JAKARTA, (Tribunekompas) By: Anto.
- Dua kasus yang cukup menyita perhatian publik belakangan ini adalah kasus suap mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammmad Nazaruddin dan kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Dari kedua kasus tersebut, nama Badan Anggaran (Banggar) DPR pun terus diseret-seret. Banggar dinilai sangat terkait erat dengan berbagai kasus suap di kementerian yang melibatkan elit partai.
"Kasus suap Kemenakertrans, ini semakin memperkuat sekaligus mengkonfirmasi celah bekerjanya mafia anggaran di DPR," kata Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Ronald Rofiandri, beberapa saat lalu (Senin, 12/9)
Ronald menilai celah mafia anggaran untuk menggarong uang negara tersebut bisa sengaja diciptakan atau sengaja dibiarkan sistemnya seperti itu untuk bisa dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
"Agar Banggar tetap leluasa memainkan proses otak-atik anggaran untuk kepentingan parpol atau keuntungan kelompok-kelompok tertentu," demikian Ronald.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar