkan di Sirte, kota kelahirannya di sepanjang pantai Mediterania.

Beberapa anggota Dewan Transisi telah mengusulkan menguburnya di tempat tak bertanda di sebuah lokasi yang dirahasiakan, untuk mencegah makamnya menjadi tempat suci para pendukungnya.

Laporan lainnya mengatakan Dewan telah membahas kremasi atau penguburan di laut, seperti dalam kasus pemimpin Al Qaidah, Osama bin Laden.

Sabtu, 22 Oktober 2011

Dahlan; Jangan Cuma Minum Madu, Tapi Juga Racunnya Dong

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Tommy.


- Kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai kurang maksimal. Dengan dilantiknya bekas Direktur Utama PLN Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN, diharapkan kinerja perusahaan pelat merah bisa meningkat. Gebrakan Dahlan dalam 100 hari kerja ini ditunggu kalangan DPR.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Eddy Prabowo meminta Dahlan berani melaku­kan evaluasi atas kinerja direksi BUMN.

“Menteri BUMN harus mela­kukan evaluasi terhadap direksi BUMN, baik yang baru maupun yang lama. Semuanya harus de­valuasi dan dicek, khususnya BUMN yang strategis,” kata Eddy saat dihubungi di Jakarta, kemarin.

Setelah dievaluasi, lanjut Eddy, jika ditemukan direksi-direksi yang kerjanya tidak optimal, le­bih baik Dahlan melakukan pe­rombakan tanpa tergan­tung dari partai politik. Menurut­nya, se­mua perusahaan BUMN harus jelas target yang akan di­capai dan bisa meraihnya dengan mak­simal.

“Tak hanya itu, bagi direksi yang berprestasi pun harus diberi reward atau apresiasi. Sedang­kan yang melakukan kesalahan harus diganti,” ujarnya.

Pengamat ekonomi Fadli Ha­san mengatakan, saat ini ter­dapat beberapa perusa­haan BUMN yang kinerjanya masih tidak ba­gus. Karena itu, Kemen­terian BUMN harus me­lakukan eva­lua­si terhadap peru­sahaan-pe­rusahaan BUMN yang kiner­janya tidak bagus, dan bah­kan penca­paian target tidak dapat terea­lisasi.

Fadli mengatakan, Presiden SBY pun merasa kecewa dengan kinerja perusahaan BUMN. Pa­salnya, sebagai perusahaan yang memiliki aset yang besar, kinerja BUMN masih ada yang tidak maksimal.

“Dievaluasi atau dirombak ter­gantung dari kinerja masing-ma­sing BUMN. Kementerian BUMN sangat perlu me­nga­wasi BUMN yang profi­tabilitasnya rendah,” katanya.

Menteri BUMN pun diharap­kan bisa melakukan efisiensi di masing-masing perusahaan pelat merah dan meningkatkan good corporate governance (GCG). Sebab, sudah sepantasnya peru­sahaan BUMN ini benar-benar mampu memberikan sumba­ngan terhadap masyarakat dan negara lebih besar lagi.

“Jadi, kalau memang BUMN-nya terus mengalami kerugian atau tidak bisa meningkatkan efi­siensi, maka perlu dilakukan eva­luasi oleh menteri. Apalagi saat ini yang dipilih sebagai Men­teri BUMN adalah Pak Dahlan, yang mengerti korporasi,” katanya.

Dahlan menutur­kan, Ke­men­terian BUMN harus mem­berikan keleluasaan lebih besar kepada masing-masing BUMN untuk me­lakukan aksi korporasi. Soal­nya, aksi korpo­rasi menjadi na­fas dari sebuah perusahaan. Jika ter­lalu dike­kang, maka hal ter­sebut bukanlah korporasi, me­lainkan instansi.

“Setelah diberi keleluasaan men­jalankan aksi korporasi, maka pertanggungjawaban dari aksi korporasi yang sudah dila­kukan dapat diminta. Tanggung jawab itu ibarat racun. Kami min­ta tanggung jawab itu. Jadi, ja­ngan hanya minum madunya, racunnya juga harus ada,” tegas Dahlan.

PILGUB BANTEN: Atut-Rano Lewati 50 Persen

BANTEN, (Tribunekompas)
By: Warto.


- Berdasarkan hasil Quick Count yang dirilis oleh Konsultan Citra Indonesia (KCI), pasangan nomor urut 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2012-2017, Ratu Atut-Rano Karno meraih suara 50,36 persen disusul WH-Irna 37,98 persen dan Jazuli-Muzaki 11,66 persen.

Menurut Direktur KCI, M. Barkah Pattimahu, dalam rilis yang diterima petang ini, faktor kemenangan Atut-Rano ditentukan oleh empat variabel. Pertama, tingkat popularitas kandidat yang masih sangat tinggi yaitu 97 persen.

Kedua adalah faktor incumbent. Kalangan menengah kota memang mempunyai pandangan lain terhadap kinerja Ratu Atut. Tetapi mayoritas masyarakat Banten tinggal di daerah pedesaan, dan mayoritas menilai kinerja Gubernur Atut positif. Faktor ketiga kemenangan Atut adalah kinerja mesin politik. Faktor keempat, menurut Barkah adalah peran media yang memberitakan Ratu Atut secara massif.

Dijelaskan Barkah, sampling error Quick Count yang mereka lakukan adalah 1 persen. Sehingga, menurut dia, hasil akhir nanti tidak akan jauh berbeda dengan hasil Quick Count.

Tidak jauh berbeda dengan KCI, Jaringan Suara Indonesia (JSI) merilis pasangan Atut-Rano memperoleh suara 50,26 persen, WH-Irna 37,92 persen, dan Jazuli-Muzaki 11,82 persen.

Kemenangan Ratu Atut-Rano Karno juga terlihat dari hasil Quick Count Lingkaran Survei Indonesia. Dari 98 persen suara yang masuk, nomor 1 unggul dengan raihan 50,3 persen, nomor 2 mencapai 38,7 persen, dan nomor 3 meraih 11,98 persen.

Bagaimana Tidak Macet.., Setiap 1 Km Berdiri Shoping Mall

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Parman.


- Tiga crane bergerak kesana kemari. Setiap gerakannya seakan merobek-robek langit. Besi berbentuk letter L itu bergerak mengangkut bahan-bahan bangunan dari bawah ke lantai 22.

Samar-samar terlihat dari kejauhan, para pekerja sedang melakukan pengecoran. Baru se­bagian lantai 22 yang sudah se­lesai dicor. Tampak pekerja masih sibuk memasang papan dan kayu untuk membentuk tiang pondasi di lantai ini.

Jika diperhatikan, ada sekitar empat bangunan menjulang di tem­pat ini. Satu bangunan berlan­tai 30 tampak sudah 90 persen. Ba­ngunan berwarna krem ini su­dah dipasangi dinding dan jen­dela. Selain bangunan yang baru mencapai lantai 22, ada satu ba­ngunan berukuran sedang yang sudah mencapai lantai 30.

Lantai 30 masih dalam tahap pe­ngerjaan pondasi dan penge­co­ran lantai. Baru sekitar 50 persen rampung. Bangunannya masing telanjang tanpa dinding. Tampak dua crane bekerja di bangunan ini.

Bangunan keempat hanya ber­lantai lima. Melekat bersama ba­ngunan yang masih berlantai 22. Meski tak tak tinggi, tapi ba­ngu­nan ini dibuat cukup luas. Mem­bentang hingga bagian be­lakang. Penyelesaiannya baru se­kitar 60 persen.

Jika dalam pembangunan ini, warga Jakarta akan disuguhi sho­pping malll baru. Kota Kasablan­ka namanya. “Complete Shopping. Enjoy eat in style, fashion, enter­tainment and fun”. Begitulah tema mall ini se­perti tertera di plang di depan lo­kasi. Tak lupa dicantum­kan no­mor telepon, bagi yang ber­­minat membuka bisnis di situ.

Seperti beberapa mall di Jakar­ta, Kota Kasablanka juga dibuat me­nyediakan apartemen dan per­kantoran. Tujuannya agar kon­su­men bisa tinggal, bekerja, dan ber­santai di tempat yang sama.

Mulai 2012, DKI Jakarta mulai menerapkan moratorium pem­ba­ngunan mall. Untuk memperkuat keputusan ini dikeluarkan

Instruksi Gubernur (Ingub) ten­tang Moratorium Pemberian Izin Pembangunan Pusat Per­be­lan­jaan, Pertokoan/Mall Dengan Luas Lahan Lebih Dari 5.000 Meter Persegi.

Salah satu alasan dikeluarkan Ingub itu untuk mengurangi ke­ma­cetan di ibukota akibat men­jamurnya mall di pinggir jalan-ja­lan protokol.

Ada tujuh mall yang tertunda pem­bangunannya dengan pem­berlakukan moratorium in. Mall-mall itu tersebar di lima wilayah kota administrasi. Di Jakarta Ba­rat dengan dua mall, Jakarta Sela­tan dua mall dan Jakarta Utara satu mall serta Jakarta Timur dua mall.

Penelusuran Tribunekompas, mulai dari Jalan Casablanka sam­pai Jalan Sudirman ada tiga mall dalam tahap pembangunan. Ya­itu, Kota Kasablanka, Kuningan City, dan Ciputra World.

Jarak antar mall yang satu de­ngan yang lainnya hanya satu ki­lometer. Jika ketiga mall ini jadi kelak, akan ada empat mall dalam jarak berdekatan. Sebelum di depan Mega Kuningan sudah berdiri Mall Ambassador.

Bergeser ke Kuningan City, ba­ngunan fisik di tempat ini 70 per­sen rampung. Bangunan ini ber­diri berjarak 50 meter dari Mall Am­basador. Kuningan City ter­bagi ke dalam empat bangunan. Bangunan pertama, didesain berbentuk lonjong. Jika dihitung, bangunan ini totalnya terdiri dari 50 lantai. Sekitar setengahnya su­dah dipasangi dinding kaca ber­warna hijau. Nantinya bangunan ini berfungsi sebagai gedung perkantoran.

Bangunan kedua di sisi kiri bangunan pertama terdiri dari 10 lantai. Berfungsi sebagai mall. Ba­ngunan ini secara tidak langsung akan menjadi pesaing Mall Am­basador. Bangunan ini dalam tahap pemasangan dinding kaca.

Bangunan ketiga dan keempat berada di bagian belakang. Ba­ngunan ini dijadikan apartemen. Masing-masing terdiri dari 50 lantai. Satu bangunan tampak sudah selesai dipasangi dinding. Satu bangunan lagi masih dalam proses pemasangan dinding di lantai atas.

Aktivitas pembangunan juga terlihat di Ciputra World. Masih tahap pembangunan tiang dari lantai ke lantai. Dari gerbang yang terbuka, terlihat tumpukan besi baja yang memenuhi lahan yang dijadikan mall. Ciputra World memiliki konsep malll re­tail, restaurant dan cafe, au­di­to­rium, perkantoran, residences, apar­temen dan museum.

Ciputra World terdiri dari em­pat bangunan menjulang yang ter­integrasi dengan mall yang ter­diri dari 10 lantai di bagian ba­wah­nya. Pengamatan Tribunekompas, sudah sekitar 25 lantai yang sudah dibangun. Tapi jum­lah lantainya tampaknya tak akan berhenti sampai di situ, pe­nger­jaan masih terus berlangsung.

Ketiga mall ini tampak berlom­ba untuk merampungkan pem­ba­ngunannya. Hal itu bia dilihat dari aktivitas pembangunan yang digeber siang dan mallam. Pada mallam hari, puluhan truk pe­ngang­kut semen berdatangan. Lampu sorot dinyalakan untuk memudahkan aktivitas pekerja. Deru-deru mesin terdengar me­me­cah keheningan mallam.

Sehari-hari Jalan Satrio yang mengarah ke Karet Sudirman menjadi langganan macet. Ke­macetan dimulai sejak underpass (terowongan) Casablanca.

Kemacetan di kawasan ini ma­kin menggila sejak proyek pem­bangunan fly over Kampung Me­layu-Tanah Abang dimulai. Ruas jalan yang bisa dilalui ken­daraan menyempit karena proyek ini.

Pelaksana Harian Kepala Di­nas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta, Wiriyatmoko menuturkan, kebe­radaan pusat perbelanjaan atau mall kerap menjadi biang kerok ke­macetan di ibukota.. Hal ini men­jadi salah satu alasan Pem­prov DKI Jakarta menghentikan sementara penerbitan perizinan (moratorium) mall hingga 2012.

“Dari hasil evaluasi ini, me­mang kebijakan moratorium ini salah satunya dilihat dari sisi ke­macetan yang diakibatkan dari pu­sat perbelanjaan tersebut,” kata dia.

Menurutnya moratorium itu saat ini telah mulai diterapkan. Pi­haknya sudah tidak lagi me­nge­luarkan izin pembangunan mall. “Kajiannya kami buat dengan meng­gandeng Universitas Ga­djah Mada,” kata Wiriyatmoko yang juga menjabat sebagai Ke­pala Dinas Tata Ruang ini.

Ada beberapa wilayah yang ma­sih diperbolehkan pemba­ngu­nan mall. Yakni di Jakarta Timur dan di pinggiran kota (di luar Ja­karta Outer Ring Road). Se­men­tara di pusat kota hanya di­izin­kan di sepanjang Jalan Dr Satrio (Casablanca) yang per­un­tu­kan­nya memang untuk kawasan bisnis.

Wiriyatmoko tidak menampik jika pertumbuhan pusat belanja di Jakarta cukup pesat. Ia menyebut, setiap tahun bisa tiga hingga empat mall baru berdiri. Tak ayal ini mengukuhkan Jakarta sebagai kota yang memiliki pusat per­belanjaan terbanyak di dunia.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dae­rah (Bappeda) DKI Jakarta Sar­wo Handayani menyambut baik moratorium pembangunan mall ini. Menurut dia, kondisi Jakarta sudah tak memungkinkan lagi ada penambahan mall.

“Kebijakan moratorium ini tidak berlaku surut. Jadi, bagi yang sudah dapat izin sebelum ucapan lisan Gubernur mengenai mo­ratorium muncul, silakan te­ruskan pembangunannya. Na­mun, bagi yang sedang me­minta izin setelah ucapan mo­ratorium keluar, izin tak akan tu­run,” ujar Yani.

Menurut dia, pembangunan mall atau pusat perbelanjaan ditem­patkan di kawasan terpadu, misalnya di Sentra Primer Barat atau Sentra Primer Timur. Sebab, sebenarnya, keberadaan pusat perbelanjaan tidak mengganggu selama letak lokasinya tersebar.

Untuk menunjang penyebaran pusat perbelanjaan, Pemprov DKI Jakarta juga melengkapinya dengan sarana dan fasilitas, mi­salnya jalan akses Casablanca yang memiliki fungsi meng­hu­bungkan pusat perbelanjaan Sentra Primer Barat dan Sentra Primer Timur.

Data yang dihimpun, saat ini terdapat 564 pusat perbelanjaan di wilayah DKI Jakarta. Per­in­cian­nya, 132 pusat perbelanjaan dikategorikan sebagai mall serta 432 sisanya masuk kategori swalayan, hypermarket, pusat gro­sir, pertokoan, dan pasar tra­disional. Paling banyak di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

2012, Dibuka Lima Mall Baru

Mall baru tetap akan berdiri di Jakarta walaupun sudah diber­la­kukan moratorium. Sebab, izin pem­bangunannya sudah di­kan­tongi sebelum keluar kebijakan penghentian itu.

“Izin yang sudah keluar untuk mall sudah banyak. Jadi yang kena moratorium itu mall yang belum dapat izin. Kalau yang sedang da­lam proses pemba­ngu­nan tetap dilanjutkan,” kata Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan.

Ia menambahkan moratorium izin pembangunan mall me­ru­pa­kan ide bagus. Pengembang sa­ngat mendukung keputusan ter­sebut. Tapi ia tak setuju jika Ja­kar­ta sudah jenuh terhadap mall.

“Yang jenuh itu Pusat dan Se­latan. Sedangkan Timur dan Ba­rat masih bisa dikembangkan. Ter­utama di Timur,” kata Stefanus.

Pada 2010, empat mall berdiri di Jakarta. Yakni Epicentrum Walk, Grand Paragon Gajah Mada, Ci­bubur Square dan Mall Gandaria.

Empat mall itu memiliki luas 166.000 meter persegi. Mem­berikan tambahan baru 4,4 persen bagi ruang ritel di Jakarta. Saat ini ruang ritel yang di ibu kota sudah mencapai 3,92 juta meter persegi.

Sementara untuk tahun 2011 akan ada tambahan pasokan tiga mall baru yakni MT Haryono Squa­­re, Kuningan City dan Kota Kasa­blanka yang diperkirakan mem­berikan tambahan luas sek­tor ritel 155.000 meter persegi. Angka ini me­nurun dibanding 2010.

Pada 2012 diperkirakan per­tum­buhan mall di Jakarta me­nga­lami kenaikan. Akan ada tam­ba­han suplai sampai 196.000 meter persegi. Beberapa mall yang di­ren­canakan akan berdiri di 2012 yaitu Kemang Village, Ciputra World Jakarta, Green Tebet Food Cen­ter dan kemungkinan Galeria Glodok atau Citylofts.

Menumpuk di Tengah Kota


Tujuh mall di Jakarta tidak bisa mendapatkan izin pem­bangunan. Pasalnya, Peme­rin­tah DKI telah mengeluarkan moratorium pusat belanja di atas 5.000 meter persegi.

Penghentian izin ini juga per­lu diberlakukan untuk mi­ni market yang menjamur di pe­mukiman penduduk dan me­ngancam pasar-pasar tra­disional.

Sekretaris Komisi B (bidang perdagangan) DPRD DKI Jakarta, Thamrin mengatakan Keberadaan mini market juga menimbulkan masalah jika me­nyalahi peruntukan dan ber­dekatan dengan lokasi pasar tradisional.

“Minimarket dan usaha se­jenis menjamur. Banyak pe­lang­garan, makanya kita Pan­sus-kan,” ujar dia.

Menurut Thamrin, Pansus Minimarket DPRD DKI telah bekerja cukup jauh. Saat ini sudah memasuki pembahasan kata akhir yang akan dijadikan rekomendasi.

Apa rekomendasinya? Kata Thamrin, Pansus akan mere­komendasikan agar gubernur menggusur bangunan yang me­langgar dan digunakan se­bagai mini market.

“Terutama mini market yang berjarak 500 meter dari pasar tradisional. Jumlahnya puluhan dan sangat mengganggu pasar tradisional,” tandas pria yang juga anggota Pansus Minimarket DPRD DKI itu.

Apa perlu moratorium izin mini market? Menurut Thamrin, DPRD tengah membahas revisi Perda Perpasaran. “Kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Nanti bisa saja kita mengusulkan gubernur memberlakukan moratorium izin mini market.”.

Wakil Ketua DPRD DKI Ja­karta Sayogo Hendrosubroto ber­pendapat moratorium izin mall sudah selayaknya diterapkan. Ia menilai, jumlah pusat belanja dan mall di Jakarta sudah berlebihan.

Apalagi, dalam pemba­ngu­nan­nya kurang memperhatikan per­timbangan faktor lalu lintas. “Am­dal lalu lintas sering dito­le­ransi. Akibatnya timbulkan ke­macetan,” tuturnya.

Ke depan, sambung Sayogo, pem­bangunan pusat perbelanjaan dan mall sebaiknya di pinggiran kota. Sehingga arus lalu lintas ti­dak hanya tertumpu di tengah kota. “Sekarang ini semuanya be­ra­da di tengah kota,” ucapnya.


Kata Polisi, Mall Ini Biang Macet


Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengeluarkan data mengenai pusat perbelanjaan yang jadi penyebab kemacetan. Berikut ini datanya:


Jakarta Utara


ITC Mangga Dua

Mall Kelapa Gading

Mall Sunter

Pluit Village

Pasar Pagi Mangga Dua

WTC Mangga Dua

Mall Artha Gading

Sports Mall Kelapa Gading

Kelapa Gading Trade Center

Mall of Indonesia (MOI)

Emporium Pluit Mall

La Piazza

Koja Trade Mall


Jakarta Timur


Kramat Jati Indah

Cibubur Junction

Tamini Square


Jakarta Barat


Mall Ciputra

Mall Taman Anggrek

Slipi Jaya Plaza

Central Park


Jakarta Pusat


ITC Cempaka Mas

Grand Indonesia Shopping Town Plaza Atrium

ITC Roxy Mas

Blok A Tanah Abang


Jakarta Selatan


Cilandak Town Square

Blok M Plaza

Mall Ambassador

Pasaraya Manggarai

Plaza Semanggi

Pejaten Village

Gandaria City

FX Plaza.