DEPOK, (Tribunekompas) By: Dody. D.
- Pemerintah Kota Depok menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Badung (Bali). Rombongan dari DPRD Kabupaten Badung di pimpin langsung oleh Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan), I Nyoman Satria. Sedangkan dari Pemerintah Kota Depok diterima oleh Asisten Tata Praja, H.Sayid Cholid beserta OPD terkait, antara lain Distarkim, Disdukcapil, Satpol PP, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Badan Kepegawaian, di Aula Pemkot lantai 5 kemarin.
Tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintahan Kota Depok melakukan pengawasan kinerja PNS nya dengan Absensi Sidik Jari yang sudah diberlakukan, tentang Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan realisasi e-KTP serta kendala-kendalanya.
Menurut Manto, Sekretaris Badan Kepegawaian, mengenai pengawasan kinerja PNS dikaitkan dengan Absensi Sidik Jari, saat ini cara absensi tersebut masih menjadi ‘kajian’ dan baru diujicobakan dalam 3 bulan ini di Badan Kepegawaian, belum semua OPD. Jika ternyata berjalan baik, mungkin nanti akan direalisasikan ke seluruh OPD di Kota Depok. Namun, kami masih kendala dengan pembiayaan untuk realisasi ini. Mungkin untuk alat perekaman sidik jari masih cukup terjangkau, karena hanya berkisar 4 juta saja, tetapi untuk softwarenya itu yang cukup mahal yakni seharga 4 Miliar rupiah. Kami rasa belum mampu untuk merealisasikannya, jadi untuk saat ini kinerja PNS masih dikontrol masing-masing OPD dalam pengawasannya.
Kemudian Lutfi Fauzi selaku Kabid Penegakan Peraturan, Satpol PP , menambahkan bahwa dalam penegakan kedisplinan pegawai, kami (Satpol PP) memang sesekali mengadakan Sidak di waktu-waktu tertentu untuk kehadiran di apel pagi maupun di sela-sela jam kerja. Misalnya kami juga menyidak di pusat perbelanjaan ataupun di jalan-jalan di sekitar Depok. Tetapi kami juga menghimbau untuk para pejabat di masing-masing OPD, agar selalu mengawasi kinerja staffnya secara berjenjang sekaligus memberikan contoh yang baik, agar penegakan disiplin ini berjalan dengan semestinya.
Uraian tentang realisasi e-KTP yang dijawab langsung oleh Kadisdukcapil, Drs.Mulyamto, dijelaskan bahwa sampai saat ini e-KTP yang rencananya selesai per 31 Desember 2011, alhamdulillah belum selesai, ujarnya sambil tersenyum. Hal ini dikarenakan terlambatnya pengiriman alat dari Kemendagri dari jumlah yang disepakati baru 24 alat yang diterima. Sedangkan untuk jaringan internet, alhamdulillah sudah tidak masalah dari tahun 2010. Untuk pelayanan perekaman e-KTP ini, langsung dilayani di kelurahan dan sampai saat ini baru mencapai 100 ribu orang.
Hal ini disebabkan warga Depok yang cukup sibuk untuk bisa menghadiri undangan perekaman e-KTP, padahal 150 undangan sudah kami sebar per harinya di kelurahan dan waktu perekaman yang di perpanjang sampai jam 8 malam. Walau begitu kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar e-KTP ini sukses di Kota Depok, meskipun sepertinya kami perlu suntikan dana dari APBD untuk membeli alat perekaman supaya kuota yang diinginkan terpenuhi. Dan sepertinya DPRD sendiri sudah menyetujuinya untuk dianggarkan di tahun 2012, tambahnya lagi.
Hal lainnya berkenaan dengan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di jelaskan oleh Bapak Theo selaku Kabid Pengawasan dan Pengendalian(Wasdal) Distarkim. Beliau menjelaskan bahwa di kota Depok yang berpotensi IMB ada 425 ribu bangunan sedangkan yang sudah ber-IMB sebanyak 132.140 bangunan, berarti sisanya masih belum ber-IMB atau belum terdata.
Sedangkan pembuatan IMB per tahunnya sebanyak 3500-4000 bangunan. Untuk pengawasannya, kami bekerjasama dengan pihak kelurahan atau kecamatan. Bidang Wasdal Distarkim, yang terdiri dari Seksi Pendataan Bangunan dan Seksi Pengawasan Bangunan inilah yang langsung bekerjasama dengan pihak kelurahan dan kecamatan.
Kunjungan kerja ini seperti biasa diakhiri dengan pertukaran cenderamata dari I Nyoman Satria selaku pimpinan rombongan DPRD Kab.Badung dan diterima oleh H.Sayid Cholid, Asisten Tata Praja. Juga permintaan foto bersama sebagai kenang-kenangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar