Menpera Minta KPK Usut Mafia Perizinan Perumahan

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Anto.

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum serius mengusut praktik mafia perizinan perumahan yang selama ini jadi kendala utama pembangunan perumahan rakyat. Selama ini, pengembang masih sulit mendapat perizinan dari Pemda setempat.
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa menilai, belum ada tindakan KPK memberantas kasus tersebut.
“Padahal, kami sudah meng­gan­deng KPK. Namun, KPK hingga saat ini belum juga ber­tindak,” kata Menpera di Ja­karta, kemarin.
Menurut Suharso, pemberanta­san mafia perizinan perlu segera di­lakukan. Pengembang selalu mendapat kendala atas proses per­izinan pe­rumahan yang di­berikan Pe­me­rin­tah daerah se­tempat. Al­hasil, biaya perizinan­nya mahal dan pem­ba­ngunan perumahan jadi tersendat.
“Praktik mafia perizinan cu­kup besar, terlebih di DKI Ja­karta. Ka­mi sudah melaporkan­nya ke KPK untuk ditindaklan­juti. Prak­tik ini dianggap meng­hambat prog­ram pembangunan peru­ma­han bagi masyarakat,” ujar Suharso.
Jika menggandeng KPK, kata politisi PPP itu, diharapkan da­pat meminimalisir praktik gra­tifikasi dari para pejabat da­erah yang ter­libat dalam proses pem­buatan izin dan uang silu­man­nya cukup besar.
“Pemberantasan mafia izin ini bisa memberikan angin segar terhadap pengembangan hunian bagi masyarakat, sehingga pe­merintah cepat menyajikan biaya perizinan yang murah bagi pe­ngembangan rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah susun sederhana milik (rusunami) di seluruh Indonesia, khusus di DKI Jakarta,“ harapnya.
Sementara untuk pem­ba­ngun­an rumah murah, Menpera telah memerintahkan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pelaksana pembangunan rumah murah tipe 36 seharga Rp 25 juta.
“Peraturan menteri (Permen)-nya sedang dibuat dan selan­jut­nya BLU bisa menggandeng Pe­rumnas dan pengembang swas­ta lain untuk membangun rumah murah ini. Inilah salah satu ben­tuk intervensi kami dalam prog­ram perumahan,” kata Menpera.
Menpera mengaku, tengah membangun 7.000 unit rumah murah di tiga daerah. Salah sa­tunya adalah di Nusa Tenggara Timur. “Rumah murah ini masih tahap pembangunan, akhir tahun dipastikan rampung dan bisa dihuni,” katanya.
Menpera menargetkan bisa membangun 120 ribu unit rumah murah lewat BLU ber­sama Pe­rumnas tahun depan. “Inilah harapan kami, me­nun­jukkan BLU, program rumah murah bisa direalisasikan,” tand­asnya.