Kemen PU Masih Minta Tambah Duit Rp 5,3 Triliun

JAKARTA, (Tribunekompas)
By: Parman.

- Penyerapan anggaran 2011 Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sampai bulan lalu hanya 40,10 persen dari total Rp 56,4 triliun. Tapi, tak menciutkan nyalinya untuk minta tambahan anggaran tahun 2012 sebesar Rp 5,3 triliun.
Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk be­be­rapa Di­rektorat di Kementerian PU yaitu Ditjen Sumber Daya Air se­besar Rp 2,5 triliun. Per­un­tukkannya untuk peningkatan ka­pasitas air baku sebesar Rp 380 miliar, pe­ning­katan jaringan iri­gasi Rp 470 miliar, dan pem­ba­ngunan pro­gram pengendalian ban­jir, lahar gunung merapi, dan pe­ngamanan pantai Rp 1,65 triliun.
Anggaran mendesak yang ha­rus dialokasikan lainnya adalah un­tuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp 1,5 triliun. Di mana dana ter­sebut akan digunakan untuk pe­nanganan jalan lintas guna men­dukung enam koridor ekonomi Masterplan Percepatan dan Per­luasan Pembangunan Eko­nomi Indonesia (MP3EI). Se­mentara Ditjen Cipta Karya mem­bu­tuhkan tambahan Rp 1 triliun dengan rincian untuk program air minum sebesar Rp 345 miliar, dan pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan senilai Rp 655 miliar.
“Penyelesaian RTRW Ka­wasan Strategi Nasional dan fasilitas percepatan di 113 RTRW Kabupaten/kota butuh dana ta­m­bahan Rp 258,5 miliar,” terang Sekjen Kemen PU, Agoes Wi­djarnako dalam risalahnya yang dibacakan di Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR di Jakarta, belum lama ini.
Yang terakhir adalah dana untuk Badan Pembinaan Kon­struksi dibutuhkan Rp 4,5 miliar yang akan digunakan untuk pem­binaan usaha dan kelembagaan guna memfasilitasi LPJKN dan LPJKD serta kegiatan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi dalam rangka pe­me­nuhan agenda nasional.
Dengan demikian, total kebutuhan pagu anggaran Kementerian PU pada 2012 yang sudah diputuskan dalam rapat kerja bersama DPR adalah Rp 61,18 triliun.
“Anggarannya naik menjadi Rp 66,48 triliun. Dengan rincian rupiah murni Rp58,32 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 8,15 triliun,” tuturnya.
Anggaran Ditjen Sumber Daya Air untuk pe­ningkatan kapasitas air baku, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan program pengen­dalian banker, lahar Gunung Merapi, pengaman pantai.
Tambahan pada Dirjen Bina Marga untuk kegiatan pe­na­nganan jalan lintas mendukung enam koridor ekonomi Mas­ter­plan Percepatan dan Perluasan Pem­bangunan Ekonomi Indo­nesia (MP3EI).
Sementara Ditjen Cipta Karya untuk program air minum dan pem­bangunan infrastruktur per­desaan/perkotaan. Penambahan di Direktorat Penataan Ruang untuk kegiatan penyelesaian RTRW Pulau Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan fasilitasi per­cepatan di 113 RTRW kabu­p­a­ten/kota.
Sedang usulan tambahan pada Badan Pembinaan Konstruksi untuk pembinaan usaha dan kelembagaan fasilitasi Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Nasional dan Lembaga Pem­binaan Jasa Konstruksi Dae­rah serta kegiatan pem­binaan kom­pe­tensi dan pelatihan konstruksi.
Agoes menegaskan, kriteria perencanaan dan program untuk 2012 adalah pencapaian sasaran kinerja Kementerian PU yang mengacu dan berbasis pada rencana tata ruang di masing-masing wilayah, mendukung prioritas pembangunan nasional dan target Renstra Kementerian PU dan mendukung imple­men­tasi otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
Kriteria lainnya ada­lah peningkatan kualitas program yang mengacu pada kinerja, kete­patan dan sinergi, dan mengikuti kaidah-kaidah teknis yang dapat dipertanggung-jawabkan.
Agoes menerangkan, yang harus bisa diwujudkan dalam program 2012 yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pe­ngurangan resiko dampak ben­cana dan tanggap terhadap pe­na­nganan pasca bencana.
Akhir Oktober Capai 80 Persen
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pe­kerjaan Umum Djoko Murjanto membenarkan, pihaknya mem­butuhkan tambahan anggaran pada RAPBN 2012 sebesar Rp 5,3 triliun.
“Memang benar, tapi semua baru usulan dan masih global, be­lum final. Kita sudah ber­koor­dinasi dengan Kementerian Koor­dinator Bidang Per­ekon­omian, dan u sulan itu kita ajukan sesuai dengan kese­pa­katan bersama terkait dengan Master­plan Percepatan dan Per­luasan Pem­bangunan Ekonomi Indo­ne­sia (MP3EI),” katanya, kemarin.
Usulan tambahan anggaran ter­sebut digunakan untuk me­nun­jang pembangunan infrastruktur di enam koridor jalan seperti, ja­lan lintas timur di Sumatera (Aceh-Palembang-Bandar Lam­pung), Jalur Lintas Ka­li­mantan, Sulawesi, dan Papua. Se­mua itu dalam rangka men­du­kung pro­gram MP3EI. Seluruh pem­bangunan jalan di enam koridor sudah dialokasikan ang­garan, tapi kurang maksimal karena ang­garannya minim.
Anak buah Djoko Kirmanto ini mengharapkan usulan tambahan tersebut dapat dipertimbangkan DPR sehingga mempercepat pembangunan transportasi jalan raya di Indonesia.
“Anggaran yang kita alo­ka­sikan ke setiap koridor kurang maksimal, untuk mening­kat­kannya Ditjen Bina Marga perlu tambahan angggaran sebesar Rp 1,5 triliun seperti yang diusulkan ke pemerintah dan DPR. Jalan ha­rus diutamakan untuk persiapan para investor,” terangnya.
Ditanya tentang penyerapan dan realisasi anggaran di Ditjen Bina Marga, Djoko menjelaskan, saat ini pembangunan infra­tsruktur jalan semakin gencar di­la­kukan, tertutama di enam ko­ridor MP3EI.
“Sampai saat ini penyerapan anggaran kita men­dekati 50 persen. Kita yakin mudah-mudahan akhir Oktober nanti bisa mencapai target 80 per­sen,” tandasnya.
Kalau Nggak Sanggup, Kasih Ke Yang Lain...
Syahganda Nainggolan, Direktur Eksekutif SMC
Pembangunan jalan raya meru­pakan faktor utama men­du­kung peningkatan per­eko­nomian. Oleh karena itu dalam proyek infrastruktur yang men­­jadi tanggungjawabnya Ke­­men­terian Pekerjaan Umum se­baiknya tidak fokus di Pulau Jawa saja, melainkan merata sampai ke seluruh Indoensia.
“Target MP3EI kan ekspansi perluasan pembangunan. Un­tuk mendukung program itu, pem­bangunannya harus me­nye­luruh seperti wilayah Ti­mur. Jalur transportasi itu kan faktor utama percepatan per­eke­n­omian,” katanya.
Menanggapi usulan tam­bah­an anggaran 2012 sebesar Rp 5,3 triliun dan rendahnya pe­nye­rapan anggaran di Ke­men­terian PU, Syahganda me­ne­gas­kan, semestinya pemerintah dan DPR memeprtimbangkan usulan dari Kementerian PU ter­sebut. Pasalnya, jika daya se­rapnya rendah, maka anggaran yang disalurkan tidak akan ba­nyak bermanfaat dan akan terendap percuma.
“Ide untuk pembangunan infrastruktur jalan memang bagus, tapi kalau daya serap ang­garannya 2011 masih mi­nim, ya lebih baik usulan tam­bah­an anggaran 2012 jangan dika­bulkan, karena hasilnya pasti akan sama saja. Kalau ti­dak sanggup menerima me­ne­rima anggaran, mungkin lebih baik disalurkan kepada lembaga yang lain atau ke pemerintah daerah,” cetuslnya.
Setahu dia, Kementerian PU merupakan salah satu dari tujuh Kemenetrian penerima ang­gar­an terbesar pada 2012. De­ngan predikat tersebut Kementrian PU diharapkan dapat me­man­faat­kannya secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.
Jalan Baru Belum Tersentuh
Bahrum Daido, Anggota Komisi V DPR
Komisi V DPR akan men­du­kung rencana program strategis di tiga Direktorat Jenderal Ke­menterian Pekerjaan Umum dari Badan Anggaran sampai di­setujui anggarannya ke Ke­menterian Keuangan.
“Saat ini memang masih ta­hap evaluasi apakah usulan anggaran Kementerian PU itu akan ditambah atau tidak. Tapi setidaknya ada tiga program yang menurut kami harus di­prio­ritaskan karena me­nyang­kut kepentingan publik. Komisi V DPR hanya mengusulkan ke Banggar untuk diteruskan ke Menteri Keuanan,” kata ang­gota Komisi V DPR Bahrum Daido, kemarin.
Ketiga program tersebut adalah penambahan jalan baru di seluruh Indonesia yang merupakan tugas dari Ditjen Bina Marga. Dari 39 ribu Km pengelolaan jalan yang menjadi target tahun anggaran 2012 seluas 38 ribu Km merupakan jalan negara. Sedangkan sisa­nya merupakan jalan strategis penghubung. “Anggaran yang dialokasikan ke Ditjen Bina Mar­ga itu hanya untuk kebu­tuh­an pemeliharaan, dan pele­bar­an. Belum ada jalan baru. Kita sudah konfirmasikan, dan ter­nyata jalan baru belum ter­sentuh karena anggarannya sangat kecil,” ungkapnya.
Anggaran Ditjen Sumber Daya Air juga dinilai pantas men­dapatkan penambahan, sebab peruntukkannya jelas untuk memenuhi permintaan terkait pembangunan embung atau waduk kecil di daerah-daerah kering.
“Pembangunan embung ba­nyak diminta daerah kering se­perti NTT. Fungsinya di wak­tu musim hujan sebagai pe­nam­pungan, dan saat musim kering dialirkan ke areal pertanian,” paparnya.
Tak kalah pentingnya, pro­gram yang mesti diprioritaskan adalah tata ruang nasional yang menjadi tanggung jawab Ditjen Penataan Ruang. Saat ini kon­disi tata ruang di seluruh daerah am­buradul. Banyak batas-batas wilayah yang tidak jelas.