JAKARTA, (Tribunekompas) By: Tommy.
- Salah satu aspirasi publik saat ini adalah memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bukan berasal dari unsur Kejaksaan maupun polisi.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Hanura bidang Pemenangan Pemilu, Yuddy Chrisnandi, beberapa saat lalu (Minggu, 20/11).
"Karena itu kita mengingatkan anggota DPR yang belum apa-apa sudah mengatakan untuk memilih pimpinan dari unsur polisi dan kejaksaan," tegas Yuddy.
Yuddy mengingatkan, tidak ada klausul pimpinan KPK harus dari Kejaksaan dan Polri. Apalagi bila KPK dipimpin oleh pihak yang berasal dari Polri dan Kejaksaan dikhawatirkan mudah dikooptasi oleh kedua lembaga tempat mereka berasal.
"Dan DPR jangan tanya publik yang mana, rakyat yang mana, yang menghendaki pimpinan KPK bukan dari Polri dan Kejaksaan. Selain karena rakyat yang memilih anggota itu sedikit dibanding rakyat secara umum, juga pernyataan itu bentuk pelecehan terhadap aspirasi publik," tegas Yuddy.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar