JAKARTA, (Tribunekompas) By: Tommy.
- Ketua DPP Bidang Politik Partai Golkar Priyo Budi Santoso meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengajak ketua umum partainya, Aburizal Bakrie, dalam membahas soal reshuffle kabinet. "Saran saya kepada Presiden, yang menyangkut menteri dari Golkar, kami bangga jika ketua umum kami diajak bicara," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Jumat 16 September 2011.
Isu perombakan kabinet muncul menjelang tiga tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di periode kedua. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan Presiden SBY sangat memperhatikan tekanan publik agar pemerintah bekerja dengan baik.
Keinginan publik itu menjadi sokongan dalam peningkatan kinerja kabinet. "Itu adalah pesan politik moral yang diterima Presiden dengan dua telinga lebar-lebar," kata Daniel dalam keterangan pers di Bina Graha, kompleks Istana Negara, Jakarta, kemarin. "Ini isu yang sangat sensitif, tapi tak bisa ditutup-tutupi bahwa pemerintah menginginkan perubahan," ujarnya.
Namun, kalaupun terjadi perubahan susunan kabinet atau reshuffle, menurut Daniel, itu buntut dari evaluasi kinerja para menteri, dan bukan berdasarkan masukan dari partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi.
Presiden Yudhoyono mengevaluasi kinerja kabinetnya setiap tiga bulan dan setahun sekali. Teknis evaluasi dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto. Laporan evaluasi itu kemudian dilaporkan kepada SBY.
Isu reshuffle kembali mencuat setelah beberapa bulan terakhir ini, sejumlah menteri disebut-sebut terkait dengan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dalam kasus dugaan korupsi proyek Wisma Atlet SEA Games, serta Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang ikut terseret dalam pusaran kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur transmigrasi di 19 daerah kabupaten/kota. Kedua menteri ini dalam beberapa kesempatan telah membantah terlibat.
Menurut Daniel, Presiden SBY sudah melakukan langkah-langkah internal dan klarifikasi. Menpora Andi Mallarangeng dan Menakertrans Muhaimin Iskandar telah dipanggil dan telah memberikan penjelasan secara rinci kepada Presiden. SBY pun meminta mereka untuk bekerja sama dengan penegak hukum serta mengikuti dan menghadapi proses hukum tersebut.
"Berdasarkan pakta integritas yang ditandatangani para menteri di hadapan Presiden, Presiden akan memberhentikan mereka apabila dianggap oleh hukum sebagai tersangka," kata Daniel.
Priyo mengaku sinyalemen pihak istana kali ini cukup jelas. Ia pun meyakini reshuffle akan segera dilakukan oleh SBY. "Tidak seperti sebelum-sebelumnya, saya menangkap sinyalemen bahasa tubuh yang sangat jelas dari Pak Daniel dan Pak Sudi," tuturnya. Namun, ia juga tak menutup kemungkinan jika reshuffle kabinet tak jadi dilakukan.
Senada dengan Daniel, Priyo mengatakan bahwa reshuffle memang dibutuhkan untuk membuat kinerja pemerintahan lebih baik. Bahkan, ia menyarankan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. Alasannya, saat ini pemerintahan telah berjalan selama dua tahun.
"Sisa tinggal tiga tahun lagi, sekarang adalah saat yang tepat melakukan perbaikan agar kinerja kabinet memenuhi harapan Presiden," ujarnya. "Kalau tidak dilakukan hari-hari ini atau bulan ini, saya sarankan tidak usah reshuffle kabinet sampai akhir masa jabatannya."
Tidak ada komentar:
Posting Komentar