Senin, 12 September 2011

Bang Kumis Mesti Beberin Sumber Duit Buat Spanduk

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Parman.


- Maraknya spanduk Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang mejeng di berbagai sudut ibukota, dipertanyakan banyak pihak. Yang dipertanyakan terutama sumber dana pembuatan spanduk tersebut.

Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) atau Pe­mantau Birokrasi dan Pelaya­nan Publik Indonesia mem­per­tanya­kan sumber dana sosiali­sasi Foke, sa­paan Fauzi, karena ham­pir di setiap unit pelayanan publik ter­pampang spanduk atau rek­lame ber­gambar pria berku­mis itu de­ngan menga­tas­nama­kan forum atau lembaga di luar institusi Pemprov.

“Pemerintah Provinsi (Pem­prov) DKI Jakarta wajib menje­laskan secara transparan kepada publik Jakarta tentang asal dana pe­masangan spanduk atau rek­lame yang bergambar diri Fauzi Bowo maupun iklan-iklan di ra­dio. Apakah berasal dari dana pri­badi Foke atau dari anggaran pem­prov,” tanya Ketua IBSW Nova Andika di Jakarta.
Dia mengaku khawatir, terha­dap kemungkinan penya­lah­gu­naan wewenang gubernur dan institusi Pemprov untuk ke­pen­tingan pribadi gubernur incum­bent itu.

Seperti diketa­hui, Pilkada DKI Jakarta akan digelar tahun de­pan. Dengan de­mikian, ajang pemili­han orang no­mor satu di Ja­karta sangat penting. Terma­suk dalam langkah antisipasi dengan segala persiapan matang oleh gubernur yang memimpin ibu­kota kini di akhir periode kepe­mim­pinannya. Tujuan uta­manya, jelas untuk me­­lang­geng­kan ke­kuasaan.
Dari data dan fakta di lapangan yang dihimpun IBSW, banyak tem­pat yang mestinya tidak di­per­bolehkan dipasang spanduk, malah dipasang spanduk yang ber­muatan politis.

Seperti seko­lah, rumah peribadatan seperti mu­shola dan masjid. Pihaknya ingin kejelasan, apakah dana itu ber­asal dari pribadi Foke atau ang­garan Pemprov.
Pasalnya, spanduk atau rekla­me itu mengatasnamakan forum atau lembaga di luar insti­tusi Pem­prov. Dia me­nolak tegas ke­mungkinan pe­nyalahgunaan we­wenang gu­bernur dan institusi Pemprov un­tuk ambisi dan ke­pentingan pri­badi oleh Foke.

“Tak salah bila publik menilai Foke berambisi sangat kuat kem­bali berkuasa pada periode 2012-2017. Ini sah-sah saja. Namun ten­den­si malpraktek penggunaan fasili­tas pemprov secara masif, dengan ke­masan yang seakan membawa pe­san institusi Pem­prov luntur, di­nisbikan dengan muatan ke­pen­tingan pribadi agar dapat di­pilih kem­bali memimpin Jakarta yang sa­ngat mencolok,” semprot Nova.

Dia berharap, publik Jakarta me­­lihat secara jeli, karena seba­gian besar warga ibukota adalah ma­syarakat terdidik yang mayo­ritas mengenyam pendidikan le­bih tinggi.
Selain Bang Kumis, ju­lukan Foke, ada sosok yang tam­pil da­lam pra-kampanye me­nuju DKI-1 lewat spanduk yang dipe­nuhi figur selebritas hingga po­litisi. Seperti Tantowi Yahya, po­litisi Partai Golkar Aziz Syam­sud­din dan Prya Ramadani, sam­pai Ke­tua DPD Partai De­mokrat DKI Jakar­ta Nachrowi Ramli. Ter­­ma­suk pe­ngusaha dan Ketua Peng­­urus Wilayah Nah­dhatul Ulama (NU) DKI Jakarta Djan Faridz.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Su­marno menerangkan, pihaknya harus sudah menyiapkan aturan dan tata tertib kampanye delapan bulan, sebelum menggelar Pil­kada DKI 2012.

Dia juga mengo­mentari soal pemasangan ba­liho atau spanduk bakal calon DKI 1 yang akan ma­ju saat Pilkada 2012. Menu­rut­nya, hal itu masih wajar dan sah-sah saja, karena hingga kini be­lum ada ketetapan peraturan mengenai hal tersebut.

Sebelumnya, ratusan anggota Ko­mite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Ka­me­rad) menggelar demo di depan Gedung Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK), Jakarta.
Dalam ak­sinya, pendemo me­min­ta Ketua KPK Busyro Mu­qoddas mengusut sum­ber dana sosialiasi kampanye bakal calon (balon) Gubenur DKI Jakarta yang berlatar pejabat dan penye­lenggara negara.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar