JAKARTA, (Tribunekompas) By: Tommy.
- Sistem politik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 cenderung bersifat parsial, tambal sulam, bongkar pasang dan tidak visioner.
"Demokrasi kemudian ditafsirkan asal menang namun melupakan rakyat," kata Ketua DPP Golkar, Aulia Rahman, saat membacakan sepuluh pernyataan politik Partai Golkar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Pusat (Senin, 14/11).
Terkait sistem politik ini, kata Aulia Rahman, Partai Golkar berpandangan untuk memperkuat sistem presidensial. Dan agar penyelenggaraan pemerintahan efektif, produktif, serta tercipta stabilitas cheks and balances, maka penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah dan demokratis, mutlak diperlukan.
"Dengan demikian penetapan parlimentary thresold (PT) sebesar 5 persen merupakan kebutuhan bersama," demikian Aulia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar