JAKARTA, (Tribunekompas) By: Parman.
- Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara masih memiliki banyak kekurangan. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, daerah dengan jumlah penduduk nyaris mencapai 10 juta jiwa ini menghadapi permasalahan di segi kesehatan lingkungan.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 terungkap bahwa Jakarta menjadi kota terburuk dari segi akses air minum layak. Data menunjukkan baru ada sekitar 25,9 persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap air yang layak minum. Angka itu masih jauh lebih rendah dari angka nasional, yaitu 45,1 persen.
"Karena air pam terbatas dan lokasi pengambilan air tanah berdekatan dengan septic tank. Padahal mata air terlindung dari tanah dengan jarak sumber pencemaran di septic tank harus kebih dari 10 meter," ujar Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Wilfried H. Purba, dalam keterangan pers di kantornya, Jumat 2 Desember 2011.
Buruknya akses rumah tangga terhadap air layak minum di Jakarta antara lain disebabkan oleh padatnya penduduk. Jumlah penduduk yang terlampau banyak, kata Wilfried, menjadi hambatan berat. "Kapasitas lahan di Jakarta terbatas terutama untuk penyediaan air bersih," tuturnya.
Padahal, katanya lagi, Jakarta menjadi provinsi terbaik dalam akses rumah tangga terhadap sanitasi layak. Hal itu menurutnya terlihat dari sudah tercukupinya jumlah jamban, kloset leher angsa, dan pembuangan air di septic tank.
Wilfried menjelaskan akses air layak minum masuk menjadi indikator capaian Millenium Development Goals (MDGs). Ia menuturkan ada dua indikator MDGs dalam jaminan kesehatan lingkungan Hidup. Keduanya yakni akses rumah tangga terhadap air layak minum dan akses rumah tangga terhadap sanitasi layak.
Untuk capaian target MDGs tahun 2015 atas akses RT ke air layak minum, Wilfried mengakui sulit untuk dapat menyentuh angka 75,3 persen di kota dan 65,8 persen di desa. Meski begitu ia meyakini dapat mencapai angka tersebut dengan terus mengkampanyekan program sanitasi total berbasis masyarakat.
"Sangat tergantung pada pemerintah daerah dan kemauan mereka. Kami hanya ada di level kebijakan dengan advokasi ke pemda atau beri bantuan dana," kata Wilfried.
Dukungan pemerintah untuk mencapai hal itu juga dilihat dari bertambahnya anggaran. "Tahun 2011 kami anggarkan Rp 120 miliar untuk program sanitasi terpadu berbasis masyarakat dan 2012 rencananya dapat tambahan Rp 140 miliar yang akan diarahkan ke pembangunan sarana air bersih," ujar dia.
Adapun untuk peringkat lima besar akses rumah tangga terhadap air layak minum dari provinsi yang terburuk berturut-turut adalah Jakarta, Banten, Bangka Belitung, Riau, dan Aceh. Sedangkan peringkat lima besar terbaik adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar